Wewenang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TEORI KEWENANGAN (THEORIE VAN BEVOEGDHEID )
Advertisements

RUANG LINGKUP PERIZINAN
SELAMAT DATANG.
KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ARBITER.
Penyelesaian Sengketa TUN
Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan.
KEWENANGAN PEMERINTAH
PERIHAL WEWENANG PEMERINTAH
Assalamu’alaikum bismillah...
KEWENANGAN.
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA
ASAS HAN 1. ASAS LEGALITAS 2. Larangan Detournement de Pouvoir
Pengertian Hukum __________________.
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Administrasi Disampaikan dalam DIKLATPIM TINGKAT III Angkatan XX Tahun 2006 Banjarbaru, 22 juni 2006 By : Ichsan Anwary S.H.,.M.H.
 Kewenangan berkaitan pada suatu jabatan yang melekat pada pejabat administrasi  Keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sah maka keputusan.
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.
PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
INSTRUMEN PEMERINTAH Ilmu Pemerintahan
TINDAK/PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURSDAAD)
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Tipe-Tipe Negara Hukum
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Sumber-sumber hukum PTUN
1. Subjek Pajak 2. Wajib Pajak 3. Penanggung Pajak 4. Fiscus
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Hukum Pidana Oleh: Riswan Munthe.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Materi HAN Ujian Sisipan I
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Hakekat Dan Fungsi Kedaulatan Negara Dalam Masyarakat Internasional
Perundang-undangan di Indonesia
PERANAN HUKUM INTERNASIONAL
Masyarakat Sekumpulan orang yang terikat satu sama lain oleh kepentingan bersama sedemikian rupa sehingga membentuk hubungan individu yg konstan & beragam.
POKOK BAHASAN: PENGERTIAN INSTRUMEN PEMERINTAH
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
2 YUNITA SURYANI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
Persekutuan Perdata PERTEMUAN 3.
Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil
KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERADILAN Tata Usaha Negara
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Keputusan Administrasi Negara Perbuatan hukum administrasi negara pada umumnya mencipta hubungan hukum. Hubungan hukum.
Transcript presentasi:

Wewenang

Sifat wewenang Selalu terikat pada suatu masa tertentu Pelaksanaannya selalu tunduk pada batas2 yg telah ditentukan oleh hukum baik tertulis maupun tidak (AUPB) Dalam pemberian wewenang dan pencabutannya selalu terdapat landasan2 hukum yang tertulis atau tidak tertulis Wewenang penguasa juga dibatasi oleh hukum

Isi wewenang Ada wewenang untuk membuat peraturan Ada wewenang menetrapkan hukum yang kongkret dan individual Tidak setiap wewenang harus membawa akibat hukum pada dikeluarkannya suatu keputusan Ada juga rencana atau keputusan TUN hanya mengandung wewenang untuk melakukan tindakan materiil seoerti tindakan penertiban.