Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perlunya bantuan dari berbagai pihak dalam mewujudkan Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Dewan Pengarah/ Pengawas BRR DPR-RI DPD-RI Bantuan Departemen Teknis Instansi lain Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bantuan tersebut adalah: Membicarakan dg Dep. Kehakiman dan Setneg RI utk mendorong penerbitan PERPU ttg Hukum yang telah diusulkan sejak thn 2005 sehingga proses kejelasan status tanah dan sertifikasinya, penyelesaian hukum2 perdata, perwalian, dsb di daerah bencana dapat diselesaikan segera. Membicarakan dg Dep. Keuangan & Bappenas ttg hibah (on-granting) kepada Pemerintah Daerah atas pinjaman luar negeri (Jepang , Perancis, Spanyol, dll) yg sdg diusulkan BRR utk menambah dana guna pembiayaan pembangunan infrastruktur yg msh besar gap-nya sampai saat ini. Mendorong agar peraturan serta petunjuk teknis lainnya dari Menteri Keuangan ttg berbagai hal spt pembebasan pajak dan bea masuk atas barang bantuan, pajak yg dikenakan pd kontraktor/konsultan/ supplier dlm pelaksanaan rekonstruksi, pajak atas pembebasan tanah untuk perumahan, dsb.

Lanjutan  Bantuan …. Membicarakan dg Dep. Keuangan ttg kejelasan status aset atas pembiayaan pembangunan/rekonstruksi atau pembelian peralatan oleh BRR utk mendukung pengembalian fungsi dan peningkatan pelayanan PT. PLN, PT. TELKOM, PT. POS, Perum DAMRI, dsb. Membicarakan dg Dep. Keu. serta Dep.Hub., Dep. PU, Dep. Kes., Dep.Dik., Dep. Pertanian, dll ttg penyerahan aset yg dibangun/dibeli dg dana BRR baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota; utk kemudian dapat dioperasikan dg baik setelah masa tugas BRR selesai. Membicarakan dg Meneg BUMN dan PT. Angkasa Pura II ttg percepatan pembangunan Terminal Bandara SIM agar dapat sinkron dengan dimulainya perpanjangan landasan serta rencana perluasan apron (hanya dapat mulai bila Terminal baru dapat difungsikan sementara dalam penyelesaian). Membicarakan dg Dep-Hub. ttg perlunya bantuan utk koordinasi pelaksanaan keselamatan penerbangan selama pembangunan fasilitas sisi udara tsb.

Lanjutan  Bantuan …. Membicarakan dg Dep.Kehutanan ttg kemungkinan pemanfaatan kayu hasil sitaan illegal-logging serta mendorong asosiasi timber utk memberi supply yg cukup dlm rangka rekonstruksi di NAD-Nias. Dibutuhkan sekitas 35.000 m3 s/d 175.000 m3 dalam tahun 2007 utk pembangunan rumah (dg asumsi penggunaan kayu telah jauh dikurangi dg adanya alternative bahan lain sbg pengganti), yang berasal dari luar Aceh atau import utk membatasi penggunaan kayu dari sumber hutan Aceh. Membicarakan dan mendorong Setkab RI dan Bappenas utk memutuskan ttg beberapa usulan BRR utk Keppres percepatan pembangunan rumah dan infrastruktur penunjang dg metoda penunjukan langsung serta re-evaluasi/perbaikan Keppres 80 ttg pengadaan secara menyeluruh. Membicarakan dg Badan Pertanahan Nasional (BPN) ttg kejelasan status tanah, proses sertifikasi dan pendistribusian sertifikat tanah kpd masyarakat di NAD (proyek RALAS), melalui bantuan tenaga teknis serta peraturan pelaksanaan/petunjuk teknis yang dapat mempercepat proses rekonstruksi terutama pembangunan rumah dan fasilitas umum lainnya.