HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengertian Peradilan, Pengadilan
Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat
UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
HUKUM ACARA (pasal 54) Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan.
TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK
Hamonangan Albariansyah, SH, MH
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
HUKUM ACARA PERDATA.
BANTUAN HUKUM, YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DAN CONTOH YURISPRUDENSI
JAWABAN TERGUGAT, EKSEPSI DAN REKONVENSI
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
PENGAJUAN GUGATAN.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Federasi Serikat Buruh
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.
Materi 13.
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
Asas-Asas Umum dlm UUPA
SILABI HUKUM ACARA PERDATA
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DAN PERADILAN NASIONAL
Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENGAJUAN GUGATAN.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PRAKTEK HUKUM PERDATA PROGRAM REGULER PROGRAM PARAREL PENGAJAR:
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
Kewenangan Peradilan Agama
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM

VISI DAN MISI UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Materi Sebelum UTS 01. Orientasi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama 02. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama 03. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia & terbentuknya UU No. 7 Tahun 1989 beserta amandemennya 04. Asas-asas Umum Peradilan Agama 05. Susunan Hierarki dan Organisasi Peradilan Agama 06. Kewenangan Peradilan Agama 07. Kewenangan Mahkamah Syari’iyah di Aceh

Materi Setelah UTS 12. Upaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 08. Proses Berperkara di Peradilan Agama dari Segi Administratif 09. Pembuatan surat gugatan, surat permohonan, surat kuasa, surat jawaban, surat replik serta surat duplik yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama 10. Pembuktian dalam hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia 11. Produk-produk peradilan agama (Putusan dan Penetapan) 12. Upaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 13. Cara-cara pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi 14. Bantuan hukum dan yurisprudensi Peradilan Agama

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan mekanisme sistim Peradilan Agama, baik kedudukan, susunan organisasi, kekuasaan dan kewenangan, aspek formal pengajuan gugatan, pemeriksaan, putusan serta upaya hukum, juga memahami dengan logis tentang kedudukan Peradilan Agama dalam sistim kekuasaan kehakiman di Indonesia.

PERADILAN AGAMA

PERBEDAAN Peradilan Islam ? Peradilan Agama?

PERBEDAAN

Rujukan Utama : UUPA No. 7 tahun 1989 UUP No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975 Inpres No. 1 tahun 1991