Kode Etik Jurnalistik dan Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Oleh: Amin Rizki Aprilia Devina M. Hafid Ashari M. Fachrizal

1.Kode Etik Jurnalistik Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai tingkah laku. Ciri-ciri kode etik : Bersifat moral dan mengikat setiap anggota kelompok profesi Ruang lingkup kode etik hanya untuk kelompok profesi tertentu Dibuat dan disusun oleh lembaga/kelompok profesi tertentu.

Asas-asas yang dijadikan pedoman di dunia pers: Asas Profesionalitas Asas Nasionalisme Asas Demokrasi Asas Religius

Macam-macam kode etik yang ada dalam bidang jurnalistik : Kode etik wartawan Indonesia Kode etik federasi wartawan internasional

Kode Etik Pers berdasarkan UU No. 40/1999, Pasal 4 ayat (1) Wartawan Indonesia bersikap independen Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencapurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah

d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan asusila e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui indentitas maupun keberadaannya, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan SARA , bahasa ,dan tidak merendahkan martabat orang lemah,miskin,sakit,cacat jiwa atau jasmani.

i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

2. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Bebas : Kebebasan pers diartikan sebagai kebebasan untuk menyatakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers. Tanggung jawab : Wartawan harus bertanggung jawab dalam pemberitaan dan berusaha menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan meskipun wartawan memiliki kebebasan.

4 Teori kebebasan pers : Teori Pers Autoritarian Teori Pers Libertarian Teori Pers Totalitarian Teori Pers Responsibility

5. Sikap Terhadap Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Kebebasan Pers Teori Sibernetika Talcot Person , Sistem kemasyarakatan terdiri atas sistem ekonomi , politik , sosial dan budaya yang masing-masing saling memengaruhi. Pers Pancasila merupakan pers yang sehat artinya pers yang orientasi sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Uud 1945.

Landasan hukum pers di indonesia Pasal 28 UUD 1945 Pasal 28 F UUD 1945 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 20 dan 21. UU No. 39 tahun 2000 Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan 4 ayat (1)

Contoh bentuk penyalahgunaan penyampaian informasi A. Penyiaran berita atau informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik B. Peradilan oleh pers C. Membentuk opini yang menyesatkan D. Bentuk tulisan/siaran bebas yang bersifat provokotif . E. Pelanggaran terhadap ketentuan undang- undang

Landasan hukum kebebasan pers indonesia UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran