Pradita Arifin Nurcahyono

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
Advertisements

PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Lutfian B. Kadarusman Hartika Armanda Citra Achmad Burhani Abdul Qudus M. Dimas Nugroho.
GOOD GOVERNANCE.
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
NAMA : JEPRIS KANDO EKA ARDIYANTO NIM :
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
TEKNIK POLLING DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 9
Keterbukaan Informasi Publik
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI JK
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
POLLING DAN PENDAPAT UMUM
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
DINAMIKA PEMBERITAAN BURUH DI INDONESIA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Membumikan Politik Luar Negeri Bagi Kepentingan Rakyat
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA-MALAYSIA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
100 Hari Jokowi Oleh Vincent Daniel ( )
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Apa dan Mengapa Demokrasi?
AKUNTABILITAS BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI-JK
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pengertian dan Definisi Negara
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

Pradita Arifin Nurcahyono 41614120042 Menakar 100 Hari Kerja Jokowi Pradita Arifin Nurcahyono 41614120042

Daftar Isi (Slide) No Sub-bab Halaman/ Slide 1. Halaman Pembuka 1 2. 2 3. Latar Belakang 3-5 4. Profil pemerintahan jokowi 6-9 5. Peta politik 10-11 6. Fenomena yang terjadi 12-13 7. Permasalahan-permasalahan 14- 16 8. Solusi 17 9. Kesimpulan 18 10. Referensi 19

Latar belakang Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem presidensial sebagai sebuah sistem yang mengatur negaranya. Sebagai bentuk negara yang presidensial , maka diharapkan adanya seorang pemimpin negara yang mampu menaungi seluruh keluhan warga

lanjutan Di indonesia mengukur suatu kinerja pemerintahaan sudah menjadi tradisi dalam hitungan 100 hari semenjak menduduki suatu jabatan dan hal inipun akan dialami oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK dimanaPemerintahaan Jokowi-JK sudah sudah memasuki masa 100 hari kerja berbagai terobosan telah beliau lakukan dalam berbagai hal demi tercapainya Visi-Misi yg dijanjikan kepada bangsa indonesia.

lanjutan Menjadi kepala negara tentunya sangat membutuhkan energi yang besar baik pemikiran maupun tenaga demi kemajuan bangsa serta kesejahteraan masyarakat. Memimpin Bangsa yang besar (kurang lebih 250 juta jiwa) merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh seorang Pemimpin Negara (Joko Widodo). Menakar ulang kempemimpinan Jokowi selama 100 Hari, sebagai upaya untuk melihat bentuk kinerja serta memberikan saran kepada pemimpin negara untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang telah menjadi Visi dan Misi dari Jokowi.

Profil Pemerintahan Jokowi Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Presiden RI Joko Widodo membuat beberapa kebijakan baru untuk kemajuan bangsa yang sesuai dengan sistem presidensial ini.

Kebijakan Baru Jokowi Melakukan program realisasi swasembada gula dan beras yang bertujuan untuk memajukkan kehidupan rakyat di desa. Menghentikan sementtara (monotarim) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun Adanya bagi-bagi kursi dalam kementrian kabinet Jokowi-JK

Terobosan 100 Hari Jokowi JK Kartu Sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereformasi Birokrasi Pemerintahaan Kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara Bidang Pendidikan Kurikulum Pendidikan, Kembali kepada kurikulum 2006

Pemberantasan ILLegal Fishing, Pemberantasan Narkoba lanjutan Penegakan Hukum Pemberantasan ILLegal Fishing, Pemberantasan Narkoba Terutama penegakan hukum pada wilayah kemaritiman Indonesia Menegakkan kedaulatan wilayah laut Indoensia Memperkuat kemaritiman Eksekusi mati terpidana narkoba (pengedar)

Peta Politik Peta Politik Jokowi menyatakan pilihan atas postur 34 kementerian yang akan dipakai di pemerintahan mendatang adalah demi memastikan berjalannya pemerintahan yang efektif. Ini guna memastikan pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut. Bahwa presiden sebagai single chief of executive, dan dibantu oleh menteri-menteri negara

Lanjutan… Lanjutan… Kabinet itu juga dibangun untuk terciptanya pemerintahan yang bekerja, yang hadir di tengah-tengah rakyat, dan pemerintahan yang berkonsolidasi. Dari ke-34 kementerian itu, dipastikan ada sejumlah kementerian baru yang disesuaikan dengan visi misi Jokowi-JK seperti disampaikan saat kampanye pilpres lalu. "Untuk mencapai swasembada pangan, harus ada Kementerian Kedaulatan Pangan, berkait kemaritiman harus ada, Kementerian Kependudukan. Tapi struktur lengkapnya nanti akan diumumkan kalau sudah benar-bena final," jelasnya.

Fenomena yang terjadi Perjalanan pemerintahan Jokowi-JK sampai pada hari ini tepat 100 hari, memang telah menghasilkan berbagai kebijakan. Namun momen ini dijadikan masyarakat dan sejumlah organisasi serta mahasiswa menyuarakan dan mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Lanjutan... Di beberapa daerah, aksi unjuk rasa nelayan atas kebijakan Menteri Susi dalam Kabinet Kerja, pun butuh kebijakan lebih tepat untuk ke depan. Selian itu sejumlah organisasi elemen masyarakat dan mahasiswa berkumpul di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Massa menyuarakan kritik 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Negara tersebut.

Permasalahan-permasalahan Beragam aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa. Yang terkait dengan beberapa isu: Pemerintahan Kesehatan Pendidikan HAM Energi

lanjutan a.Isu mengenai perselisihan kpk –polri juga menjadi kritik dalam demo 100 hari jokowi b. Kenaikan harga BBM C. Reformasi tata kelola migas d. Melemahnya rupiah e. Protes terhadap tingginya intervensi asing di indonesia

3. 100 Hari Pemerintah Jokowi-JK Gagal Perjuangkan Perempuan lanjutan 2. Permasalahan yang diungkapkan oleh pihak pertanian mengenai program Joko Widodo untuk memajukan perkembangan desa. Pada Mogabay.co.id disebutkan “100 Hari Jokowi–JK: Pakar Pertanian Ragukan Nawa Cita Tercapai, Jika Syarat-Syarat Ini Tidak Terpenuhi” 3. 100 Hari Pemerintah Jokowi-JK Gagal Perjuangkan Perempuan Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) menilai, Jokowi yang tak berdaya mengatasi konflik antara KPK dengan Polri, berimbas pada pemerintahan yang tidak kondusif bagi perlindungan perempuan.

solusi Dengan melihat beberapa masalah yang muncul selama 100 hari kepemimpinan Jokowi, menurut saya Jokowi juga harus melihat realitas politik internalnya. Karena berangkat dari gagasan-gagasan yang dipandang ideal, pilihan-pilihan politiknya pun berkonsekuensi pada sejauh mana publik populisnya menilai. Kekuatan presidensial Jokowi terlihat dari ranah dukungan publik. Dari sisi Jokowi, kekuatan presidensialnya akan baik manakala dukungan publik solid, ketimbang terpecah. Hal yang terakhir ini bisa terjadi kalau kebijakan pemerintah kontroversial

Kesimpulan 1. Pemerintahan Presidensial selama 100 hari ini mendatangkan pro dan kontra dalam publik 2. Beberapa Program yang dijalankan Joko Widodo merupakan sebagai perwujudan visi dan misi yang telah ia kampanyekan. 3. Penyampaian kritik dan saran akan kepemimpinan 100 hari Joko Widodo semoga menjadi bagian dari aspirasi publik untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Referensi http://www.mongabay.co.id/2015/03/12/100-hari- jokowi-jk-pakar-pertanian-ragukan-nawa-cita-tercapai- jika-syarat-syarat-ini-tidak-terpenuhi/: situs berita dan informasi lngkungan. http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/ 02/06/njbhrh-ini-12-isu-yang-paling-disoroti-selama- 100-hari-pemerintahan-jokowi http://www.beritasatu.com/nasional/210075-kabinet- jokowijk-perkuat-sistem-presidensial.html

TERIMA KASIH