Latar Belakang Penulisan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sri turatmiyah Arfianna novera Putu samawati
Advertisements

Hukum Kontrak Miko Kamal.
Penyusunan PDB Indonesia Berwawasan Lingkungan (SEEA)
BAB VIII Penjelasan Peraturan Per-UU-an
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP NO
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Penggolongan Bahan Galian
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JAMBI 2008
Teknik Penulisan Artikel Ilmiah
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR DAN PENORMAAN PADA PERATURAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Macam-Macam Perikatan
Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Lingkup Pembahasan Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penelitian
SANKSI ADMINISTRATIF.
Kelompok 8: Dinartika A. N. Ilmi Uswatun K. Lerin Diarwati
PROPOSAL TESIS ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN SAHAM YANG TERBEBANI OLEH GADAI (Studi Kasus : Putusan MA Perkara PK No. 240 PK/Pdt/2006) DEWI AYU.
NAMA : NIM:. SISTEM INFORMASI BINBINGAN BELAJAR Latar Belakang Langkah-langkah membuat aplikasi Cara menguna aplikasi Tujuan aplikasi Rumusan masalah.
KODE ETIK. Pengertian Kode Etik Profesi Kata kode etik terdiri dari dua suku kata, yaitu kode, dan etik. Kata kode berarti tanda-tanda atau simbol-simbol.
INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN SYOFIARTI, SH,MH.
PLAGIARISM & TURNITIN.
Kementerian Keuangan RI
E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 21
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Sumber Daya Alam
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
Pertemuan 6 DANA PERIMBANGAN (2)
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Legalitas Usaha.
Pertambangan Pertambangan adalah kegiatan usaha pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu.
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (KULIAH IV)
Cara Penyusunan Proposal Penelitian
UNIVERSITAS GUNADARMA
MENYUSUN PROPOSAL PENELITIAN
METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM
BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
RAGAM KARYA ILMIAH Dilihat dari tujuan penulisannya karangan ilmiah dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama adalah tugas-tugas perkuliahan, seperti.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
MISI KARYA ILMIAH DALAM UNIVERSITAS
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
STRATEGI PENGEMBANGAN GAS ALAM Kelompok 11 Atika Wafa ( ) Putri Millenia ( ) Rikardo Parapat ( )
Di susun Oleh : Dentries Setia PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
Perjanjian Kerja Antar-Kerja Antar-Negara. PENDAHULUAN undang-undang dasar 1945,pasal 27 ayat(2) menetapkan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas.
PENGANTAR ILMU HUKUM SUMBER HUKUM TAHUN AJARAN
RAGAM KARYA ILMIAH Dilihat dari tujuan penulisannya karangan ilmiah dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama adalah tugas-tugas perkuliahan, seperti.
Oleh: Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP 28 Juni 2018
TATA KELOLA PERTAMBANGAN RAKYAT ALAM FIRDAUS D1A
Oleh : Dija Hedistira (E ) Rismawan Yuda (E )
Transcript presentasi:

Latar Belakang Penulisan Pertambangan merupakan suatu kegiatan menambang , mencari , menggali atau mengelola hasil bumi baik berupa gas maupun mineral , Menurut UU no 11 Menurut UU No.11 Tahun 1967 Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPER adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Perjanjian mengenai perizinan tambang sangat lah vital dalam proses pertambangan karena perjanjian mengenai perizinan ini merupakan tahap awal dari dimulainya suatu pertambangan , jika pertambangan ini tidak memiliki izin maka pertambangan ini disebut pertambangan yang ilegal dan dapat dihentikan serta memiliki ketentuan hukum lainnya , dalam pertambangan izin usaha untuk menambang dikenaldengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Latar Belakang Penulisan Menurut UU no 4 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) , “ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.” Pemerintah memiliki wewenang penuh atas pengelolaan tambang dan mineral dan juga untuk pemberina Izin Usaha Pertambangan (IUP) .

Rumusan Masalah Bagaimana proses permohonan izin tambang di Indonesia dan bagaimana bentuk perjanjian dengan Pemerintah Indonesia untuk memohonkan sebuah perizinan tambang di Indonesia ?

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana bentuk rinci sebuah perjanjian untuk memohon sebuah perizinan tambang di Indonesia .

Manfaat Penelitian Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasisiwa dan penulis serta mahasiswa/i mengenai perizinan pertambangan minyak di Indonesia Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasisiwa dan penulis serta mahasiswa/i bagaimana bentuk rinci dari suatu perjanjian untuk memperoleh izin pertambangan minyak di Indonesia Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menmpuh pendidikan di Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya , program ilmu studi Ilmu Hukum , dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sisitematis. Untuk meraih gelar Sarjana Hukum

Metode Penelitian Jenis Penelitian Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu merupakan studi dokumen baik itu kajian atas peraturan, konvensi, maupun perjanjian Internasional, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam aturan tersebut.

Metode Penelitian Metode Perolehan Data Metode yang digunakan oleh penulis adalah Metode Juridis Normatif, dimana metode ini adalah merupakan studi dokumen baik itu kajian atas peraturan, konvensi, maupun perjanjian internasional, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada didalam aturan tersebut.