Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi Nurul Saadah Andriani SAPDA - Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak

Konsep layanan publik ramah difabel dalam kota inklusif lingkungan sosial positif partisipasi penuh bangunan gedung& Infrastruktur kota inklusi kualitas program keterjangkauan kuantitas pemberi layanan

Konsep Kota Inklusi partisipasi penuh keterjangkauan kuantitas pemberi layanan program terintegrasi & berkualitas lingkungan sosial positif keterjangkauan bangunan gedung dan Infrastruktur

Situasi Penyandang Disabilitas (PD) vs Layanan Publik Pemberi layanan tidak paham tentang disabilitas Jumlah PD 1341 orang , (61,5 %) tidak mempunyai akta kelahiran, 35 % tidak mempunyai KTP, 45,9 % berpendidikan SD, 27,7 % tidak sekolah, 60, 8 % tidak mempunyai jaminan kesehatan (Banjarmasin 2015) Stigma 45,7 % PD tidak lulus SD bahkan tidak pernah sekolah 1,3 juta PD menjadi PBI BPJS 10,6 juta PD di Indonesia Jumlah PD 2564 orang,tidak rutin ke puskesmas , jumlah sekolah inklusi TK inklusi 8 dari 219, SD inklusi 27 dari 167, SMP 8 dari 66, GPK tidak mencukupi (Jogjakarta , 2013)

kebiasaan Stigma perspektif pengetahuan Hambatan & Tantangan inisiasi layanan publik ramah difabel kebiasaan Stigma komite disabilitas & indikator inklusifitas perspektif Roadmap pengetahuan Capacity Building mainstreaming disabilitas 5 langkah mewujudkan inklusi

Praktek baik: menginisiasi layanan publik ramah difabel mewujudkan kota inklusi SK walikota no 352/2016 Perwal kota Jogja no. 8/2014 homevisit RPJMD Kota Banjarmasin 2015-2020 RPJMD Kota Jogjakarta 2017-2022 semua PD, 2017 adanya anggaran bagi GPK per tahun 2017 penjangkauan difabel berpartisipasi dalam Musrenbang 4 kecamatan /2016 + 2 kecamatan/2017

Rekomendasi Kebijakan Anggaran Layanan publik UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warganegara yang bermartabat SDGs, point 3 tentang kesehatan yang baik, point 4 tentang pendidikan berkualitas, point 5 tentang kesetaraan gender, point 11 tentang kota dan masyarakat yang berkelanjutan (kota inklusi) Kebijakan Anggaran Layanan publik Infrastruktur dan layanan publik Profil disabilitas kota Penyusunan roadmap kota inklusi Penyusunan indikator kota inklusi Sertifikasi layanan publik & kota inklusi promosi kota inklusi secara masif Promosi massif kota inklusi