SISTEM POLITIK INDONESIA Mata Kuliah: SISTEM POLITIK INDONESIA Dosen: Muhammad YGG Seran, Drs, M.Si

Identitas Mata Kuliah: Nama Matakuliah : Sistem Politik Indonesia Sandi : ISP210 SKS : 3 (3-0) Dosen : Muhammad YGG Seran KOMPETENSI MATAKULIAH: Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Politik Indonesia berdasarkan pendekatan sistem dan struktural-fungsional serta model sistem politik Islam

Munculnya definisi-definisi SP Pertemuan 1: Memahami definisi Sistem Politik Indonesia (SPI) berdasarkan pendekatan sistem, struktural-fungsional, dan Islam Perkembangan pendekatan dalam kajian Sistem Politik (SP) umumnya dan SPI khususnya Pendekatan Islam Munculnya definisi-definisi SP Definisi SP yang dipakai dalam perkuliahan ini Pembedaan SPI dengan SP di I

Perkembangan pendekatan dalam kajian Sistem Politik (SP) umumnya dan SPI khususnya Gagasan tentang SISTEM berasal dari BIOLOGI. Pelopor: Bertalanffy (1940), memperkenalkan kerangka konsep dan teori umum yang diterapkan dalam berbagai ilmu: TEORI SISTEM UMUM (General System Theory). Ide sistem diadopsi oleh DAVID EASTON untuk diterapkan di dalam Ilmu Politik untuk memahami sistem politik, kemudian dikenal sebagai Kerangka Kerja atau Pendekatan SISTEM POLITIK. Pendekatan ini bersifat empiris (BEHAVIORAL SCIENCE) untuk menggantikan pendekatan klasik yang hanya menganalisis negara, lembaga- lembaga negara dan kekuasaan.

Asumsi SP: Masyarakat dipahami sebagai saling terkait dengan bagian-bagian lain yang mempengaruhi proses bekerjanya. Pelopor pendekatan sistem di dalam ilmu politik (Sistem Politik): DAVID EASTON: a. Tulisan THE POLITICAL SYSTEM (1953) yang menekankan perlunya suatu teori umum dalam ilmu politik. b. Tulisan A FRAMEWORK FOR POLITICAL ANALYSIS dan A SYSTEM ANALYSIS OF POLITICAL LIFE (1965) yang memperkenalkan konsep dan merinci konsep-konsep politik.

Pendekatan SP bersifat empiris dan digolongkan ke dalam BERHAVIORAL SCIENCE. Atas dasar ini, David Easton mengemukakan 4 asumsi yang mendasari pemikirannya dalam mengkaji SP: a. Ilmu membutuhkan konstruksi sistematis terhadap fakta/data yang ditemukan. b. Ilmuwan politik memandang SP sebagai totalitas (sistem), bukan bagian-bagian terpisah (parsial). c. Riset SP terdiri dari 2 jenis data: DATA PSIKOLOGIS (karakteristik personal dan motivasi partisipan politik) dan DATA SITUASIONAL (aktivitas yang muncul sebagai akibat dari pengaruh lingkungan: fisik/topografis/ geografis, organis/nonmanusia/flora dan fauna, dan sosial/manusia, aksi dan reaksinya). d. SP dianggap selalu berada dalam ketidakseimbangan (disequilibrium).

Era 1950-an (ERA BEHAVIORAL SCIENCES), pemahaman ilmiah terhadap SP juga dikembangkan oleh GABRIEL A. ALMOND dalam bukunya COMPARATIVE POLITICS, yang memperkenalkan PENDEKATAN STRUKTURAL-FUNGSIONAL. POLITIK, menurut DAVID EASTON, adalah: ALOKASI NILAI-NILAI yang LANGKA secara OTORITATIF. POLITIK, menurut GABRIEL A. ALMOND, adalah: AKTIVITAS STRUKTUR MENJALANKAN FUNGSINYA.

Pendekatan Islam Politik dipahami secara KOMPREHENSIF-INTEGRALISTIK (menyeluruh dan saling terkait) dengan bidang-bidang lain. Politik dipahami sebagai AL SIYASAH AL ISLAMIYAH: SIYASAT, dari kata SASA (bahasa Arab). Dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, SASA berarti MENGATUR, MENGURUS, dan MEMERINTAH, atau MEMBUAT KEBIJAKAN (untuk KEMASLAHATAN). SP dipahami dalam kerangka PIAGAM/KONSTITUSI MADINAH Politik dan SP dpahami dalam konteks KONSEP MADANI atau MADANNIYAH yang melekat pada MADINAH.

definisi-definisi SP, termasuk untuk Perkuliahan SP: SYSTEM is a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment (Sistem adalah serangkaian bagian- bagian, yang saling bekerja sama dan saling bergantungan, untuk mencapai tujuan bersama, dalam lingkungan yang kompleks). POLITIK, menurut DAVID EASTON, adalah: ALOKASI NILAI-NILAI yang LANGKA secara OTORITATIF. POLITIK, menurut GABRIEL A. ALMOND, adalah: AKTIVITAS STRUKTUR MENJALANKAN FUNGSINYA. POLITIK, menurut PERSPEKTIF ISLAM, adalah AL SIYASAH AL ISLAMIYAH. SIYASAT, dari kata SASA (bahasa Arab) berarti MENGATUR, MENGURUS, dan MEMERINTAH, atau MEMBUAT KEBIJAKAN (untuk KEMASLAHATAN).

DAVID EASTON: SISTEM POLITIK didefinisikan dalam 3 aspek: The Political System allocates values (by means of policies): SP mengalokasikan nilai- nilai (dalam bentuk kebijakan-kebijakan). Its allocation are authoritative, and (Alokasinya bersifat otoritatif – berdasarkan kewenangan/paksaan, dan). Its authoritative allocations are binding on the society as a whole (Alokasi yang sifatnya otoritatif itu mengikat masyarakat secara keseluruhan).

GABRIEL A. ALMOND: POLITICAL SYSTEM typically perform the functions of maintaining the integration of society, adapting and changing the elements of the kinship, religious and economic systems, protecting the integrity of political systems from outside treats, or expanding into and attacking in other societies. SISTEM POLITIK pada hakikatnya melaksanakan fungsi- fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan mengubah unsur pertautan hubungan, agama dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap masyarakat lain atau menyerangnya.

Pembedaan SPI dengan SP di I SPI = SP khas (unique) Indonesia. SP d I = SP universal yang dapat diterapkan dimana saja, termasuk di Indonesia.

Pendekatan Struktural-Fungsional Pertemuan 2-3: Menjelaskan Pendekatan Sistem, Pendekatan Struktural-Fungsional, dan Pendekatan Islam (Piagam Madinah) dalam memahami SPI Pendekatan Sistem Pendekatan Struktural-Fungsional Evaluasi Pendekatan Sistem dan Pendekatan Struktural-Fungsional dalam memahami SPI Pendekatan Islam (Piagam Madinah)

Pendekatan Sistem Pendekatan Perilaku (Behavioralism): Individu sebagai Unit Analisa, dan Perilaku/Tindakan Politik sebagai Fokus Analisa. Adalah David Easton (1953), seorang ilmuwanpolitik dari Harvard University, memperkenalkan pendekatan analisa sistem sebagai metode terbaik dalam memahami politik. Hasil karya pemikiran Easton mengenai model sistem politik dapat ditemukan di tiga volume buku yaitu: “The Political System” (1964); “A Framework for Political Analysis” (1965); dan yang paling penting adalah “A Systems Analysis of Political Life” (1979).

Pendukung behavioralisme, politik menjadi dengan mengembalikannya ke dalam kaidah- kaidah saintifik seperti generalisasi, abstrak, validitas, dan sebagainya untuk mengukur tingkah laku politik seseorang. Hasrat kuat untuk memunculkan politik sebagai ilmu pengetahuan (science) ditempuh dengan cara menciptakan model abstrak, mempolakan rutinitas dan proses politik secara umum. Easton menganggap politik sebagai organisme, tentang apa yang membuat sistem politik beradaptasi, bertahan dan bereproduksi, dan terutama, berubah, politik dalam keadaan selalu bergejolak, menolak ide “equilibrium,” yang mempengaruhi teori politik masa kini.

Fokus perhatian Easton bersumber pada pertanyaan mengenai bagaimana mengelola sistem politik agar tetap utuh dalam situasi dunia yang penuh gejolak dan rentan pada perubahan: pentingnya persoalan bagaimana sistem politik berinteraksi dengan lingkungannya, baik di dalam maupun di luar lingkup masyarakat. Memahami sistem politik sama seperti halnya memahami sistem lain seperti ekonomi, yang kesemuanya merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar. Namun demikian, sistem politik bersifat khusus, karena memiliki kekuatan membuat keputusan yang mengikat semua anggota dalam sistem. Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan melalui tiga dimensi: polity, politik, dan policy (kebijakan).

Polity diambil dari dimensi formal politik: struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik. Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Berkaitan dengan siapa yang dapat memaksakan kepentingannya? mekanisme seperti apa yang berlangsung dalam menangani konflik? dsbnya. Policy sebagai dimensi politik, melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua.

Model Pendekatan Sistem Politik David Easton

Fokus pendekatan sistem berawal pada adanya tuntutan, harapan, dan dukungan, sebagai prasyarat sebelum memasuki proses konversi dalam sistem politik. Setelah melalui proses konversi barulah keluar keputusan mengikat seluruh anggota masyarakat dalam bentuk hukum ataupun perundangan. Hukum dan perundangan tersebut, pada gilirannya, akan menciptakan reaksi berupa opini dalam masyarakat, menghasilkan masukan baru, dan kembali menciptakan tuntutan dan atau dukungan baru.

MODEL SISTEM POLITIK terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya seperti berikut ini: Tahap 1: di dalam sistem politik akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu (misal: kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut. Tahap 2: Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (“diproses dalam sistem”), memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Tahap 3: Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi dengan lingkungannya. Tahap 4: ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut (“feedback”). Tahap 5, kembali ke tahap 1.

CIRI-CIRI SISTEM POLITIK MENURUT DAVID EASTON: Identifikasi: Unit-unit/komponen-komponen (units) dan batas-batas (boundaries). Input-Output. Diferensiasi. Integrasi. Sistem politik menurut Easton: aktivitas politik untuk mengubah tuntutan, dukungan dan sumber daya menjadi keputusan/kebijakan yang bersifat otoritatif bagi seluruh masyarakat: Input Withinput. Output. Environment. Feedback.

1. Identifikasi Identifikasi = ciri untuk membedakan SP dengan SP lain. Pembedaan dilakukan dengan menggambarkan unit-unit dasar (units) dan membuat garis batas (boundaries) yang memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang ada di luar SP. Identifikasi SP dilakukan berdasarkan: Unit-unit SP. Unit-unit = unsur-unsur yang membentuk sistem. Dalam SP, unit-unit berbentuk tindakan-tindakan politik. Tindakan-tindakan politik penting karena membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik (ISP dan SSP). Batas (Boundaries). Batas = SP selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan. Terkait batas ada lingkungan (environment).

2. Input-Output Input = masukan dari masyarakat ke dalam SP. Input terdiri dari tuntutan (demand) dan dukungan (support). Tuntutan = seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh SP kepada sekelompok masyarakat yang ada dalam cakupan SP. Tuntutan membuat SP bekerja. Dukungan = upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan SP agar terus berjalan. Dukungan membuat SP mempunyai energi untuk bekerja. Mekanisme agar tuntutan diperhatikan oleh SP, yaitu: Tuntutan bersumber dari internal dan eksternal. Tuntutan harus diubah menjadi isu politik (agenda setting).

Dukungan dimasukkan ke dalam SP dan mengarah pada tiga wilayah sasaran, yaitu: Komunitas Politik (Polity): dukungan kepada satu kelompok yang sedang berkuasa untuk mendorong pembuatan keputusan melalui tindakan bersama secara damai (pertumbuhan kesatuan nasional). Rezim (Regime): (1) pengaturan yang mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam SP dan cara melaksanakan keputusan. (2) aturan permainan (rule of game). Pemerintah (Government): dukungan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa untuk membuat keputusan berdasarkan tuntutan dari masyarakat. Ada dua mekanisme untuk menanamkan dan memperkuat sikap mendukung dalam SP, yaitu: Output sebagai mekanisme dukungan. Output SP berupa keputusan: membuat keputusan yang memenuhi tuntutan masyarakat. Politisasi sebagai mekanisme dukungan. Politisasi = proses individu belajar untuk memainkan peranan dalam SP. Merasa terikat secara emosional dengan SP (political attachment).

Output = hasil kerja SP yang berasal dari baik tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua, yaitu: keputusan (decision) dan tindakan (action) yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan = pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Tindakan = implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat. Keluaran = kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah secara sah dan dapat dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh masyarakat. Terkait keluaran ada umpan balik (feedback): kebijakan yang berdampak positif maupun negatif, menjadi umpan balik yang kemudian menjadi masukan (input) baru.

3. Diferensiasi 4. Integrasi Diferensiasi = pembagian kerja minimal di antara unit-unit SP. Diferensiasi Struktur dan Spesialisasi Fungsi. Satu unit (struktur) menjalankan fungsi tertentu, pembedaan fungsi/tugas di antara unit-unit pada SP. 4. Integrasi Integrasi = keterpaduan kerja antar unit-unit SP yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme yang memaksa unit-unit dalam SP untuk bekerja sama. Struktur dan fungsi yang berbeda tetapi saling membutuhkan dan mengarah pada pencapaian tujuan bersama.

Pengaruh Lingkungan terhadap SP

Pendekatan Struktural-Fungsional Almond

Evaluasi Pendekatan Sistem dan Pendekatan Struktural-Fungsional dalam memahami SPI Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya menggabungkan berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa sistem. Proses penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan aneka realitas politik yang rumit dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem, tanpa melupakan politik yang sifatnya multidimensi. Namun demikian, teori Easton memiliki beberapa kelemahan, antara lain karena: (1) sifatnya yang mutlak; (2) teori menjunjung tinggi kestabilan, kemudian gagal menjelaskan mengapa sistem dapat hancur atau konflik; (3) teori menolak setiap kejadian atau masukan dari luar yang akan mendistorsi sistem. Dengan kata lain, pandangan Easton menyarankan bahwa setiap sistem politik dapat diisolasi dari yang lainnya (lihat otonomi, kedaulatan); (4) teori ini mengingkari keberadaan suatu negara; (5) teori bersifat mekanistik, dengan demikian melupakan diferensiasi sistem yang timbul akibat variasi.

Pendekatan Islam (Piagam Madinah)

Definisi Struktur dan Fungsi Politik Pertemuan 4-6: Menjelaskan konsep struktur dan fungsi politik dalam SPI Definisi Struktur dan Fungsi Politik Tipologi Struktur dan Fungsi Politik Infrastruktur Politik (Mesin Politik Informal) Suprastruktur Politik (Mesin Politik Formal)

Pertemuan 7: Menjelaskan konsep budaya politik dalam SPI Definisi dan aspek-aspek budaya politik Tipologi budaya politik Budaya politik Indonesia Budaya politik berdasarkan Piagam Madinah

Pertemuan 8: UJIAN TENGAH SEMESTER Materi UTS dari Pertemuan 1 hingga Pertemuan 7

Pertemuan 9: Menjelaskan konsep kapabilitas SP Definisi Kapabilitas SP Tipologi Kapabilitas SP Kondisi dan perkembangan kapabilitas SPI

Kapabilitas Sistem Politik Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif, simbolis, responsif, serta dalam negeri dan luar negeri: Kemampuan Ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional. Dalam hal kemampuan ekstraktif ini Indonsia lebih besar ketimbang Timor Leste, karena faktor sumber daya manusia maupun hasil-hasil alam yang dimilikinya. Namun, kemampuan Indonesia dalam konteks ini lebih kecil ketimbang Cina. Kemampuan Regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik. Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya regulasi (undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara. Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi.

c. Kemampuan Distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai- nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warganegaranya. Kemampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-nya. d. Kemampuan Simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional. Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara- upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama. Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.

e. Kemampuan Responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Sinkronisasi ini terjadi tatkala pemerintahan SBY mampu melakukan sinkronisasi antara tuntutan pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan keputusan untuk melakukan perundingan dengan mereka serta melaksanakan kesepakatan Helsinki hasil mediasi. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap. f. Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah ukuran kinerja  sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Sebuah negara tidak dapat sendirian hidup dalam dunia mengglobal, sehingga kapabilitas domestik dari sistem politik sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kapabilitas internasionalnya.

Pertemuan 10: Menjelaskan konsep lingkungan (environment) SPI Definisi konsep lingkungan (environment) Tipologi lingkungan (environment) Kondisi dan perkembangan lingkungan (environment) SPI

Pertemuan 11-12: Menjelaskan pemilihan umum (pemilu) dan dampaknya terhadap SPI Definisi pemilu Tipologi sistem pemilu Madzhab perilaku memilih (Voting Behavior) Teori Pilah Tiga Perilaku Pemilih dari Clifford Geertz Pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi Pengalaman pemilu Indonesia dan dampaknya terhadap SPI Pemilu (Memilih Pemimpin) dalam Perspektif Islam

Pertemuan 13-15: Menjelaskan keberadaan dan peran aparatus negara (militer dan birokrasi) dan aparatus non negara serta pengaruhnya terhadap SPI Negara dan Masyarakat dalam Perspektif Barat Negara dan Masyarakat dalam Perspektif Islam Keberadaan dan peran ABRI-TNI/POLRI Keberadaan dan peran birokrasi Keberadaan dan peran aparatus non negara (kelompok kepentingan, LSM, partai politik) Pengaruh ABRI-TNI/POLRI, birokrasi dan aparatus non negara terhadap SPI

Pertemuan 16: UJIAN AKHIR SEMESTER Materi UAS dari Pertemuan 9 hingga Pertemuan 15

Tugas Kelompok MK SPI: KELOMPOK MATERI HALAMAN I Analisis Sistem Politik: Pendekatan Budaya Politik 60 sd 97 II Struktur Politik dan Fungsi Politik: Teori Pembagian Kekuasaan 100 sd 128 III Struktur Politik dan Fungsi Politik: Penerapan Pembagian Kekuasaan dalam Suprastruktur Politik 128 sd 176 IV Struktur Politik dan Fungsi Politik: Kekuasaan MPR 176 sd 203 V Struktur Politik dan Fungsi Politik: Kekuasaan DPR dan DPD 204 sd 269 VI Struktur Politik dan Fungsi Politik: Kekuasaan Lembaga Kepresidenan 270 sd 313 VII Struktur Politik dan Fungsi Politik: Kekuasaan Lembaga Yudikatif (MA, MK dan KY) 313 sd 335 VIII Struktur Politik dan Fungsi Politik: Penerapan Pembagian Kekuasaan dalam Infrastruktur Politik (Parpol, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, dan Tokoh Politik) 336 sd 365 IX Proses Sistem Politik Indonesia: Kapabilitas SPI 374 sd 402