POLITIK ETIS
KELOMPOK 7 Berliana Cahyarani (06) Muhammad Azril Rezzano (19) Nahda Arina Kabsa (23) Roza Yashinta Latifannisa (28)
Apa yang dimaksud politik etis ? Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.
Latar Belakang Terbentuknya Politik Etis Adanya pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi pihak Belanda dan penderitaan bagi rakyat Indonesia telah menggugah hati nurani sebagian orang Belanda Rakyat kehilangan hak miliknya yang utama yaitu (tanah), bahkan rakyat terdesak Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda (Kaum Etis) terhadap praktik liberal kolonial. Upaya pemerintah Belanda untuk memperkuat pertahanan negeri jajahan yang dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Eksploitasi terhadap tanah dan pendduk Indonesia bdengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat pribumi, sedangkan kaum apitalis Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang memperoleh keuntungan yang besar.
PELAKSANAAN POLITIK ETIS Golongan liberal di negeri Belanda yang mendapat dukungan yang besar dari kalangan masyarakat, mendesak pemerintah Belanda unuk meningkatkan kehidupan diwilayah jajahan.Salah satu penganut politik liberal adalah Van Deventer. C.Th. Van Deventer, merupakan salah satu seorang tokoh pengajur (pencetus) Politik Etis Desakan ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Wihelmina mengatakan: “Negeri belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia” Belanda”Pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal sebagi politik etis atau politik balas budi
5 Tokoh Belanda yang mewarnai politik etis 1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887) 2. Pieter Brooshooft (1845-1921) 3. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) 4. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925) 5. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)
Isi Politik Etis (Trias Van Deventer) Adapun tujuan (isi) politik etis : 1. Edukasi : menyelenggarakan pendidikan 2. Irigasi : membangun sarana dan jaringan pengairan 3.Transmigrasi/imigrasi : mengorganisasi perpindahan penduduk
Penyimpangan Politik Etis 1.Irigasi Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik akyat tidak dialiri air dari irigasi. 2.Edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang berharga, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. 3. Migrasi Migrasi ke luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dll. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena mgrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri.
Kegagalan Politik Etis Pada tahun 1914 mulai muncul reaksi terhadap pelaksanaan politik etis. Masyarakat mulai bergolak dan melancarkan kritik terhadap politik etis yang dianggap telah gagal. Kegagalan tersebut terlihat dalam hal-hal berikut: Pegawai negeri dan golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat sehingga dominasi Belanda tetap besar. Sejak pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial (golongan pegawai negri)
THANK YOU