KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN.
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PERANAN ICT DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT
PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
SPGDT SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Dalam Penanggulangan Bencana
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN SDM KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEJADIAN LUAR BIASA Putri Ayu Utami S. Kep, Ns..
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
JAMPERSAL Kelompok 2.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Pengendalian Penyakit Menular Ketika Bencana
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
Proses Manajemen Bencana
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
PERANAN ICT DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dalam Penanggulangan Bencana
DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
Ns Chandra W SKp MKep Sp Mat
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
HUBUNGAN ANTARA KERENTANAN, RISIKO DAN BAHAYA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN KESEHATAN PMI
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
SURVEILANS KETIKA BENCANA
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
Oleh : HENDRIK ARY DERMAWAN P E N I L A I A N R I S I K O B E N C A N A.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

ARAH & STRATEGI NASIONAL ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN UU No 24/2007 SAFE COMMUNITY ARAH & STRATEGI NASIONAL RPJMN 2010-2014 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF untuk MENINGKATKAN AKSES & KUALITAS YANKES UC 2014 MDGs 2015 HDI < 100 UU No 36/2009 Dilakukan melalui : Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK, DBK, Daerah Rawan Bencana; (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi ; (c) Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Infrastruktur Kesehatan.

KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA BULAN JANUARI-OKTOBER 2014 KEJADIAN 361 KORBAN MENINGGAL 793 LUKA BERAT 1,739 LUKA RINGAN 678,351 HILANG 288 PENGUNGSI 826,385

8 Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan Masyarakat Sehat yang Mandiri RENSTRA 2010-2014 Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014 8 Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan 7 Prioritas Reformasi Kesehatan Jamkes Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Penanganan daerah bermasalah kesehatan Rumah Sakit Indonesia kelas dunia UNIVERSAL COVERAGE/ IMPLEMENTASI UU BPJS 2014 Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Pemenuhan pengembangan SDM Kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan Jamkesmas Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan yankes primer, sekunder dan tersier MDG 2015 VISI : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan SAFE COMMUNITY 80% Keberhasilan dari SDM Kes

yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan “ VISI PPKK “MENURUNNYA RISIKO KESEHATAN AKIBAT TERJADINYA KRISIS KESEHATAN” MISI PPKK Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan krisis kesehatan Meningkatkan kapasitas sumberdaya kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang bermutu dan merata Menyediakan akses informasi bagi terselengaranya penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan TUJUAN “ Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan “

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS Community Empowerment Lebih menitikberatkan kepada upaya sebelum terjadi krisis kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan Pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis kesehatan Peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat (ABG to CE) Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan Penyediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat ACADEMICY BUSINESS 80% Keberhasilan Program Tergantung SDM GOVERNMENT ?

STRATEGI SASARAN STRATEGI Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Kesehatan di Daerah Rawan Krisis Kesehatan Mendorong peran daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan Mengembangkan jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat. Meningkatkan kapasitas sumber daya Pusat Penanggulangan Krisis regional dan sub regional. Mengembangkan sistem informasi yang berkualitas. Meningkatnya kemampuan sumberdaya dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota, melalui : Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan Meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub Regional dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui : Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPK Regional dan Sub Regional dengan anggota regional Meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui : Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan Optimalisasi jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan. Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan. Tersedianya sistem penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan. Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan

RENCANA STRATEGIS 2010-2014 NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET 2010 2011 2012 2013 2014 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 105 150 200 250 300

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN REGIONAL

ANALISA SITUASI BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM BENCANA SOSIAL Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dll Gagal teknologi, kebakaran, epidemi dll Konflik, Teror, Bom, dll KEGAWATDARURATAN SEHARI-HARI Kecelakaan Lalin, laut, udara Tawuran, Demo Kegawatdaruratan kesehatan, dll Sumber: Antara

DAMPAK PERMASALAHAN KESEHATAN Korban luka/cacat Korban meninggal Infrastruktur & Faskes rusak Pengungsi In the health sector in Indonesia, we are facing many challenges such as: managing dead bodies, treating injured person, rebuilding damaged houses and infrastructures as well as providing shelter for the Internally displaced persons. These things really need serious attention in terms of coordination management. Obat dan bahan habis pakai, Alat kesehatan Alat transportasi (Ambulans, Mobil klinik, perahu karet, motor URC, kendaraan ops.) Alat komunikasi (HT, RIG, HP satelit) RS lapangan dan SDM Kes trampil (Manajemen Bencana, ATLS, dll) Alat dan bahan sanitasi termasuk air bersih (water purifier, PAC, insektisida, dll) Sarana penunjang lain (gen set, tenda lapangan, kantong jenazah dll) PERLU PERAN SERTA MASYARAKAT (Swasta, Akademisi) 11

KRISIS KESEHATAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Suatu kondisi luar biasa berdampak pada kesehatan masyarakat yang berlangsung secara cepat maupun perlahan-lahan dengan ciri-ciri pokok : Bersifat genting/darurat Menimbulkan kepanikan Besar dan massal Perlu tindakan segera PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Serangkaian kegiatan bidang kesehatan Mencegah dan menyiapsiagakan sumber daya, menanggapi kedaruratan kesehatan, memulihkan dan membangun kembali (rekonstruksi) Dilakukan secara lintas program dan lintas sektor

REVITALISASI SPGDT Awam Umum Awam Khusus Petugas Ambulans Dokter Sumber Daya Manusia Awam Umum Awam Khusus Petugas Ambulans Dokter Perawat Dokter Spes Perawat Spes Pencegahan KOMUNIKASI Quick Response TRANSPORTASI Masyarakat Aman-Sehat ( Comm.Prepardness ) PUSKESMAS Pasien Ambulans RS Kelas C RS Kelas B/A Intra RS Intra RS RS Pra RS Public Safety Center (AGDT 118/119, 110/112,113) ANTAR RS AGDT 118/119

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT? SUMBER DAYA KESEHATAN DESA SIAGA ? KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT? TINGKAT KAB/KOTA PROVINSI-REGIONAL PUSAT Posyandu: 266.287 Poskesdes: 51.996 Poskestren: 1.040 Inventarisasi Standarisasi Kebijakan (Mobilisasi) TRC Pelatihan Pustu (23.059) Puskesmas Non Perawatan (6.304) Klinik Puskesmas Perawatan (3.019) Balai Kesehatan (5241) RS Bergerak (24) RS (1.833)

PRA BENCANA

UPAYA PRA BENCANA KEGIATAN PUSAT REG./PROVINSI KAB/KOTA Pedoman/ Juklak Membuat standar, pedoman Membuat juklak, juknis Sosialisasi dan implementasi juklak, juknis Rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan  Membuat rencana penanggulangan krisis kesehatan nasional Membuat rencana penanggulangan krisis tingkat Provinsi dalam rangka membantu kab/kota , Membuat peta geomedik Provinsi Membuat rencana kontinjensi /peta geomedik kab/kota Tim Reaksi Cepat Menyiapkan dan menggerakkan TRC Membentuk dan mengoperasional kan TRC SDM Penyiapan dan Peningkatan Kapasitas Pemantauan dan Informasi Krisis Kesehatan Mengembangkan sistem pemantauan dan informasi Mensosialisasikan sistem pemantauan dan informasi Melaksanakan pemantauan dan informasi

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PUSAT REG./PROVINSI KAB/KOTA TOT, TOF, Pelatihan Pelatihan Manajemen Bencana Bidang Kesehatan Penyusunan Rencana Kontijensi Gladi Lapang Tim Reaksi Cepat/RHA Pengelolaan Data dan Informasi PKK Penggunaan Alat Komunikasi Bencana RS Lapangan dll 17

KESIAPSIAGAAN  preparedness as "a continuous cycle of  planning, organizing, training, equipping, exercising, evaluating, and taking corrective action  in an effort to ensure effective coordination during incident response Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan Perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, Pengembangan sarana, prasarana dan peraturan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat, Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung, Keterpaduan pemberdayaan, Evakuasi, perawatan dan pengobatan korban pada daerah bencana, Kemitraan bidang kesehatan dengan organisasi masyarakat, Kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

SAAT BENCANA

PPK Regional / Subregional Dukungan PB: SDM (mobilisasi) Sarana dan Prasarana Biaya PPKK PPK Regional / Subregional PROVINSI KAB/KOTA PEMANTAUAN KEBUTUHAN SPESIFIK Khas bagi bencana tertentu Gempa Bumi Kebutuhan Plate & Screw Tenaga dr. ortopedi Kebakaran Hutan Kebutuhan Masker UMUM Dibutuhkan dalam setiap bencana Obat-obatan MP ASI Personal Kit Emergency Kit Water Purifier JENIS BENCANA DUKUNGAN OPERASIONAL Informasi Kejadian Laporan Perkembangan Usulan Kebutuhan

MOBILISASI SDM KESEHATAN Tim Rapid Health Assessment (RHA) TIM REAKSI CEPAT (TRC) Tim Bantuan Kesehatan Dokter sebanyak 1 orang Tenaga penunjang sebanyak 3 - 4 orang, terdiri dari: Epidemiologis/surveilans Sanitarian Ahli gizi masyarakat Tenaga kesehatan Dokter umum yang memiliki kemampuan minimal PPGD/GELS/ ATLS/ACLS dan mampu menjadi komandan tim sebanyak 3 - 4 orang Perawat yang memiliki kemampuan minimal BTLS sebanyak 3 – 4 orang Tenaga teknisi penunjang sebanyak 3- 4 orang, yang terdiri dari Apoteker/asisten apoteker Epidemiologis/surveilans Transporter Staf komunikasi dengan kualifikasi minimal bisa menggunakan dua sistim alat komunikasi yang dapat digunakan setempat Dokter yang memiliki kemampuan minimal PPGD/GELS/ATLS/ACLS dan mampu menjadi komandan tim sebanyak 1 - 2 orang Perawat dan bidan yang memiliki kemampuan minimal BTLS sebanyak 2 - 4 orang Ahli kesehatan masyarakat (sanitarian, ahli gizi, surveilans dan entomologis) sebanyak 4 - 8 orang Ahli kesehatan khusus (psikiatri, ahli reproduksi, ahli geriatri, dokter anak dan kelompok rawan lainnya) sebanyak 5 - 10 orang

PASCA BENCANA

UPAYA PASCA BENCANA KEGIATAN KAB/KOTA REG./PROVINSI PUSAT Monitoring Evaluasi Mengadakan Monev Pelaksanaan PKK Mengadakan Monev Ke Kab/Kota Mengadakan Monev Ke Provinsi Upaya Pemulihan Dini Melaksanakan upaya pemulihan dini Melakukan dukungan upaya pemulihan dini Kab/Kota Mendukung/ Memantau upaya pemulihan dini Damage and Loss Assessment (DaLA) Mengumpulkan data-data DaLA Kesehatan Melakukan dukungan pengumpulan data-data Verifikasi dan analisa data-data

KOORDINASI SHARE TASK, RESOURCES, GOAL BPBD PUSDALOPS DINKES RS-RS BIDDOKKES DINKES RS-RS PUSKESMAS KESDAM PMI DINAS PK SAR KLINIK PRAMUKA DISHUB/ DITLANTAS LAIN-LAIN KOORDINASI SHARE TASK, RESOURCES, GOAL

YANG PERLU DIKOORDINASIKAN PHO / DHO KORBAN MAIN UNITS MOH LOGISTIK INFORMATION & OPERATION SUPPORT UNIT OTHER DEPARTMENTS EMERGENCY AND DISASTER MANAGEMENT FASKES ARMY & POLICE LEMBAGA DONOR/LSM NBDM/BNPB 24 HOURS MEDIA COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE’s WELFARE PROGRAM

KEBERHASILAN SDM Pengambilan keputusan cepat-tepat Dapat dideteksi awal bahan – bahan kimia Penyebaran informasi yang tepat dan jelas Kemampuan mendetoksifikasi/dekontaminasi Penanganan evakuasi korban dengan tepat Pemberdayaan tim medis lapangan dan Rumah Sakit Penggunaan sistem komunikasi dan media yang tepat SDM

LANGKAH STRATEGIK KE DEPAN PPKK PUSAT PPKK REG/ PROVINSI SAFE COMMUNITY KAB./KOTA ABG KADER,LSM, PMI, DASIPENA, TAGANA, MPBI dll CE RENKON KESIAPSIAGAAN Perlu Pedoman DESA SIAGA Program Kerjasama Akademisi/Profesi, Swasta/CSR/PNPM, Pemerintah, dan Masyarakat (ABG for CE) dalam rangka Kemandirian untuk Kesiapsiagaan

TERIMA KASIH Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Telp. 021-5265043, 5210411, 5210420 Fax. 021- 5271111, 5210395 Facebook :Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI E-mail :ppkdepkes@yahoo.com Website :www.penanggulangankrisis.depkes.go.id