Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
SISTIM TANGGAP BENCANA
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN dan INA DRI
DaLA DAMAGE AND LOSSES ASSESSMENT sumber : metode ECLAC dalam menyusun DaLA Oleh Bappenas.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Keperawatan Bencana.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
MENULIS BERITA BENCANA
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
PENANGANAN BENCANA NASIONAL
REHABILITASI INFRASTRUKTUR
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Proses Manajemen Bencana
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
TANGGAP DARURAT BENCANA MERAPI Kementerian Pendidikan Nasional
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
MATA KULIAH : BANGUNAN TAHAN GEMPA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Evaluasi dan Rencana Kerja
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
PROSES MANAJEMEN BENCANA
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas Sistem Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Gempa di Provinsi DIY-Jateng Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas Jogja, 14 Juli 2006

KARAKTERISTIK GEMPA TEKTONIK YOGYAKARTA – JAWA TENGAH 27 MEI 2006 serta DAMPAK BENCANA Pencatatan gempa tektonik 27 Mei 2006 di DIY & Jawa Tengah terdiri dari 2 versi, yakni : pengukuran gelombang primer dengan seismograf versi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) data teleseismic moment magnitude (Mw) versi USGS. Data BMG (revisi) ; gempa terjadi pada jam 05.53.57 WIB , pusat gempa di bibir Samudra Hindia sekitar 35 km dari Kota Yogyakarta, 8.03 Lintang Selatan (LS) dan 110.23 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman sekitar 33 km, dengan besaran 5.9 SR. Data USGS (revisi) : gempa terjadi pada jam 05.53.59 WIB, pusat gempa pada 8.007LS dan 110.285 BT, berada di daratan dengan kedalaman 35 km, dengan besaran gempa 6.2 skala Mw. 11 kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah terkena dampak bencana Kabupaten Bantul di Prov. DIY dan Kabupaten Klaten di Prov. Jawa Tengah mengalami kerusakan terparah setelah gempa

KEBIJAKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA YOGYA-JATENG Presiden RI telah menginstruksikan 4 (empat) direktif, sbb: Selamatkan jiwa para korban, mereka yang terluka, barulah harta benda Perbaikan infrastruktur, listrik, dan jalanan, supaya logistik bisa didistribusikan, serta untuk penyelamatan korban Pastikan makanan cukup, koordinasikan dengan baik Identifikasi seberapa banyak rumah maupun bangunan yang rusak untuk nantinya direhabilitasi dan direkonstruksi Untuk itu, Presiden RI telah meminta: Kepada para Gubernur dan bupati/walikota baik di DIY maupun Jateng, diminta segera mengerahkan bantuan medis Posko-posko diminta untuk bersiaga selama 24 jam Kebijakan daerah tetap diserahkan kepada Pemda Wakil Presiden RI selaku Ketua Bakornas PB telah menetapkan status tanggap darurat, dengan memberikan prioritas pada: Penyediaan kebutuhan makanan masyarakat korban Pelayanan kesehatan dalam rangka penyelamatan korban Penyediaan hunian sementara bagi masyarakat korban

STATUS KEMAJUAN PENANGANAN PASCA BENCANA YOGYA-JATENG TAHAP TANGGAP DARURAT: KOORDINASI BAKORNAS PB & BAKORNAS AJU, PELAKSANA SATKORLAK & SATLAK PENILAIAN KERUSAKAN & KERUGIAN: KOORDINASI BAPPENAS PENYUSUNAN KEBIJAKAN REHABILITASI: KOORDINASI KANTOR MENKO PEREKONOMIAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI: KOORDINASI BAPPENAS BERSAMA BAPPEDA PROVINSI BAPPENAS MENYUSUN ASPEK KEBIJAKAN PEMULIHAN, MENGKOORDINASIKAN RENCANA K/L DI DAERAH DAN MENGKOORDINASIKAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI MENYUSUN RANCANGAN RENAKSI, BERDASARKAN KEBUTUHAN DAERAH DALAM KERANGKA REVISI APBD 2006 DAN KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2007 DAN 2008 PERSIAPAN PELAKSANAAN REHABILITASI: KOORDINASI KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana Yogya-Jateng Dimulai pelaksanaan prosesnya saat penanganan Tanggap-Darurat Kebijakan rehabilitasi mencakup: Pembangunan kembali/perbaikan oleh pemerintah Pemerintah memberikan bantuan/stimulasi Pemerintah mengadakan/meniadakan regulasi yang dapat mendorong rehabilitasi ekonomi Juni Juli Agst s/d Des 2006 s/d Des 2007 s/d Des 2008 Tanggap Darurat Rehabilitasi

TAHAPAN PEMULIHAN PASKA BENCANA PENYELAMATAN Waktu: 1 bulan Waktu: bulan ke-2 – ke-12 Waktu: bulan ke 7 - ke-24 TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI Tujuan: Penyelamatan jiwa Tujuan: Pemulihan standar pelayanan minimum seperti pada: Tujuan: Pembangunan kembali seluruh sistem, yang meliputi: Tanggap darurat Pembangunan dapur umum Penyelematan korban yang masih hidup Pembersihan puing runtuhan bangunan Penyediaan hunian sementara Pelayanan publik Pelayanan sosial dasar Prasarana & sarana dasar Pemulihan fasilitas perekonomian Pembangunan kembali perumahan Rehabilitasi mental Sistem ekonomi (produksi, perdagangan, perbankan) Sistem transportasi Sistem telekomunikasi Pemulihan sosial dan budaya Pemulihan kelembagaan

Peran BAPPENAS dalam Penanganan Pasca Gempa DIY-Jateng Koordinator Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Koordinator Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana DIY-Jateng

AGENDA MENDESAK PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI YOGYA-JATENG INPUT UTAMA: LAPORAN PENILAIAN & KERUGIAN (DAMAGE & LOSS ASSESSMENT) INPUT ANTARA: HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN (NEED ASSESSMENT) PROSES: PENETAPAN KEBIJAKAN, PRINSIP & STRATEGI REHABILITASI, PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA AKSI, PENETAPAN MEKANISME PENDANAAN & KOORDINASI, PELAKSANAAN SERIAL DIALOG/KONSULTASI PUBLIK, FINALISASI RANCANGAN AKHIR RENCANA AKSI OUTPUT: RENCANA AKSI REHABILITASI PASCA BENCANA YOGYA-JATENG, TARGET 17 JULI 2006

RENCANA AKSI REHABILITASI Didasarkan pada 3 (tiga) program utama pemulihan: Rencana aksi rehabilitasi perumahan dan permukiman Rencana aksi rehabilitasi sarana dan prasarana publik Rencana aksi revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat

Sektor Ekonomi Produktif Komponen Penilaian Kerusakan dan Kerugian Diagram Keterkaitan Komponen Assessment dengan Fokus Pemulihan dalam RENCANA AKSI Komponen Fokus Sektor Perumahan Prasarana Sosial Sektor Ekonomi Produktif Lintas sektor Dampak Bencana Pemulihan perumahan dan permukiman l Pemulihan prasarana publik Pemulihan Perekonomian Komponen Penilaian Kerusakan dan Kerugian Recovery Focus

ALUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Damage & Loss Assessment 12 Juni 2006 Need Assessment 15-23 Juni 2006 Drafting Action Plan 24 Juni-8 Juli 2006 PERKIRAAN KERUGIAN & KERUSAKAN (6 SEKTOR) PERKIRAAN KEBUTUHAN PEMULIHAN per 6 SEKTOR & WILAYAH RENCANA AKSI REHAB-REKON KEBIJAKAN PRIORITAS STRATEGI REHAB-REKON DIKELOMPOKKAN DALAM 3 FOKUS REHAB-REKON SUMBER DATA DARI K/L SUMBER DATA DARI PEMDA

POLA KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI MITRA PERENCANAAN KOMPONEN RENCANA AKSI BAPPENAS KOMPONEN REHABILITASI: Sektor Infrastruktur: Perumahan dan Permukiman Transportasi Perhubungan Air Bersih dan sanitasi Telekomunikasi Energi/ Listri Sektor Sosial: Kesehatan Pendidikan Agama Kebudayaan Lembaga Sosial Sektor Ekonomi Produksi: Industri Perdagangan Pariwisata Pertanian, Perikanan, Peternakan Jasa Lintas Sektor: Lingkungan Hidup Tata Pemerintahan Keuangan dan Perbankan Ketertiban dan Keamanan Donor K/L BUMN/D KERUSAKAN & KERUGIAN dan KEBUTUHAN REHABILITASI KONSULTASI, KONSOLIDASI DAN KOORDINASI Rencana Aksi Bappeda Kab/Kota Prov. DIY Prov. Jawa Tengah Bappeda Prov. DI Yogyakarta Bappeda Prov. Jawa Tengah

Pola Supporting Pusat-Daerah Sektor Sektor Swasta Menko Perekonomian Pemerintah Pusat Dinas Sektor Bappenas Dinas Sekda Sektor Pemerintah Daerah Bappeda Dinas Donor Dinas Masyarakat/ NGO/ Universitas

JADWAL MENDESAK PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI, JUNI – JULI 2006 WAKTU KEGIATAN PELAKSANA 21 – 23 JUNI K/L & PEMDA MENYAMPAIKAN DATA PERKIRAAN KEBUTUHAN DAN PERKIRAAN REALOKASI ANGGARAN KE BAPPENAS K/L, BAPPENAS, BAPPEDA 21 – 25 JUNI ANALISIS KEBUTUHAN PEMULIHAN (NEED ASSESSMENT) PENULISAN 1ST DRAFT BAB I , BAB II, BAB III 26 JUNI PENULISAN 1ST DRAFT BAB IV BAPPENAS, KEMENKO PEREKONOMIAN RAPAT KOORDINASI DENGAN K/L TERMASUK ASPEK PENDANAAN K/L, BAPPENAS 27 JUNI RAPAT KOORDINASI DI DAERAH & DIALOG PUBLIK DI DAERAH 29 JUNI – 2 JULI PENULISAN 1ST DRAFT BAB V PENULISAN 1ST DRAFT BAB VI BAPPENAS, K/L, BAPPEDA BAPPENAS, K/L, BAPPEDA, 3 JULI RAPAT KOORDINASI BAPPENAS-K/L-BAPPEDA 5 JULI DIALOG & KONSULTASI PUBLIK DI DAERAH BAPPENAS, K/L, BAPPEDA, SKPD PROV, KAB/KOTA 5 – 9 JULI PENYEMPURNAAN DRAFT RENCANA AKSI BAPPENAS, BAPPEDA 10 -15 JULI FINALISASI RENCANA AKSI 17 JULI LAPORAN RENCANA AKSI FINAL

Seluruh informasi mengenai kegiatan pasca gempa DIY-Jateng dapat dilihat dan diakses di: http://rehabyogyajateng.bappenas.go.id

TERIMA KASIH