Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias SATU TAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS Tantangan, Kemajuan, dan Agenda ke Depan Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias pada Rapat Gabungan Dewan Pengawas - Dewan Pengarah - Bapel Jakarta, 3 Mei 2006

Informasi Umum

Amanat Presiden RI “…we will rebuild Aceh and Nias and we will build it back better.” Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono National Commemoration of The Tsunami December 26, 2005 Ulee Lhue – Banda Aceh

Medan Kerja Yang Dihadapi Beratnya Medan (Jalan terputus, jembatan rusak, pelabuhan hancur, pemerintahan lumpuh) Bekerja di wilayah tidak normal berdasarkan peraturan dan mekanisme kerja normal Keterbatasan sumber daya Tata nilai masyarakat yang berpuluh tahun dilanda konflik dan dalam tekanan Transisi politik lokal

Beberapa Terobosan Kebijakan No Issue Status 1 Adendum Keppres No.80 Tahun 2003 Telah diselesaikan dengan Perpres 70 tahun 2005 2 Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap untuk Badan dan Orang Asing Telah diselesaikan dengan Perpres 69 tahun 2005 3 Pelayanan Satu Atap untuk Imigrasi, Izin Kerja, Kepabeanan, Konsuler, Perpajakan, dan Kepolisian Telah beroperasi, sejak Desember 2005 4 Rencana penempatan dana Rp 1 Trilliun melalui Dirjen Perbendaharaan Negara Menunggu keputusan dari Departemen Keuangan tentang teknis penggunaannya 5 Pelaksanaan MoU Helsinki dengan menempatkan unsur GAM dalam struktur BRR Personil sudah ditempatkan dan sudah bekerja penuh 6 Penandatanganan MoU dengan BRI dalam memberi kemudahan kredit bagi kontraktor yang memperoleh kontrak dari BRR Telah dilaksanakan 7 Pelaksanaan prakualifikasi untuk pengadaan perumahan secara terbuka dan masif

Peran BRR Mandat UU No 10 tahun 2005 On-Budget Pelaksana Mandat UU No 10 tahun 2005 d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran g. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yg terkait Enabling Facilitating Partnership Off-Budget

Rp 60 Trilyun 392 Project Management 1.773 Proyek Rehab & Rekon Besaran Tugas BRR Rp 60 Trilyun Kebutuhan Dana Kebutuhan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang perlu disediakan dan dikelola sebesar Rp 60 T. 392 Project Management 101 SATKER yang mengerjakan proyek- proyek dari dana APBN 291 NGO dan Donor 1.773 Proyek Rehab & Rekon 945 Proyek pemerintah 828 Proyek Donor dan NGO

Kemajuan

Perkembangan Pendanaan 4 Tahun Rp 60 T 100% 100% BRR telah menggunakan waktu 1 tahun dari mandat BRR selama 4 tahun, atau sekitar 25 % dari total waktu yang tersedia Dalam kurun waktu tersebut, komitmen pendanaan yang sudah diperoleh adalah Rp 46 triliun dari estimasi awal sebesar Rp 60 triliun (75% dari total kebutuhan) Rp 45 T 75% 1 Tahun 25% Mandat BRR Komitmen Pendanaan

Distribusi Proyek APBN per Wilayah Kota Sabang 12 Proyek Rp. 44.8 Milyar Pidie 23 Proyek Rp. 144.9 Milyar Bireun 15 Proyek Rp. 92 Milyar Distribusi Proyek APBN per Wilayah Tahun Anggaran 2005 Banda Aceh 30 Proyek Rp. 229 Milyar Aceh Tengah 2 Proyek Rp. 14.9 Milyar Lhokseumawe 13 Proyek Rp. 95.8 Milyar Aceh Besar 14 Proyek Rp. 94.3 Milyar Aceh Utara 17 Proyek Rp. 93.4 Milyar Aceh Timur 11 Proyek Rp. 31.2 Milyar Aceh Jaya 17 Proyek Rp. 82.2 Milyar Kota Langsa 6 Proyek Rp. 45.7 Milyar Aceh Barat 25 Proyek Rp. 224.1 Milyar Aceh Tamiang 3 Proyek Rp. 1.4 Milyar Nagan Raya 8 Proyek Rp. 34.5 Milyar Aceh Barat Daya 1 Project Rp. 11.1 Milyar Aceh Gayo Lues 2 Proyek Rp. 219 Million Aceh Selatan 4 Proyek Rp. 2.8 Milyar Aceh Tenggara 1 Proyek Rp. 88 Million > Rp. 80 Milyar Aceh Singkil 11 Proyek Rp. 10.9 Milyar Simeulue 15 Proyek Rp. 96.2 Milyar Rp. 30 – 80 Milyar < Rp. 30 Milyar Kab Nias 34 Proyek Rp..225.46 Milyar Nias Selatan 13 Proyek Rp..94.22 Milyar

Serapan APBN 2005 dan Luncuran 62,73% 3,9 T 2,4 T 10,45% 414,6 M 2006 (Rp 9,6 T) 2005 (Rp 3,9 T) Mei Juli Okt - Des April BRR berdiri DIPA 2005 Terbit Pembentukan Satker oleh Dept. Teknis, Pemda, dan Dinas Tenggat Waktu DIPA Luncuran 2005 5 bulan = Rp 2,4 T (62,73%)

Rp 1,8 Triliun (47,09%) Sebaran Serapan APBN 2005 dan Luncuran DIPA 2005 DIPA –L 2006 Total Realisasi DIPA 2005 + DIPA-L 2006 per 28 April 2006: Rp 1,8 Triliun (47,09%)

Mengelola NGOs Saat ini terdapat 291 NGOs yang mengerjakan 828 kegiatan di NAD dan Nias, berkurang dari 485 NGOs di bulan Desember 2005 Sektor-sektor yang diminati oleh NGOs sebagai berikut: Kesehatan Budaya, agama dan komunitas Administrasi dan pemerintahan Kewirausahaan Pendidikan Air dan sanitasi Perumahan Pertanian dan Peternakan Perikanan Sektor-sektor yang tidak diminati oleh NGOs sebagai berikut: Infrastruktur energi dan komunikasi Lingkungan Pengendalian banjir dan irigasi Tranportasi

Distribusi Proyek Donor dan NGO per Wilayah Kota Sabang 31 Proyek USD16,22 juta Pidie 118 Proyek USD148,02 juta Bireun 80 Proyek USD65,67 juta Distribusi Proyek Donor dan NGO per Wilayah Per April 2006 Banda Aceh 313 Proyek USD410,43 juta Aceh Tengah 12 Proyek USD11,70 juta Lhokseumawe 26 Proyek USD18,08 juta Aceh Besar 385 Proyek USD394,48 juta Aceh Utara 58 Proyek USD68,89 juta Aceh Timur 18 Proyek USD13,88 juta Aceh Jaya 144 Proyek USD317,58 juta Kota Langsa 2 Proyek USD1,63 juta Aceh Barat 174 Proyek USD290,71 juta Aceh Tamiang 5 Proyek USD4,44 juta Nagan Raya 70 Proyek USD123,04 juta Aceh Barat Daya 22 Proyek USD20,89 juta Aceh Gayo Lues 4 Proyek USD3,48 juta Aceh Selatan 17 Proyek USD15,22 juta Aceh Tenggara 7 Proyek USD4,09 juta Aceh Singkil 17 Proyek USD9,80 juta Simeulue 45 Proyek USD105,83 juta Nias 82 Proyek USD97,22 juta

Perkembangan Rekonstruksi dalam Angka Perkiraan Kebutuhan Oktober 2005 April 2006 Rumah Baru 120.000 unit 10.119 unit 41.734 Unit (Selesai) Guru 2.500 (meninggal) 1.964 orang 2.430 orang Sekolah 2.006 unit 132 unit 524 unit Fasilitas Ibadah 11.536 unit 141 unit 489 unit Fasilitas Kesehatan 127 unit 38 unit 113 unit 7.380 health post Kapal (boat) Nelayan - 4.379 buah 6.160 buah Tambak 20.000 ha 19.299 ha (clean up) 9.258 ha (rehabilitation) Sawah dan Kebun 60.000 ha 30.926 ha 37.926 ha Jalan 3.000 km 490 km Jembatan 120 41 Kredit Mikro 100.000 ukm 3.640 ukm 147.823 ukm Pelabuhan Laut 14 pelabuhan 5 pelabuhan dlm proses 2 pelabuhan selesai dan diresmikan Pelabuhan Udara 11 bandara/airstrip 2 bandara 5 bandara/air strip (selesai)

Tim Terpadu – Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Tim Terpadu terbentuk di bulan Desember 2005 Unit kerja fungsional yang bersifat koordinasi substantif dan integratif Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Pelaksana Berkoordinasi dengan Deputi komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan Data Pelayanan Tim Terpadu (3 Desember’05 – 31 Maret 2006) Total Pelayanan   Konsuleran dan Luar Negeri 1030 Keimigrasian 1807 Ketenagakerjaan 85 Perpajakan 10 Bea Dan Cukai 273 Perdagangan 274 Kepolisian NAD 293 Umum 33 Wajib Daftar Yayasan/Organisasi Asing 24 Kunjungan Tamu 991

BRR di Mata Media Terjadi perubahan persepsi media terhadap BRR Nada Jan – Maret 06 Sd. Des 05 Terjadi perubahan persepsi media terhadap BRR Pemberitaan bernada negatif turun sebesar 4%, dari 19% pada bulan Desember’05 menjadi 15% pada periode Januari – Maret ’06 Persepsi media atas BRR sebagian besar bernada Positif dan Netral. Nada # artikel % Positif 121 50 63 53 Netral 85 35 33 28 Negatif 15 23 19 Jumlah 241 119 Positif Positif Netral Netral Negatif Negatif

Percepatan Pembangunan Rumah

Statistik Hasil Prakualifikasi Prakualifikasi Pembangunan Rumah Statistik Hasil Prakualifikasi Jumlah yang Mendaftar 3.088 Jumlah yang Mengembalikan Formulir 2.712 Jumlah yang Lulus 1.586 Jumlah yang Tidak lulus 1.126 Pengusaha NAD yang Lolos Prakualifikasi: 87,7% Agenda berikutnya: a. Memberlakukan masa sanggah, ditutup tanggal 5 Mei 2006 b. Dilanjutkan dengan proses penawaran, negoisasi, dan proses penunjukkan langsung serta dilanjutkan dengan pembagian paket

Kriteria Desain Rumah Inti Type 36 dengan Konsep Rumah Tumbuh Memperhati-kan tampilan arsitektural Aman dan nyaman Dapat dilaksanakan dengan cepat Dikonsultasi-kan dg warga Logistik mudah ditangani Hemat tenaga kerja Bukan Bangunan Semi Permanen

Berbagai Contoh Bentuk Rumah Suka Makmur, Nagan Raya Lampu’uk, Aceh Besar Lhok Nga, Aceh Besar Kramat Luar, Pidie Cot Paya, Aceh Besar Kampung Jawa, Banda Aceh

Contoh Pre-Fabricated (Rumah Cepat Bangun) Hari 1 Hari 2 Hari 5 Hari 4 Hari 5 Hari 7 Hari 8 Hari 12 Hari 13

Agenda Ke Depan

Kebijakan ke Depan Menyiapkan Strategi Pelaksanaan Rencana Induk Memperkuat koordinasi dengan NGO dan Donor Sinergi dengan Pemda Tk II, Pemda Tk I, dan Departemen Teknis dalam penyusunan perencanaan dan anggaran tahunan Mulai memberi fokus pada proyek-proyek pengembangan kapasitas dan livelihoods Membuka dan memperkuat kantor-kantor wilayah di seluruh NAD dan Nias Penunjukan dan pengelolaan Satuan Kerja Proyek-Proyek langsung di bawah kendali BRR

Kebijakan Regionalisasi Kantor Pusat BRR akan fokus pada urusan kebijakan strategis dan dukungan operasi: Perumusan dan pengawasan kebijakan Dukungan Operasi Kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi Koordinasi donor pada tingkatan kebijakan dan strategi Kantor Regional BRR diberi kewenangan yang lebih besar: Sebagai koordinator dan pelaksana program BRR di wilayah Sebagai pengatur dan fasilitator stakeholder di lapangan Pemerintah Daerah menjadi mitra rekonstruksi Mengalokasikan sumber daya dan dana yang cukup bagi rekonstruksi

Pembukaan Kantor Regional BRR SABANG BANDA ACEH ACEH BESAR LHOKSEUMAWE BIREUN ACEH UTARA P I D I E ACEH TIMUR BENER MERIAH ACEH JAYA Banda Aceh Calang Meulaboh Lhokseumawe Langsa Takengon Singkil Sinabang KOTA LANGSA ACEH BARAT ACEH TENGAH ACEH TAMIANG NAGAN RAYA GAYO LUES ACEH BARAT DAYA ACEH TENGGARA ACEH SELATAN SIMEULUE SINGKIL PULAU BANYAK NIAS

Pending Matters

Beberapa Pending Matters No Issue Status Usulan Tindak Lanjut 1 Perpu permasalahan hukum Sudah di Sekretariat Negara Agar segera dibahas di DPR 2 Keppres pengangkatan deputi baru Sudah di Sekretariat Kabinet Presiden agar menetapkan keppres menyangkut pengangkatan deputi baru 3 Perpres tentang renumerasi dan honorarium Dewan Pengawas, Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana Presiden agar menetapkan peraturan tentang renumerasi dan honorarium 4 Pembebasan PPh atas pengalihan tanah di NAD dan Nias Sudah di Menteri Keuangan Menteri Keuangan agar menetapkan pemberrian pembebasan PPh atas pengalihan tanah 5 Permohonan pembebasan biaya DPKK, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta Keimigrasian dalam rangka hibah Menteri Keuangan agar menetapkan pembebasan terhadap permohonan-permohonan pembebasan biaya

Kemajuan Rehabilitasi & Rekonstruksi dalam Gambar

Terima Kasih