HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
STANDAR 2.
Sosialisasi dan Pelatihan Menyusun Proposal PHKI Tahun Anggaran – 8 Desember 2009.
Pemerintah Provinsi Gorontalo MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
RENSTRA MPW Sulsel Tugas & Wewenang MPP Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
Sistem Penjaminan Mutu
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesi Universitas Sarswati Bali
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BAB IV PERENCANAAN.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
REPOSITORI INSTITUSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Sistem Penjaminan Mutu
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
PROGRAM RISTEK DALAM PENGELOLAAN DATA & INFORMASI IPTEK
AKUNTABILITAS KINERJA
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Workshop Peningkatan Akreditasi Institusi Bagi PTS LLDIKTI Wilayah I
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi) MATARAM, 8 NOVEMBER 2017

POKOK-POKOK PEMBAHASAN RAPAT Pembentukan FPDI terdiri dari 5 gugus tugas (task force); Menyusun Kerangka Kerja (Framework) Perpustakaan Digital Indonesia; Menyusun pedoman-pedoman sebagai turunan kerangka kerja perpustakaan digital Indonesia; Pedoman-pedoman akan digarap oleh masing-masing gugus tugas; Gugus tugas agar menyusun indikator kinerja utama (key performance indicators) masing-masing; Menyusun indeks pengukuran impak Implementasi perpustakaan digital di masyarakat;

POKOK-POKOK PEMBAHASAN RAPAT Salah satu indeks yang diusulkan ialah Literasi Digital; Mengkaji konstribusi perpustakaan digital dalam pencapaian TPB; Tata kelola organisasi FPDI terdistribusi secara kewilayahan; Masa kerja FPDI hingg 2019, untuk itu segera dirumuskan rencana kerja jangka pendek 2018 dan 2019; Gugus tugas metadata dan interoperabilitas mengusulkan akan menggarap telaah ISO terkait dengan metadata dan interoperabilitas; Mekanisme kerja disesuaikan dengan kondisi taskforce masing-masing, pembahasan dengan FPDI diakomodasi melalui rapat terjadwal;

AGENDA PRIORITAS Program Strategis Satuan Tugas FPDI

Satgas Manajemen Objek Digital, Preservasi Digital Dan Kurasi Digital Mengembangkan standar serta pedoman digitalisasi dokumen Mengembangkan standar dan pedoman pengelolaan konten digital, preservasi digital dan kurasi digital; Membangun repositori nasional berbasis pada integrasi repositori institusi; Komunikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program dengan Pelibatan stakeholders dalam program pengembangan perpustakaan digital sejak awal.

Satgas Metadata Dan Interoperabilitas Mengembangkan standar metadata dan interoperabilitas perpustakaan digital Indonesia. Mengembangkan standar dan pedoman open sistem perpustakaan digital. Komunikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program dengan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam program pengembangan perpustakaan digital sejak awal.

Satgas Perlindungan Hak Cipta, Kemanan Data Dan Etika Mengembangkan pedoman etika dan perlindungan hak cipta konten perpustakaan digital; Mengembangkan pedoman sistem keamanan data perpustakaan digital; Komunikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program dengan pelibatan stakeholders dalam program pengembangan perpustakaan digital sejak awal.

Satgas Antarmuka Layanan Dan Keterbukaan Akses Mengembangkan standar dan pedoman rancangan antarmuka layanan perpustakaan digital. Mengembangkan standar aksesibilitas, visibilitas, skalabilitas data pepustakaan digital. Mengembangkan sistem keterbukaan akses (open access) perpustakaan digital. Komunikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program dengan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam program pengembangan perpustakaan digital sejak awal.

PETA JALAN PROGRAM STRATEGIS No. Kegiatan Tahun 1. Menyusun kerangka kerja (framework) Perpustakaan Digital Indonesia 2017 2. Menyusun pedoman pengelolaan konten digital dan kurasi digital 2018 3. Menyusun pedoman akses repositori nasional berbasis pada integrasi repositori institusi 4. Menyusun pedoman metadata dan interoperabilitas perpustakaan digital Indonesia. 5. Menyusun pedoman akses terbuka (open Access), keternampakan (visibilitas, visibility), skalabilitas (scalability) data pepustakaan digital 6. Menyusun pedoman etika dan perlindungan hak cipta konten perpustakaan digital 2019 7. Komunikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program dengan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) program pengembangan perpustakaan digital 2018- 2019 8. Menyusun pedoman indeks pengukuran impak Implementasi perpustakaan digital di masyarakat 9. Menyusun pedoman literasi digital 10. Menyusun pedoman sistem keamanan data perpustakaan digital.

REKOMENDASI Internal Finalisasi dan Sosialisasi Anggaran Dasar Organisasi FPDI tahun 2017-2018; FPDI Pusat menfasilitasi pembentukan organisasi FPDI tingkat wilayah provinsi; KPDI akan diselenggarakan oleh FPDI pusat dengan institusi di daerah; Penguatan organisasi dan tata kelola FPDI dengan membuat kegiatan-kegiatan mandiri. Penambahan sesi kepakaran pada KPDI selanjutnya. Penambahan jumlah sesi parallel.

REKOMENDASI Eksternal Mendukung upaya Menristek Dikti dan Perpusnas mewujudkan kebijakan akses terbuka repositori institusi dan distribusi hasil kajian ilmiah yang sesuai dengan semangat keterbukaan dan pemerataan; Mendorong kerjasama pengembangan akses sumber daya elektronik (e-resources) untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Terima kasih