Mengukur Kualitas Pelayanan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

HAK PEKERJA.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PERTEMUAN 13 PEMELIHARAAN.
Konsep pelayanan publik
Manajemen Sumber Daya Manusia
PEMELIHARAAN Pemeliharaan :
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Danik Dwiyanti.
MEMPERTAHANKAN PELANGGAN
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
ETIKA BISNIS BAHAN AJAR 7 HAK PEKERJA.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
VIII. MANAJEMEN KOPERASI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERTEMUAN 11 PEMELIHARAAN.
Manajemen Sumberdaya Manusia Dinnul Alfian Akbar
Manajemen Pelayanan Prima
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Pancasila Sebagai Etika Politik (1)
Aspek Hukum Dalam Bisnis
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Pelayanan Kesehatan Bermutu
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pertemuan 10 Mengukur Kualitas Pelayanan
Konsep pelayanan publik
Negara, Agama dan warga Negara
Pertemuan 9 Kualitas Layanan (Total Quality Service)
KANTOR DAN KEPALA KANTOR
Kualitas Layanan (Total Quality Service)
PEMELIHARAAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA TITIN HARTINI, S.E., M.Si
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA MANUSIA (human resources maintenance)
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DANA BAGI HASIL PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21,
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pertemuan 1 Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MEMIMPIN PERUBAHAN DALAM ORGANISASI
Negara, Agama dan warga Negara
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DANA BAGI HASIL PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21,
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pancasila Sebagai Etika Politik (1)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
By. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
SURAT TUNTUTAN DAN PENYELESAIANNYA
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Pertemuan 1 Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Negara, Agama dan warga Negara
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
DINAMIKA KELOMPOK & PELAYANAN PUBLIK
STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
KD 4 MELAKUKAN REKOMENDASI PRODUK DAN PELAYANAN Oleh Carkim, S.Pd, M.Pd.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Mengukur Kualitas Pelayanan By. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

Matrik Penilaian Pelayanan Tingkat Kesulitan Produsen di dalam mengevaluasi kualitas Tingkat kesullitan pengguna didalam mengevaluasi kualitas Rendah Tinggi Mutual Knowledge Producer Knowledge Consumer Knowledge Mutual Ignorance

Hakekat Pelayanan Umum (Inpres No.1 Tahun 1995) Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasilguna. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Unsur-Unsur Dasar Pelayanan Publik Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.

Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan , kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Kendala Dalam Pelayanan Publik Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

7 Hal yang harus dihindari oleh pemerintah dalam pelayanan publik Apatis Menolak berurusan Bersikap dingin Memandang rendah Bekerja bagaikan robot Terlalu ketat pada prosedur Seringnya melempar urusan kepada pihak lain.

Penyebab buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintah Gaji rendah Sikap mental aparat pemerintah Kondisi ekonomi buruk pada umumnya.

Kualitas layanan publik dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka pelayanan tersebut sudah dikatakan memuaskan.

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (worrd of mouth).