ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA NURUL ROFIKOH FISIPOL UNIV. WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

Pengertian Keuangan Negara “Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003).

KEUANGAN NEGARA Ilmu Keuangan Negara (Public Finance / Government Finance) merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan negara, serta pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi. Fokus utama dari Keuangan Negara adalah mempelajari pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi stabilitas harga barang/jasa penciptaan lapangan kerja pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dll

What Public Finance Administration is not? Public finance administration is not Private Finance Adminsitration, Public Finance, Macroeconomics, or Public Budgeting. Private finance  konsentrasi pada penanganan aset dan kewajiban individu dan bisnis untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa. Public Finance  konsentrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan sektor publik berdampak pada ekonomi swasta, khususnya alokasi, distribusi, dan dampak pengaturan dari anggaran publik. Macroeconomics  berkaitan dengan perilaku ekonomi nasional, fiskal, dan rekomendasi kebijakan keuangan. Public Budgeting  Konsentrasi dengan keputusan atau kebijakan untuk mengalokasikan sumber-sumber.

Elemen-Element Kunci Dari Administrasi Keuangan Publik Public Organizations - Legal Constraints (Batasan Legal) - Political Circumstances (Keadaan Politis) Konsep Financial/Keuangan Particular Techniques

Dasar – Dasar Administrasi Keuangan Publik Hukum : Persyaratan, otorisasi, dan larangan- larangan Political circumstances : Proses penganggaran Teknik-teknik : terdapat pada masing- masing pejabat publik, ex. Akuntansi publik. Pengaturan Organisasi : dengan konstitusi, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. (legislatif, eksekutif, pejabat pengelola keuangan, atau alokasi pertanggungjawaban bagi badan-badan operasional)

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pendekatan dari sisi Obyek Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang: fiskal moneter kekayaan negara yang dipisahkan segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara Pendekatan dari sisi Subyek Keuangan negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dikuasai oleh: Pemerintah pusat Pemerintah daerah Perusahaan negara Perusahaan daerah Badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pendekatan dari sisi Proses Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari: perumusan kebijakan pengambilan keputusan, perencanaan pengorganisasian pelaksanaan, sampai dengan Pertanggungjawaban Pendekatan dari sisi Tujuan Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkait dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pendekatan dari sisi Administratif Keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencakup : Penerimaan Negara (Revenue) Belanja Negara (Expenditure) Defisit/surplus (Overall Balance) Pembiayaan (Financing) Surplus terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih kecil dari Penerimaan Negara. Defisit terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih besar dari Penerimaan Negara Apabila terjadi defisit maka diperlukan pembiayaan, yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan atau defisit yang terjadi

AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara: profesional terbuka bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup: akuntabilitas berorientasi pada hasil profesionalitas proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Orientasi Didalam Administrasi Keuangan Publik Organisasi Publik memiliki tiga orientasi : Pengendalian (Control) : Suatu orientasi kendali dicerminkan di (dalam) suatu konsentrasi usaha pada [atas] memastikan bahwa organisasi melengkapi;menyudahi tugas spesifik dan anggota organisasi itu tidak menyimpang dari kebijakan pejabat Manajemen (Management) : Suatu orientasi manajemen dicerminkan di dalam suatu konsentrasi usaha untuk mencapai daya guna dan tepat guna di dalam operasi sehari-hari dan, karenanya, perhatian yang diungkap kedalam detail operasional. Perencanaan (Planning) : Suatu orientasi perencanaan dicerminkan dalam suatu konsentrasi usaha atas penentuan tujuan organisasi dan pilihan alat-alat untuk mencapai tujuan

KONSEKUENSI : Orientasi kendali memerlukan informasi seperti dalam mengambil tindakan tertentu atau tidak diambil. Orientasi manajemen memerlukan ukuran dari hubungan input-output dan pemenuhan. Orientasi perencanaan memerlukan proyeksi peristiwa masa depan, visi tentang kemungkinan masa depan, dan alat-alat dalam menuju kemungkinan keberhasilan masa depan.

Sistem Administrasi Keuangan Publik “Saling keterkaitan diantara elemen-elemen, teknik-teknik, serta hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan publik, yang akan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan dalam sistem” Ex. Konsekuensi atas subsidi harga BBM, akan berpengaruh pada kondisi ketersediaan sumber-sumber penerimaan pemerintah, atau menambah beban hutang pemerintah.

2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga Negara Daerah KEU NEG Negara Daerah