AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Teknik analisis manajemen dan teknik analisis SWOT
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
GOOD GOVERNANCE.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
Keterbukaan Informasi Publik
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Respon stakeholder terhadap peran fasilitator pnpm mandiri pedesaan dan strategi penanganannya di provinsi papua barat Oleh: Michael Baransano Internship.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Lembaga Negara yang Independen
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
PEREKONOMIAN INDONESIA
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
Peningkatan Layanan Pendidikan
KONSEP DASAR ADVOKASI KESEHATAN
Kumpulan orang baik yang bertugas Mewujudkan & memelihara Kamtibmas
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
RTL : PENDAMPINGAN DAN PENGIMBASAN
ADVOKASI KESEHATAN INTRODUCTION.
KEPALA BPMPD PROVINSI NTB
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Teknik analisis manajemen dan teknik analisis SWOT
SPMP DISKUSI INTERAKTIF
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
STRATEGI KEBIJAKAN.
Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
KELOMPOK 7 ISMAIL. N. PULU INTAN KUSUMA WARDHANI MAYA OCTAVIA MARYANTI
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
Kelompok 3 Aini Musfiroh
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
STRATEGI KAMPANYE DAN REPUTASI HUMAS
OPTIMALISASI KINERJA SATLANTAS POLRES METRO GUNA MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN IMAM BONJOL KOTA METRO METRO, JULI AKP PADIL A ROHIM,
GRAND DESIGN PERPUSTAKAAN
PERENCAAN STRATEGI DENGAN ANALISIS SWOT. Perencanaan Strategik, implementasi dan proses kontrol Perencanaan Perusahaan Perencanan Devisi Perencanaan Bisnis.
LATAR BELAKANG Pergeseran paradigma Polri dari tindakan kepolisian yang bersifat PENANGANAN menjadi PENCEGAHAN gangguan kamtibmas. Bhabinktmas merupakan.
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
STRATEGI DAN MEKANISME PENGAWALAN DANA DESA. SISTEMATIKA PAPARAN 1. DANA DESA 2. REVIUW PENGGUNAAN DD DARI TAHUN URGENSI PENGELOLAAN DANA DESA.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
RENCANA AKSI PERUBAHAN
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan DITJEN GTK - KEMDIKBUD Bimtek Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah TEKNIK ANALISIS MANAJEMEN NARASUMBER.
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
Transcript presentasi:

AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGAWAL DANA DESA GUNA TERCAPAINYA PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF Oleh : KAPOLRES REMBANG AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI

LATAR BELAKANG BAHWA ADD SUDAH BERJALAN SEJAK 2014 SEBAGAIMANA AMANAT UU NO.6/2014 TTG DESA DAN TURUNANNYA PP NO.60/2014 TTG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN, SERTA PERATURAN LAINNYA YG MENYERTAI. TUJUAN PENYALURAN DD ADALAH UNTUK MEMPERKUAT PEMBANGUNAN DESA (VISI PEMERINTAH: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN). PENGALOKASIAN DD DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DESA MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA, MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DESA, MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA SERTA MEMPERKUAT MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBJEK DARI PEMBANGUNAN. 1

LANJUTAN ..... SEJAK DIGULIRKAN, TERDAPAT BANYAK PERMASALAHAN TERKAIT DD DESA, MULAI DARI PENYALURAN SAMPAI PENGELOLAAN DD DI TINGKAT DESA. POLRI BERSAMA KPK DAN KEMENDES PDTT TELAH MOU TERKAIT PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN DD SBG UPAYA PREVENTIF. BBKTM SEBAGAI REPRESENTASI POLRI DIPERCAYA UNTUK MONITORING DAN MENGAWAL PENGELOLAAN DD DITINGKAT DESA 2

KONDISI AKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA METODE BBKTM DI WIL POLDA JATENG BELUM MEMENUHI 1 DESA 1 BHABINKAMTIBMAS BELUM SEMUA BBKTM MEMAHAMI DD MULAI DARI PENYALURAN S/D PENGELOLAANNYA OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DESA (KOMPETENSI) BBKTM BELUM MENGETAHUI STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN MENGAWASI DD KINERJA BBKTM BELUM OPTIMAL SUMBER DAYA MANUSIA CARA PENDEKATAN BBKTM KEPADA MASYARAKAT DESA DAN UNSUR PEMERINTAH DESA DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS KHUSUSNYA DDS DAN PROBLEM SOLVING BELUM ADANYA PERENCANAAN KERJA YANG MENDUKUNG UPAYA PREVENTIF MENGAWAL DD METODE 3

KONDISI IDEAL SUMBER DAYA MANUSIA METODE KONDISI BBKTM YANG MENJANGKAU SELURUH DESA (IDEAL 1 DESA 1 BBKTM) BBKTM YANG MEMILIKI KOMPETENSI TERKAIT MONITORING DAN MENGAWAL DD (PAHAM PROSES DAN ATURAN) BBKTM YANG BERINTEGRITAS TERKAIT PENGAWASAN DD PROBLEM SOLVING MENJADI SOLVING PROBLEM BINLUH YANG TERFOKUS PADA MONITORING DD DDS BERSAMA DENGAN STAKEHOLDER RENCANA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN PEMERINTAHAN DESA METODE 4

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN BBKTM DI SELURUH POLSEK (MESKI BELUM IDEAL) TAPI SUDAH MENJANGKAU SELURUH DESA KOORDINASI YANG INTENS DENGAN PERANGKAT DESA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA KEPADA BBKTM ADANYA DUKUNGAN ANGGARAN BBKTM ADANYA SINERGITAS PIMPINAN POLRI, KPK DAN KEMENDES PDTT KURANGNYA PENGETAHUAN BBKTM TERKAIT MONITORING DD BELUM SEMUA BBKTM TERDUKUNG SARPRAS YANG MEMADAI TIDAK SEMUA BBKTM MENGUASAI MASALAH DD METODE IMPLEMENTASI POLMAS DENGAN PROBLEM SOLVING MENUNGGU PERMASALAHAN TERJADI 5

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSTERNAL PELUANG KENDALA ADANYA PENEKANAN DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGAWASAN DD STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN MENGAWASI DD (TP4D KEJAKSAAN, PENDAMPING KEMENDES PDTT, SATGAS KPK,BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, CALL CENTER, LSM DLL) ADANYA APARAT DESA YANG BERINTEGRITAS DALAM MENGELOLA DD KEPERDULIAN MEDIA DALAM MENGAWASI DD SDM PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DD KURANGNYA KEPEDULIAN MASYARAKAT TERKAIT PENGELOLAAN DD DI DESANYA 6 6

PELUANG (OPPORTUNITY)   INTERNAL EKSTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) BBKTM SUDAH MENJANGKAU SELURUH DESA KOORDINASI YANG INTENS DENGAN PERANGKAT DESA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA KEPADA BBKTM ADANYA DUKUNGAN ANGGARAN BBKTM ADANYA SINERGITAS PIMPINAN POLRI, KPK DAN KEMENDES PDTT KELEMAHAN (WEAKNESS) KURANGNYA PENGETAHUAN BBKTM TERKAIT MONITORING DD BELUM SEMUA BBKTM TERDUKUNG SARPRAS YANG MEMADAI TIDAK SEMUA BBKTM MENGUASAI MASALAH DD METODE IMPLEMENTASI POLMAS DENGAN PROBLEM SOLVING MENUNGGU PERMASALAHAN TERJADI  PELUANG (OPPORTUNITY) STRATEGY (SO) STRATEGY (WO) DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGAWASAN DD DUKUNGAN STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN MENGAWASI DD DUKUNGAN APARAT DESA DUKUNGAN MEDIA BUAT PROGRAM PENGAWASAN BERSAMA UNSUR PEMDES, POLRI, DAN MASY PEMBERDAYAAN MASY DAN MEDIA UNTUK PENGAWASAN DD BUAT RENCANA KERJA MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK DDS KOLEKTIF BUAT PROGRAM PELATIHAN BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER CIPTAKAN SISTEM EVALUASI BERSAMA YANG MENDASARI PADA SOLVING PROBLEM BUKAN PROBLEM SOLVING GALANG MEDIA UNTUK UNGKAP KEBERHASILAN DAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DD KENDALA (THREATS) STRATEGY (ST) STRATEGY (WT) SDM PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DD KURANGNYA KEPEDULIAN MASYARAKAT TERKAIT PENGELOLAAN DD DI DESANYA BERKORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI TERAKIT MONITORING DD SOSIALISASI DAN GALANG MASYA UNTUK PENGAWASAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DD KEPADA MASYARAKAT CIPTAKAN SISTEM KOMUNIKASI BERSAMA DENGAN MASYARKAT DAN PEMDES BANGUN SISTEM AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DD DENGAN MEMBENTUK WADAH KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT, PEMDES DAN BBKTM 7

STRATEGI JANGKA PENDEK JANGKA SEDANG JANGKA PANJANG 8 BUAT PROGRAM PELATIHAN BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER BUAT PROGRAM PENGAWASAN BERSAMA UNSUR PEMDES, POLRI, DAN MASY TIDAK SEMUA BBKTM MENGUASAI MASALAH DD GALANG MEDIA UTK UNGKAP KEBERHASILAN DAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA SOSIALISASI KE MASY UNTUK PENGAWASAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DD KEPADA MASYARAKAT BUAT RENCANA KERJA MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK DDS KOLEKTIF BANGUN SISTEM AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DD DENGAN MEMBENTUK WADAH KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT, PEMDES DAN BBKTM CIPTAKAN SISTEM EVALUASI BERSAMA YANG MENDASARI PADA SOLVING PROBLEM BUKAN PROBLEM SOLVING PEMBERDAYAAN MASY UNTUK PENGAWASAN DD 8

ACTION PLAN JANGKA PENDEK GALANG MEDIA UNTUK UNGKAP KEBERHASILAN DAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DD : PETAKAN DAN KETAHUI BENTUK KEGIATAN PENGGUNAAN DD KOMUNIKASIKAN BERSAMA PEMDES TTG PERKEMBANGAN PROYEK YANG DILAKSANAKAN UNDANG MEDIA UNTUK BERSAMA-SAMA MENGAWASI DD SECARA TERUKUR DAN BERTANGGUNGJAWAB MINTA MEDIA LOKAL UNTUK MEMBUAT KOLOM PENGADUAN DALAM TIAP TERBITANNYA Sosialisasi ke masy untuk pengawasan kegiatan yang bersumber dari DD : Siapkan materi sosialisasi Susun rengiat sosialiasi Siapkan sarana pendukung Ajak Pemdes dan pemangkukepentingan lainnya untuk turut sebagai Narasumber BUAT RENCANA KERJA MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK DDS KOLEKTIF : BUAT RENGIAT DDS KE LOKASI PROYEK PENGGUNAAN DD BERKORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT UNTUK SAMBANG DAN DDS KE LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN EVALUASI BERSAMA HASIL PELAKSANAANNYA 9

ACTION PLAN JANGKA SEDANG BUAT PROGRAM PELATIHAN BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER : SUSUN RENCANA PELATIHAN TENTUKAN BENTUK LATIHAN (FGD, SEMINAR, WORKSHOP, ATAU LAINNYA) BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER LAIN SEBAGAI NARASUMBER ATAU PESERTA LATIHAN EVALUASI PELAKSANAANNYA BUAT PROGRAM PENGAWASAN BERSAMA UNSUR PEMDES, POLRI, DAN MASY : BUAT KESEPAKATAN PEMDES DGN UNSUR MASY AGAR BERPARTISIPASI MENGAWASI DD SUSUN TINDAK LANJUT KESEPAKATAN DENGAN PROGRAM MASY MUDAH MELAPOR DENGAN MAKSIMALKAN SARANA-SARANA PENGADUAN. BERKORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI TERKAIT MONITORING DD BERKOORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK MELIBATKAN BBKTM DAN PIHAK TERKAIT MULAI DARI PERENCANAAN SAMPAI PENGGUNAAN DD BERKOORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK TRANSPARANSI KEGIATAN2 PROYEK BERSUMBER DARI DD 10

ACTION PLAN JANGKA PANJANG BANGUN SISTEM AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DD DENGAN MEMBENTUK WADAH KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT, PEMDES DAN BBKTM : Bentuk Wadah Komunikasi Antara Pemdes, Bbktm dan Masy Terkait Akuntabilitas Penggunaan DD. CIPTAKAN SISTEM EVALUASI BERSAMA YANG MENDASARI PADA SOLVING PROBLEM BUKAN PROBLEM SOLVING : Ajak Stakeholder untuk mencegah permasalahan sebelum terjadi Bangun komunikasi intensif dengan aparat pengawasan menggunakan sarkom PEMBERDAYAAN MASY UNTUK PENGAWASAN DD : Ajak Pemdes untuk melibatkan masyarakat dalam rapat2 perencanaan penggunaan DD dan proyek bersumber dari DD Adakan forum dialog dan diskusi 11

KESIMPULAN PENGGUNAAN DD PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DAN PENGAWASAN DARI SELURUH KOMPONEN AGAR TERCAPAI TUJUAN DAN SASARANNYA. SUMBERDAYA MANUSIA BBKTM DALAM MENGAWAL DD PERLU DITINGKATKAN DENGAN PELATIHAN, PENYUSUNAN REN KERJA, RENC DAN PROGRAM PENGAWASAN YANG BAIK METODE PENGAWALAN DD DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGAJAK PERAN MEDIA, MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER PENGAWASAN DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS MELALUI KEGIATAN DDS KOLEKTIF, BINLUH TERFOKUS DAN SOLVING PROBLEM LEWAT WADAH DAN SARANA KOMUNIKASI ANTARA BBKTM, PEMDES DAN MASY. 12