Diskominfotik Tabalong 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Rapat Koordinasi PPID Kota Depok Kamis, 5 April 2012.
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMasi publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Sistem Layanan Informasi Publik
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
Hak Memperoleh Informasi
Disampaikan oleh : H. DADANG ISKANDAR, SKM.,MKM
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Forum Bakohumas 21 November 2012
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
Materi 10.
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PENGELOLAAN ADMINISTRASI SIMPUL JARINGAN
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Standart Format Konten PPID
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.

TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Website Unit Kerja.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Pengelolaan Web Info Publik ITB
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
-- STANDAR OPORASIONAL PROSEDUR ---
Pengelolaan Web Info Publik ITB
SURAT TUGAS Nomor: 13/ 86 /F-Stgs/III/2015 Tentang
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK KELAS REGULER 2
Keterbukaan Informasi Badan Publik / OPD ?
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK KELAS REGULER 2
SURAT TUGAS Nomor: 13/ 86 /F-Stgs/III/2015 Tentang
SURAT TUGAS Nomor: 13/ 86 /F-Stgs/III/2015 Tentang
SURAT TUGAS Nomor : 13/086/B-Stgs/II/2015 Tentang
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
SURAT TUGAS Nomor : 13/010/B-Stgs/IX/2014 Tentang
SURAT TUGAS Nomor: 13/ 86 /F-Stgs/III/2015 Tentang
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SURAT TUGAS Nomor : 13/010/B-Stgs/IX/2014 Tentang
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik
TUGAS ADMIN PPID & SUBDOMAIN
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
SURAT TUGAS Nomor : 13/086/B-Stgs/II/2015 Tentang
KENDALA PELAKSANAAN PPID DI KABUPATEN KOLAKA
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA BAHAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA.
Transcript presentasi:

Diskominfotik Tabalong 2017 TUGAS DAN FUNGSI PPID Diskominfotik Tabalong 2017

Adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Pengertian PPID

Tugas PPID : Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Fungsi PPID : Penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik Tugas dan Fungsi PPID

Laporan Program/Kegiatan Unggulan Masyarakat di masing-masing OPD (yang sudah di upload atau yang belum di upload di website www.tabalongkab.go.id) dilengkapi dengan foto dokumentasi kegiatan (softcopy) Laporan Pengaduan Masyarakat (hardcopy) Laporan Layanan Informasi atau permintaan dokumen dari pihak lain (seperti wartawan) dibuktikan dengan Formulir Permohonan Informasi Publik (yang sudah diisi) hardcopy Kendala Pelaksanaan dan Saran Laporan PPID

Formulir Permohonan Informasi Publik

Laporan Program/Kegiatan Unggulan Masyarakat ISI LAPORAN : Nama program/kegiatan Hari, tanggal dan tempat kegiatan Deskripsi Kegiatan Dihadiri oleh pejabat Foto dokumentasi kegiatan Laporan Program/Kegiatan Unggulan Masyarakat

Laporan Pengaduan Masyarakat ISI LAPORAN : Nama Pelapor Alamat dan No.Telp/HP Pelapor atau No.KTP Isi Pengaduan Solusi Nama pegawai yang menerima laporan Laporan Pengaduan Masyarakat

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA