Kualitas Pekerja di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Advertisements

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Bismillahirrohmaanirrohiem
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Outlook Manajemen RS.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Disampaikan oleh : DJOKO HERIYONO,S.H Ketua Bid. Advokasi dan Hukum
Pajak Penghasilan Pasal 21
SEBAGAI SUMBER DAYA DALAM
Disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Muria Kudus, 16 Mei 2016
Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Berita Resmi Statistik
SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL
Dr. La Ode Hasiara, Drs.,S.E.,M.M.,M.Pd.,Ph.D., Ak., CA.
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
Perhitungan Aktuaria Imbalan Paska Kerja
PHILOSOFIS, HAKIKAT, SERTA TATA KELOLA MAGANG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
DINAMIKA PEMBERITAAN BURUH DI INDONESIA
Studi Kasus Upah Minimum
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN MENGAHADAPI MEA 2015
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Studi Kasus Upah Minimum
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Materi 2 - Pengertian, - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pajak Penghasilan Pasal 21
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PENERIMA UPAH
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
Hak dan Kewajiban HAK GURU
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN IX) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA (2) copyright by Elok Hikmawati.
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pertemuan
Sistem Jaminan Sosial Nasional
TUNTUTAN KENAIKAN UPAH MINIMUM
MSDM Indonesia dalam MEA
Program BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di The Jakarta Japan Club
KETENAGAKERJAAN.
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
HAK DAN KEWAJIBAN.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
Kebijakan Umum tentang Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Brawijaya
UU Tenaga Kerja Presented by : ANTONIUS JUAN FELIX XII KP-A / 02 SMK NEGERI 1 CIMAHI.
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Pajak Penghasilan Pasal 21
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
PRODI D3 KEBIDANAN Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih I No.1, Jakarta Pusat Telp. (021)
DANA PENSIUN PEKERJA: ANTARA HARAPAN & KENYATAAN
Menuju Pemenuhan Perlindungan Maternitas Bagi Perempuan Pekerja
Judul Sub Judul.
Transcript presentasi:

Kualitas Pekerja di Indonesia Nama : I Gde Ardikayana NPM : 43112506 Jurusan : Teknik Komputer

Pekerja Indonesia Hanya Unggul Kuantitas, Bukan Kualitas. Benarkah ? Pada tanggal 1 Mei 2014 lalu, bertepatan dengan di peringanti nya “Hari Buruh Internasional” atau “May Day” ratusan ribu buruh dari sejumlah aliansi serikat pekerja turun ke jalan untuk memperingati hari itu. Dan pada hari itu para buruh tersebut menyampaikan sepuluh tuntutan yang ditujukan bagi para pengusaha dan pemerintah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sepuluh tuntutan yang disampaikan oleh buruh itu menyangkut persoalan kesejahteraan buruh dan para pegawai outsourcing lainnya.

Adapun 10 tuntutan para buruh adalah sebagai berikut. 1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi KHL menjadi 84 item; 2. Tolak penangguhan upah minimum; 3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015; 4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 5. Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing; 6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004; 7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan; 8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk guru honorer; 9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh; 10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

Data BPS Pada Bulan Februari 2014. Jumlah pekerja indonesia adalah 118,2 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 5,4 juta pada periode Agustus 2013. Jumlah Pekerja Indonesia jenjang SD ke bawah sebanyak 55,3 juta atau sekitar 46,8 persen. Jumlah Pekerja Indonesia jenjang SMP sebanyak 21,1 juta atau sekitar 17,82 persen. Jumlah Pekerja Indonesia jenjang Perguruan Tinggi sebanyak 12 juta terdiri dari pendidikan diploma sebesar 3,1 juta atau 2,65 persen , dan pendidikan Universitas hanya mencapai 8,8 juta atau 7,49 persen.

Bidang Ketenagakerjaan Yang Telah Di sepakati saat MEA 2015 Insinyur Arsitek Perawat Tenaga Survei Tenaga Pariwisata Praktisi Medis Dokter Gigi dan Akuntan

Siapkah Indonesia menghadapi MEA 2015 ? Sejumlah kalangan sekarang mulai bertanya-tanya “ Siapkah Indonesia menghadapi MEA 2015 mendatang? ”. “Kita harus siap, dan pasti bisa menghadapinya” jawab Muliskh, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,  Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Infomal (PAUDNI). Pada bidang pendidikan, Kemendikbud telah menyiapkan sejumlah program dan strategi untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di dunia kerja dan industri. Mereka disiapkan menjadi pekerja yang terampil dan mumpuni untuk berkompetisi dengan tenaga asing dari negara-negara lain di ASEAN. Salah satu terobosan yang dilakukan Kemendikbud adalah melalui program Uji Kompetensi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik kursus dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Uji kompetensi merupakan proses pengujian dan penilaian yang dilakukan penguji yang independen. Mereka adalah para tenaga pendidik atau ahli yang memenuhi standar kualifikasi kompetensi penguji kursus dan pelatihan. Selain itu, para penguji juga telah lulus penilaian portofolio dan pelatihan calon penguji yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Simpulan Setelah alat yang berjudul Simulasi Pembatas Kapasitas Bus Berbasis Arduino Dengan Penampilan Berbasis PC telah dibuat, dari hasil data pengamatan yang telah diperoleh saat melakukan pengujian alat, didapat bahwa rangkaian ini bekerja sesuai dengan program yang dibuat dan dapat melakukan fungsi dari masing - masing komponen sehingga dapat bekerja secara optimal. Kelebihan dari alat ini adalah alat ini dapat digunakan sebagai salah satu sistem yang tidak hanya memiliki tampilan interface malalui monitor, namun dapat pula dikembangkan menjadi suatu tampilan interface yang memiliki database didalamnya.

Terima kasih Wassalamualaikum