Demokrasi Parlementer

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
MASA DEMOKRASI LIBERAL
D E M O K R A S I.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)
Dinamika Sistem Politik Indonesia
Oleh: Yogi Ananta Suria (03) Nur Azizah (13)
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA TAHUN
Demokrasi liberal 1950 – Prestasi Politik . Kemelut politik
PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL
MAJELIS KONSTITUANTE 20 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum untuk anggota DPR. 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante.
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan.
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Sistem Pemerintahan Indonesia
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
Indonesia Masa Demokrasi Liberal
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA.
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli
PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.
HUKUM TATA NEGARA.
KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL
MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950 – 1959 SK 1 KD 4 SM1
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
KEADAAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN KEBIJAKAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli
KABINET NATSIR.
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
MASA KEMERDEKAAN ( ) MASA REVOLUSI FISIK, MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN;
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN
Menganalisis perkembangan kehidupan politik danekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal Kompetensi Dasar Ketrampilan.
AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
Ketanegaraan Indonesia
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERKEMBANGAN POLITIKPERKEMBANGAN EKONOMI.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

Demokrasi Parlementer Kelompok Absen GANJIL XII MIA 1 Demokrasi Parlementer

Pengertian dan Sistem Parlementer Sebuah sistem pemerintahan yang parlemenya memiliki peranan penting dalam pemerintahan, dimana kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh perdana mentri, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.

Ciri – Ciri Parlementer Perdana Mentri (PM) memiliki hak prerogatif ( mengangkat dan memberhenitkan mentri ) PM bersama dengan para mentri kabinet bertanggungjawabk kepada parlemen ( DPR )

Peristiwa / Hal yang terjadi Berkembangnya sistem multipartai ( disuatu negara terdapat lebih dar 2 partai yang diakui secara konstitusional ) Partai yang diakui di Indonesia: NU Masyumi PNI PKI

Pergantian Kabinet 7 kali dalam 9 tahun Kabinet Natsir (6 sep 1950 – 21 maret 1951) Kabinet Sukirman (27 april 1951 – 3 april 1952) Kabinet Wilopo (3Apr 1952 – 2 Jun 1953) Kabinet Ali Soastromijoyo II (20 Mar 1956 – 14 Mar 1957) Kabinet Juanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959) Pergantian dikarenakan adanya pihak oposis yang terlalu menekan kabinet tetnatng kebijakan dan kinerja yang dilakukan

Pemilihan Umum 1955 Tujuan : memilih wakil wakilrakyat yang akan duduk di dalam parlemen dan Dewan konstituante Dalam Pemilu 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon calonya untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante

Pemilihan Umum 4 partai yang memiliki suara terbanyak: PNI ( 57 ) Masyumi ( 57 ) Nahdhatul Ulamma ( 45 ) PKI ( 39 ) Menghasilkan 250 orang, dilantik pada 24 Maret 1966

Sistem Ekonomi Politik keuangan tidak dibuat di Indonesia, tetapi dirancang di Belanda Tidak stabil politik dalam negri Defisit yang ditanggung pemerintah sebesar 5,1 M Angka Pertumbuhan Jumlah Pendudukyang benar

Hal – Hal yang dilakukan untuk memperbaiki Ekonomi Gunting Syarifudin ( MK ) Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Nasionalisasi De Javosche Bank Sistem Ekonomi Ali Baba Rencana Pembangunan 5 tahun Musyawarah Nasional Pembangunan Peralihan sistem pemerintahan karena gagalnya konstituante dalam menyusun UU. Maka, keluarlah dekrit Presiden yang tidak lagi menggunakan sistem parlementer dan terjadi sistem presidensial