BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pengertian Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 hruf 1 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara)

Sumber Modal BUMN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara; Kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal yang disetor berasal dari cadangan; Sumber lainnya, antara lain dari keuntungan revaluasi aset.

Maksud dan Tujuan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Mengejar keuntungan Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat Pengurusan BUMN dilaksanakan oleh Direksi, dimana dalam menjalankan tugasnya wajib berlandaskan prinsip-prinsip Good Cooperate Governance yang meliputi sebagai berikut :

GOOD COOPERATE GOVERNANCE Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. e. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003)

Sementara itu, pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan pengawas, yang dalam melaksanakan tugasnya juga harus melaksanakan prinsip-prinsip Good Cooperate Governance

BUMN ada 2 jenis menurut UU No BUMN ada 2 jenis menurut UU No. 19 Tahun 2003 yaitu persero dan perusahaan umum.

Perusahaan Perseroan (Persero) Pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknsi dan Menteri Keuangan. Menteri maksudnya adalah menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham pada persero dan memiliki modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2003) Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha (Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2003)

Maksud dan Tujuan Pendirian Persero menurut Pasal 12 UU No Maksud dan Tujuan Pendirian Persero menurut Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003 Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

Organ Persero RUPS Pihak yang bertindak selaku RUPS adalah menteri, namun menteri dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Pihak yang menerima kuasa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :

Perubahan jumlah modal Perubahan anggaran dasar Rencana penggunaan laba Penggabungan