Beberapa Isu Penting 1. Isu Politik: Azas cabotage merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan aspek kedaulatan. Kebutuhan angkutan dalam negeri harus bisa dipenuhi oleh armada kapal sendiri. (Amerika Serikat sejak tahun 1920; China sejak tahun 1963). 2. Isu legal: UU 17/2008; Inpres 5/2005; Kepmenhub 71/2005; Kepmenhub 66/2005; Kepmenhub 20/2006; Mortgage Law; Arrest of Ship; sanksi. 3. Isu komersial/finansial: jaminan sewa jangka panjang; bankability (bank sebagai penjamin dan pemberi pinjaman enggan melakukan reflagging ke bendera Indonesia tanpa kepastian hukum); dukungan bank nasional belum cukup besar; harga sewa; butuh dana yang besar 4. Isu operasional: izin pengoperasian kapal-kapal asing (PPKA) sulit diperoleh; 5. Isu sosial/politik: security of supply terancam jika kapal berbendera asing tidak mendapatkan izin; 6. Isu peluang bisnis: jika pertamina harus melakukan banyak upaya untuk memenuhi azas cabotage dengan memberikan kontrak jangka panjang yang atraktif bagi pemilik kapal untuk melakukan reflagging, maka harus diberikan kepastian adanya muatan. Ini bisa didorong kepada pemerintah untuk menunjuk langsung Pertamina untuk melaksanakan tugas PSO selama beberapa tahun ke depan (misal 5 tahun).