Penerapan Aplikasi INAPORTNET Di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
Advertisements

P E L A B U H A N.
PT PELABUHAN INDONESIA III
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
Meningkatkan mutu pelayanan terhadap alat angkut dan penumpang.
PELINDO III Surabaya, Maret 2014.
PELAKSANAAN EKSPOR EXIM Week 10 – IBM Universitas Ciputra Importir
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
PENERAPAN E-CATALOGUE
PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Pertemuan 3 Pengoperasian Pelabuhan
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
REGISTRASI KEPABEANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
LATAR BELAKANG Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
ONLINE SYSTEM DATABASE KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Data Pegawai dalam mendukung Implementasi TI di Kemenhub
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235
Materi 10.
Pertemuan I HAK & KEWAJIBAN PAJAK.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
BANK SYARIAH.
Pengelolaan PBB-P2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
Pembuatan Sistem Rekomendasi Impor Limbah Non B3
DEFINISI PELAYANAN KAPAL GENERAL CARGO DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PELINDO II) Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar.
INTERNATIONAL MARITIME CONVENTION (TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA)
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT
MATERI AJAR CPNS TAHUN 2018 Bidang Keimigrasian IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 1.
Sistem Informasi PNBP Online (Simponi)
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
FINNY REDJEKI , S.E.,M.M. PERTEMUAN 9
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
Pertemuan Ke-8 PPh Pasal 15.
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN DAN MANIFES.
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Transcript presentasi:

Penerapan Aplikasi INAPORTNET Di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Penerapan Aplikasi INAPORTNET Di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia 1 1

Dasar Hukum UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah - Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Menteri Perhubungan - No. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; - No. PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia - Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (NSW); - Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window (INSW)

Dasar Hukum Peraturan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut - Nomor HK.103/3/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan; - Nomor PR.101/146/12/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Respon (QR) Code Pada Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut melalui Aplikasi SIMLALA; - Nomor UM.008/41/10/DJPL-16 tentang Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dengan Sistem Online; Peraturan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor PR. 101/93/16/DA-2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Dokumen Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut. Surat Edaran Dirjen Nomor : UM.002/87/17/DJPL-16 Tentang Acuan Standar Pelayanan (Service Level Standard/SLS) Menggunakan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan

Meningkatkan Pelayanan Kapal DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TUJUAN INAPORTNET Meningkatkan Pelayanan Kapal - Cepat - Terpercaya - Transparan - Terstandar BIAYA MINIMAL 5 5

INAPORTNET (inaportnet.dephub.go.id) INAPORTNET didefinisikan sebagai sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan / BUP ). Inaportnet tersusun dari 3 (tiga) pilar utama yaitu Frontend Inaportnet, Sistem Layanan Terpadu (SIMPADU), Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) Online Sistem Informasi Inaportnet yang dipergunakan untuk MENGINTEGRASIKAN SEMUA APLIKASI PERIJINAN DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA

OTHER GOVERMENT AGENCY Integrasi dalam INAPORTNET MASTER PELABUHAN PELABUHAN KOMERSIL PELABUHAN NON - KOMERSIL TUKS DAN TERSUS PELABUHAN LUAR NEGERI SIMPONI DJA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK INAPORTNET INSW MASTER KAPAL INTEGRASI DENGAN INSW (Manifest Impor/Ekspor,BC1.1, NPE) DATA KAPAL NIAGA BENDERA INDONESIA Kedatangan Kapal : PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) SPM (Surat Persetujuan Masuk) RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat) PPK (Penetapan Penambatan Kapal) SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak) BADAN USAHA PELABUHAN SIMLALA RPKRO, RENCANA DAN REALISASI PANDU TUNDA SOA PORTNET (0THERS) SIUPAL SIOPSUS RPK PKKA PPKN OMISI - DEVIASI COR DATA KAPAL ASING SOA PORTNET (DEPHUB) OTHER GOVERMENT AGENCY Keberangkatan Kapal LKK (Laporan Keberangkatan Kapal) LK3 (Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal) SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Dokumen Karantina Layanan lainnya Kapal Pindah Ship to ship Pembatalan layanan, dsb DATABASE PELAUT SERTIFIKAT PELAUT BUKU PELAUT

Pengguna INAPORTNET 1 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP)/ (OP) / (UPP) 2 BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) 3 AGEN PELAYARAN (AP) 4 PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) 5 JASA PELAYANAN TRANSPORTASI (JPT)

Proses Kedatangan Kapal RKBM Simlala PKK SPM SPOG PPKB Ada Bongkar Muat? RKBM AGEN PELAYARAN 4 Email notifikasi 5 6 Simlala RPK/PKK/PKKN PKK a 3 PBM 7a b LALA 1 2 Sistem Informasi Kapal Tanda Pendaftaran Kapal SLS no. 5b1)a) a b Warta Kedatangan Kapal SLS no. 5b1)c) LALA 7b Sistem Informasi Pelaut Sertifikat Pelaut SPM b 2 3 4 a RKBM KESBER SLS no. 5b1)b) Sistem Informasi Pelabuhan Data Pelabuhan b a 8 4 SISTEM BUP SISTEM BUP Rencana Pandu Tunda Rencana Penambatan Kapal & Rencana Operasi SPK Pandu Tunda Rapat Berthing 14 PPK RPKRO 13 12 11 10 15 SLS no. 5b1)d) SPOG BIDANG LALA 9 PPKB 16 SLS no. 5b1)e) KESBER 17 Realisasi Pandu Tunda Perhitungan 5% PNBP Pandu Tunda Kapal Sandar di Pelabuhan SPOG 18 19 20 AGEN PELAYARAN AGEN PELAYARAN

B U P B U P

Proses Keberangkatan Kapal Bank LKK SPB Kapal Keluar Pelabuhan Bank Hub Payment 6 Kode Billing Kemenkeu Flag Lunas LALA 11 Flag Lunas Kode Billing Flag Lunas 7 10 12 SLS no. 5b2)a) Warta Keberangkatan Kapal Pengesahan Crewlist Perhitungan Jasa Labuh Bank LKK 8 Tagihan Jasa Labuh 9 1 2 5 3 Bayar LALA Agent Pelayaran 4 Agent Pelayaran 13 Aplikasi BUP Kepelautan 16 14 LK3 Rencana Pandu Tunda CATATAN : LKK TIDAK BISA DI PROSES SEBELUM CREWLIST DI SETUJUI OLEH KEPELAUTAN SEHINGGA JASA LABUH DAN DAN PANDU TIDAK BISA DI PROSES LALA SLS no. 5b2)b) 15 SPB Realisasi Pandu Tunda KESBER Kapal Keluar Pelabuhan 19 18 17 Flag Lunas 20 SLS no. 5b2)c) SPB 27 Perhitungan Total 5% PNBP Pandu Tunda Kemenkeu Flag Lunas 26 Hub Payment DAILY REPORT Kode Billing 21 22 Kabid LALA 23 Approval Realisasi Bongkar Muat Kode Billing Time Sheet 2 1 25 Bank 24 Tagihan PNBP Pandu Tunda Flag Lunas Perusahaan Bongkar Muat Pembayaran LALA BUP

Implementasi INAPORTNET Pelabuhan-pelabuhan yang sudah menjalankan INAPORTNET (Per 28 Sept 2017) BELAWAN BALIKPAPAN TANJUNG PRIOK BANJARMASIN TANJUNG EMAS MAKASSAR TANJUNG PERAK BITUNG PANJANG AMBON

INAPORTNET INAPORTNET Wajib digunakan Sistem BUP harus mendukung INAPORTNET subdit5.ditlala@dephub.go.id Subdit5.ditlala@gmail.com Kanal Komunikasi INAPORTNET Call Center Kemenhub 021-151 Twitter : @kemenhub151 Facebook : Kemenhub151