OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEPTEMBER 2007

LATAR BELAKANG Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik Perubahan sistem pemerintahan  hubungan keuangan pusat & daerah Pengawasan oleh stakeholders atas pengelolaan keuangan negara/daerah

BENTUK REFORMASI Penataan peraturan perundang-undangan; Penataan kelembagaan; Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

TUJUAN PEMBELAJARAN Umum: Mhs. mampu memahami pengelolaan keuangan negara/ daerah secara umum dan mampu menjadi instruktur pe-latihan akuntansi pemerintahan Khusus: Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan daerah (PKD) Memahami siklus keuangan daerah Memahami jenis-jenis laporan keuangan daerah Memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah

DASAR HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU; PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP. No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pengelolaan keuangan negara meliputi penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Umum Negara baik secara objek, subjek, proses dan tujuan.

RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah mencakup hak daerah memungut pajak-retribusi daerah & melakukan pinjaman kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan penerimaan daerah pengeluaran daerah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain: uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah

ASAS UMUM Akuntabiltas : keuangan & kinerja Profesionalitas: di lingkungan pengelola keuangan & pengguna anggaran/barang Proporsionalitas: alokasi sesuai target kinerja Keterbukaan Pemeriksaan secara independen

Kekuasaan Atas Pengelolaan Negara Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PEMBAGIAN KEWENANGAN PKD GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH S K P D PENGGUNA ANGGARAN SKPKD PPKD / BUD KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA BUD

KEKUASAAN PKD Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah/PPKD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator (PP No. 58/2005)

SIKLUS PKD Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan Akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban

PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terintegrasi Penyatuan Anggaran Berbasis Kinerja Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Klasifikasi: fungsi, organisasi, jenis belanja

PELAKSANAAN ANGGARAN Berdasar DIPA/DPA-SKPD Untuk daerah diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pendapatan diakui setelah kas masuk ke rekening Kas Umum Daerah Sistem pembayaran/pengeluaran: Dana kas kecil (Uang Persediaan/UP) Pembayaran Langsung (LS)

PPKD SISTEM AKUNTANSI Kepala Daerah SKPD LRA Neraca BUD/SKPKD LAK CaLK Satker Neraca Neraca di se rah kan CaLK Kepala Daerah LRA BUD/SKPKD LAK Neraca Sistem Akuntansi BUD CaLK LAK CaLK

BENTUK LPJ KEUANGAN Neraca (face) Laporan Realisasi Anggaran (face) Laporan Arus Kas (face) Catatan atas Laporan Keuangan (penjelasan) dalam satu paket yang tidak terpisahkan

PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN BPK DPR/DPRD Pres/Kdh LK (unaudited) LK (unaudited) LK (audited) Pemeriksa LK (audited) Raperda LPJ-LK LK (audited) Raperda LPJ-LK Bahas Perda LPJ-LK

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org