TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hukum Perburuhan Indonesia
Advertisements

HUKUM KETENAGAKERJAAN
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
MENGAPA BERSERIKAT 4/7/2017 INDRA MUNASWAR.
Tugas Individu Home Back Next. Tugas Individu Home Back Next Manajemen peserta didik keberadaanya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa.
PEROLEHAN TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
The Green Gadog 31 Oktober SIM  Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, mulai dari manajer pada jenjang yang.
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
PROSES KERJA AKREDITASI
MENGAPA BERSERIKAT 4/13/2017.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
HUKUM KETENAGAKERJAAN oleh Dr. Drs. Widodo Suryandono SH, MH.
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
YAYASAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XI) MOGOK KERJA DAN LOCK OUT
KEWENANGAN PENANDATANGAN TATA NASKAH DINAS Muchamad Ali Safa’at
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA BAMBANG PRIYANTO, SH.
PROSES KERJA AKREDITASI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
Penyelesaian Perselihan Perburuhan (P3) dan PHK
Majelis Kehormatan Notaris
Bagaimana cara membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Hukum Perburuhan Indonesia
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
1. PEMBERI BANTUAN HUKUM Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No.16/2011.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
MOGOK KERJA DAN LOCK OUT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
JABATAN DIREKTUR DIREKTUR POLTEKKES Dosen dengan tugas tambahan
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
KEUANGAN SERIKAT PEKERJA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
Pengurus Yayasan.
PERANCANGAN PEMENTASAN. 1. Pembentukan Panitia Inti Pembentukan panitia inti dalam sebuah rencana kegiatan adalah hal penting yang harus dilakukan.Dengan.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA

1. TAHAP PERSIAPAN TENTUKAN SIKAP, ORGANISASI MANA YANG DIPILIH UNTUK BERGABUNG HUBUNGI PERANGKAT CABANG ORGANISASI C. JUMLAH ANGGOTA MINIMAL 10 ORANG

2. TAHAP PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA Panitia terdiri dari para pekerja diperusahaan dan dibantu oleh PC Panitia pelaksana terdiri dari : Ketua, sekretaris, anggota

B. TUGAS PANITIA PELAKSANA Mempersiapkan pelaksanaan pembentukan SP Memperlancar jalannya pemilihan pengurus Membuat berita acara hasil pemilihan pengurus

C. PEMBERITAHUAN PEMBENTUKAN Disampaikan secara tertulis oleh pekerja / PC kepada Pengusaha ditembuskan ke Depnaker Dalam tempo 14 hari Perusahaan tidak mem - berikan jawaban maka PC berhak untuk mem- persiapkan dan melaksanakan pembentukan

SARAT–SARAT CALON PENGURUS 1. Dari kalangan pekerja di Perusahaan 2. Mempunyai masa kerja minimal 1 tahun 3. Mempunyai kondite kerja yang baik

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS Pemilihan dilaksanakan secara bebas, langsung dan demokrasi Pelaksanaan teknis disesuaikan dengan kebutuhan

SYAHNYA PENGURUS Pengurus telah dianggap syah dan dapat menjalankan tugasnya apabila : Pelaksanaan pemilihan sesuai dengan aturan Berita acara telah ditanda tangani oleh Panitia

Pengurus terpilih segera mengajukan PENGUKUHAN PENGURUS Pengurus terpilih segera mengajukan permohonan pengukuhan kepada perangkat Organisasi untuk dilantik Setelah mendapat surat permohonan maka PC berkewajiban mengeluarkan SK & tembusannya diserahkan ke Depnaker untuk pencatatan

FASILITAS BAGI SP A. DISPENSASI B. BANTUAN DAN SARANA MELAKUKAN RAPAT - RAPAT MENGIKUTI PENDIDIKAN & PELATIHAN B. BANTUAN DAN SARANA RUANG SEKRETARIAT & KENGKAPANNYA FASILITAS CHECK OF SYSTEM DLL.

PERLINDUNGAN Siapapun dilarang menghalang - halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk / tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan / atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP dengan cara :

PERLINDUNGAN A. Melakukan PHK, Scorsing, Menurunkan jabatan atau melakukan mutasi B. Tidak membayar atau mengurangi upah C. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun D. Melakukan kampanye anti pembentukan SP

TERIMA KASIH