PUNGLI DAN TINDAKAN PENCECAHAN   Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamana RI Rabu, 15 Nopember 2017 Hotel Swiss Belll Palangka Raya Oleh : Dr. Jhon Retei Alfri Sandi,S.Sos,M.Si Wakil Dekan III FISIP Universitas Palangka Raya

PEMERINTAH DIADAKAN PELAYANAN

Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit Kurangnya infrastruktur teknologi dan infra struktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit FOKTOR PENYEBAB LEMAH PELAYANAN PUBLIK Dennis A. Rondenelli (1981) Kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan trampil dalam unit-unit lokal Kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

KEGAGALAN PELAYANAN PUBLIK Kegagalan pelayanan publik ini disebabkan karena aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakatnya Malcolm Walters (1994)

LEMAH PELAYANAN PUBLIK PUNGLI PENYEBAB LEMAHNYA PELAYANAN PUBLIK? MENCIPTAKAN PUNGLI? ATAU PUNGLI PENYEBAB LEMAHNYA PELAYANAN PUBLIK?

DULU GEJALA SOSIAL SEKARANG SEMUA SENDI KEHIDUPAN KEBIASAAN SIKAP HIDUP KAPAN TELAH BERLANGSUNG? DULU GEJALA SOSIAL PENJAJAHAN/NABI SEKARANG Secara Nasional : SEPTEMBER 1977 Kaskopkamtib dengan Operasi Tertib (OPSTIB) SEMUA SENDI KEHIDUPAN MERDEKA Merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan suatu transaksi komersial internasional (PBB) Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (KUHP)

UCAPAN TERIMAKASIH TIPS KEWAJIBAN NON FORMAL NORMA SOSIAL NORMA HUKUM DIPAKSA SUKARELA TERPAKSA

PRIBADI (PASTI PUNGLI) ORANG BANYAK (RAKYAT) KEBUTUHAN DASAR LAW INFORCEMEN HOBY & KEMEWAHAN Pergub Kalteng No.57 Tahun 2016 ALOKASI ANGGARAN MINIM/TIDAK ADA TIDAK TERAKOMODIR DALAM PERENCANAAN. MENDASAR DILAKSANAKAN UNTUK PUBLIK DILAKUKAN OLEH INSTITUSI SECARA RESMI. DIREKENING INSTITUSI ORANG BANYAK (RAKYAT)

FAKTOR PENYEBAB

KEBUTUHAN DASAR HOBI KEPENTINGAN LEMBAGA KEPENTINGAN PUBLIK

GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI REPRESIF GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI PENATAAN INSTRUMEN TIM SABER PUNGLI PREPENTIF

PENATAAN INSTRUMEN REGULASI (HARMONIS, TIDAK MULTI TAFSIR) PENEGAKAN LAW ENFORCEMENT (TIDAK TEBANG PILIH) TATA KELOLA MANAGEMENT (PRINSIP GOOD GOVERNANCE) SUMBERDAYA MANUSIA PROFESIONAL KESEJAHTERAAN BAIK (GAJIH MAMPU MENOPANG KESEJAHTERAAN HIDUP) SARANA PRASARANA MEMADAI (BERBASIS SISTEM JARINGAN)

PENATAAN INSTRUMEN

GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI Membangun Spirit Mental & Moral

AGEN PERUBAHAN

AGEN PERUBAHAN

GERAKAN SOSIAL ANTI PUNGLI KATAKAN TIDAK UNTUK PUNGLI/BERANTAS PUNGLI TATANAN SOSIAL BARU KATAKAN TIDAK UNTUK PUNGLI/BERANTAS PUNGLI

TERIMAKASIH