MEKANISME PENDAMPINGAN DAN HASIL PENDAMPINGAN TAHUN 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
SOSIALISASI BOS 20I5 Materi Sistem Pengawasan & Pengendalian
1 Sinergitas APIP dan BPKP Oleh : Daryanto *) Disampaikan dalam Rapat Peningkatan Sinergi APIP di Hotel Mercure Ancol, 15 Mei 2012 *) Inspektur Bidang.
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
HASIL SIDANG KOMISI VII
Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Keuangan Universitas Padjadjaran
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
LAPORAN KEPALA BPKP Pada RAKORNAS APIP 2016
Inspektorat Kabupaten Sleman
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
DAN TATA CARA PEMBUKAAN REKENING
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Pengelolaan Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilkada
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KPU
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
A P B N.
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
Penjelasan teknis Reviu
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

MEKANISME PENDAMPINGAN DAN HASIL PENDAMPINGAN TAHUN 2015

KEGIATAN TAHUN 2016 NO JENIS 1 PENDAMPINGAN REVIU LK SM I TAHUN 2016 2 BIMTEK PENGELOLAAN DANA HIBAH 3 REVIU PENGELOLAAN DANA HIBAH 4 AUDIT DANA HIBAH (RENCANA)

MEKANISME PENDAMPINGAN REVIU/AUDIT BPKP SEKJEN KPU KPUD PROV/KAB/KOTA 3 BIMTEK, KONSULTASI (SURAT KE PERWAKILAN AGAR DITEMBUSKAN DEPUTI POHUKKAM PMK BPKP JALAN PRAMUKA NO 33 JAKARTA (SEBAIKNYA KOMUNIKASI LISAN DG KABID IPP ATAU KAPER) 1 BPKP PUSAT 5 (ST) 2 Membuat TOR dan Pedoman PERWAKILAN BPKP 4

PERSEDIAAN TIDAK WAJAR RESUME HASIL REVIU, PENDAMPINGAN, AUDIT PADA LEMBAGA PEMILU (KPU DAN BAWASLU) TAHUN 2015 1 PERSEDIAAN TIDAK WAJAR 2 PERJALANAN DINAS TIDAK SESUAI ATURAN 3 PENGELUARAN TIDAK DIDUKUNG BUKTI CUKUP 4 PELAKSANAAN KONTRAK TIDAK SESUAI ATURAN 5 BELUM SEPENUHNYA TAAT PERPAJAKAN 6 ADMINISTRASI TIDAK TERTIB

PERSEDIAAN TIDAK WAJAR Pembelian barang-barang yang merupakan barang persediaan (ATK, BHP, dll) tidak didukung dengan pencatatan yang memadai Pengeluaran atas barang-barang persediaan tidak didukung dengan pencatatan yang memadai (permintaan/bon dari masing-masing bidang/bagian/ subbagian)

PERJADIN TIDAK SESUAI KETENTUAN Perjadin tidak didukung dengan bukti/bill/ kuitansi yang memadai Perjadin tidak didukung dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan perjadin tidak sesuai dengan tupoksi atau penggunaan anggaran Pelaksanaan perjadin tidak rasional

PENGELUARAN TIDAK DIDUKUNG BUKTI YANG CUKUP Bukti-bukti pengeluaran tidak lengkap dan belum memadai Pengeluaran belum sepenuhnya didukung dengan bukti internal dan eksternal yang memadai Terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak ditemukan lagi

PELAKSANAAN KONTRAK BELUM SESUAI KETENTUAN Bukti-bukti atas pelaksanaan kontrak masih belum memadai Belum adanya output yang jelas atas pengeluaran pelaksanaan kontrak (seperti konsultan hukum) Administrasi kontrak belum dibuat secara lengkap dan tertib Bukti-bukti pendukung kontrak lainnya belum tersedia

PERPAJAKAN DAN ADMINISTRASI BELUM TERTIB Terdapat pajak yang masih belum dipungut, dipotong, dan disetor Bukti pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak tidak diadministrasikan dengan baik Laporan penggunaan dana belum dibuat secara berkala Pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran dana belum dilakukan secara memadai SPJ belum dibuat secara lengkap dan belum diadministrasikan dengan baik

KPU VS BAWASLU URAIAN KPU BAWASLU OPINI TAHUN 2015 WDP WTP JUMLAH SATKER 549 35 + PANWAS KAB/KOTA (AD HOC) PENERIMA HIBAH KPUD PROV/KAB/KOTA BAWASPROV DAN PANWAS KAB/KOTA (AD HOC) INSPEKTORAT ESELON 2 DI PUSAT ESELON III DI PUSAT KERJASAMA DG BPKP TERKAIT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PENDAMPINGAN REVIU LK PENDAMPINGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SEMENTARA BPK

BPKP PUSAT DIREKTUR POLSOSKAM LAINNYA (BPK JOKO PRIHARDONO) KASUBDITWAS POLSOSKAM LAINNYA (HASANUDDIN) 08158756056