POLITIK ETIS

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

van Deventer

TRILOGI VAN DEVENTER Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi Memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi).

PELAKSANAAN POLITIK ETIS Pertama, irigasi. Negara Belanda dikenal mempunyai keahlian dalam bidang teknologi perairan. Laut di Belanda dapat dibendung dan dijadikan daerah perkotaan. Oleh karena itu, dalam hal teknologi pengairan, Belanda memang jagonya. Melalui kebijakan irigasi, Belanda membangun jaringan irigasi yang diperlukan untuk pengairan teknis sawah dan perkebunan yang dicetak Belanda. Lagi-lagi kebijakan ini sesungguhnya bukanlah sebagai politik balas budi Belanda, melainkan semata-mata untuk mengeruk lebih banyak lagi kekayaan dari tanah jajahan.   

Kedua, edukasi. Kebijakan edukasi adalah pemberian kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan. Untuk itu, maka perluasan besar-besaran jumlah sekolah dilakukan oleh Belanda. Pembukaan sekolah itu kemudian juga membuka peluang untuk pembukaan sekolah-sekolah guru untuk penyediaan gurunya. Diperoleh caratan dari Kementerian Jajahan pada tanggal 16 Desember 1901 bahwa jumlah siswa sekolah guru di Banding ditambah dari 50 menjadi 100 orang, di Yogyakarta dari 75 menjadi 100 orang, di Probolinggo dari 75 menjadi 100 orang, di Semarang dibuka sekolah guru baru dengan siswa sebanyak 100 orang (Dedi Supriadi, 2003: 11). Namun, apa dengan demikian rakyat jajahan dapat memperoleh pendidikan secara merata? Tidak, karena yang memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan tersebut kebanyakan adalah golongan priyayi, dengan maksud untuk diangkat menjadi pegawai Belanda.

Pendidikan Masa Belanda 1. ELS (Eurospeesch Lagere School) atau disebut juga HIS (Hollandsch Inlandsch School) sekolah dasar dengan lama studi sekitar 7 tahun. Sekolah ini menggonakan sistem dan metode seperti sekolah di negeri belanda. 2. HBS (Hogere Burger School) yang merupakan sekolah lanjutan tinggi pertama untuk warga negara pribumi dengan lama belajar 5 tahun. AMS (Algemeen Metddelbare School) mirip HBS, namun setingkat SLTA/SMA. 3. Sekolah Bumi Putera (Inlandsch School) dengan bahasa pengantar belajarnya adalah bahasa daerah dan lama study selama 5 tahun. 4. Sekolah Desa (Volksch School) dengan bahasa pengantar belajar bahasa daerah sekitar dan lama belajar adalah 3 tahun.

5. Sekolah lanjutan untuk sekolah desa (Vervolksch School) belajar dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah dan masa belajar selama 2 tahun. 6. Sekolah Peralihan (Schakel School) yaitu sekolah lanjutan untuk sekolah desa dengan lama belajar 5 tahun dan berbahasa belanda dalam kegiatan belajar mengajar. 7. MULO Sekolah lanjutan tingkat pertama singkatan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs dengan tingkatan yang sama dengan smp / sltp pada saat jika dibandingkan dengan masa kini. 8. Stovia (School Tot Opleiding Van Inlansche Artsen) yang sering disebut juga sebagai Sekolah Dokter Jawa dengan masa belajar selama 7 tahun sebagai lanjutan MULO.

Ketiga, migrasi. Yang dimaksud migrasi adalah proses pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, untuk dijadikan buruh yang akan dipekerjakan di daerah perkebunan atau daerah pertambangan milik Belanda. Kuli kontrak dari Pulau Jawa dipindahkan ke perkebunan karet di Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah pertambangan batubara di Sawahlunto, Sumatera Barat, dan bahkan juga di negeri jajahan Belanda di luar negeri.  Maksud awal kebijakan ini memang dipandang sebagai kebijakan yang bersifat simbiose mutualistis, karena dapat menguntungkan pihak Belanda di satu sisi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sisi lainnya. Namun, kenyataanya tidak demikian. Kebijakan itu semata-mata juga menguntungkan Belanda. Makin banyak hasil bumi dan hasil tambang yang dikeruk oleh Belanda dari bumi pertiwi Indonesia. Sementara rakyat tetap dalam keadaan miskin dan tertindas.