PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Pengadaan Kompensasi Pemeliharaan Pembauran Pemisahan
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
pelatihan, dan pengembangan SDM
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERLUNYA DIBERIKAN PD CALON KARY. YG BELUM B ’ PENGALAMAN 1. Lebih memotivasi diri sendiri, mengembangkan diri untuk bekerja kebih efektif & efisien 2.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Pertemuan 7 Karir dan pengembangan tenaga
PELATIHAN & PENGEMBANGAN
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PELATIHAN & PENGEMBANGAN (Pendidikan & Latihan)
Sumber daya manusia Pengantar bisnis.
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Manajemen Umum Kepegawaian
Mengapa Perlu ????? PENGEMBANGAN S D M/A
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
Pelatihan.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PELATIHAN & PENGEMBANGAN
PELATIHAN & PENGEMBANGAN (Pendidikan & Latihan)
WE ARE GROUP ONE The Member is: Andriyanto :
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai
Nama kelompok Andriyanto :
100.
ANALISIS SDM BAGI KELAYAKAN BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
Mustika Lukman Arief, SE., MM. PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Pelatihan dan Pendidikan
PELATIHAN & PENGEMBANGAN (Pendidikan & Latihan)
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Training & Human Resource Development
MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PELATIHAN & PENGEMBANGAN (Pendidikan & Latihan)
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
ON THE JOB – OFF THE JOB TRAINING
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemetaan talenta.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Endah Setyowati FIA UB 2012

PENGERTIAN PSDM That term HRD mean those learning experience which to about the possibility of behavioral change. (Nadler 1980). Development avtivities are not job related, but are oriented both to personel and organizational growth

Tiga golongan yang bertanggung jawab terhadap PSDM, (Manullang, 1980) .... Pegawai yang bersangkutan. Atasan atau pimpinan pegawai yang bersangkutan. Staf pelaksana pada semua bagian.

Manfaat dan Tujuan PSDM (Schuler,1992), a) Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk Dalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. b) Meningkatkan produktivitas Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan ketrampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka.

Lanjutan manfaat & tujuan PSDM …. c) Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja Dengan semakin banyaknya ketrampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi.

Lanjutan manfaat & tujuan PSDM …. d) Meningkatkan komitmen karyawan Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. e) Mengurangi turn over dan absensi Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turn over absensi. Dengan demikian juga berarti meningkatkan produktivitas organisasi.

TUJUAN PSDM PSDM OUTPUT OUTCOME INDIVIDUAL INSTITUSIONAL

HUBUNGAN PENGEMBANGAN & PENDIDIKAN/PELATIHAN SDM KEADAAN (1) SDM KEADAAN (2) PENGEMBANGAN PELATIHAN

SIKLUS PSDM ANALISIS KINERJA (1) ANALISIS KEBUTUHAN PSDM (2) DESAIN & IMPLEMENTASI PSDM (3) EVALUASI PSDM (4) PEMANFAATAN SDM

Handoko (1996:110) ada dua kategori pokok dalam program PSDM 1. On the job training (pelatihan dalam jabatan) Sistem ini merupakan sistem dimana atasan memberikan tugas langsung kepada karyawan atau pegawainya untuk dilatih dan melatih mereka. Pelatihan dalam jabatan pada dasarnya menggunakan teknik pelatihan dimana para peserta dilatih langsung di tempatnya bekerja shg dianggap lebih efektif dan efisien 2. Off the job training  

On the job training 1) Rotasi jabatan 2) Latihan instruksi jabatan 3) Magang 4) Coaching 5) Penugasan sementara  

Off the job training 1) Lecture (kuliah) 2) Vestibule training 3) Seminar 4) Lokakarya 5) Ijin/tugas belajar

PERBEDAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASPEK PENDIDIKAN PELATIHAN TUJUAN Memberikan pengetahuan & ketrampilan umum Memberikan pength & ketramp khusus & spesifik utk mengerjakan tugas/pekerjaan tertentu DURASI Pembelajaran Relatif panjang Relatif pendek ORIENTASI Teori Praktek OUTPUT Dimanfaatkan di masa depan Dimanfaatkan sesegera mungkin

Tujuan Diklat Dalam penjelasan UU Nomor 43 Tahun 1999 Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan. Meniptakan adanya pola berpikir yang sama. Menciptakan dan mengembangan metode kerja yang lebih baik. Membina karir Pegawai Negeri Sipil.

JENIS-JENIS DIKLAT Pendidikan & Pelatihan Prajabatan Pendidikan & Pelatihan dalam jabatan (Diklatpim) Pendidikan & Pelatihan Fungsional Pendidikan & Pelatihan Teknis JENIS-JENIS DIKLAT

(1) DIKLAT PRAJABATAN Merupakan syarat pengangkatan CPNS mjd PNS Tujuan : agar CPNS dapat terampil melaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya Terdiri dari : a. Diklat Prajab Gol I b. Diklat Prajab Gol II c. Diklat Prajab Gol III

(2) DIKLAT DALAM JABATAN Tujuan : meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan Disebut sebagai Diklatpim Merupakan persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemth sesuai dg jenjang jabatan struktural, yg terdiri dari: a. Diklatpim Tingkat IV b. Diklatpim Tingkat III c. Diklatpim Tingkat II d. Diklatpim Tingkat I

(3) DIKLAT FUNGSIONAL Tujuan : memenuhi persyaratan ysng sesuai dengan jenis dan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yg bersangkutan

(4) DIKLAT TEKNIS Dilaksanakan untuk: memberikan ketrampilan dan atau penguasaaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi ybs Memberikan pengetahuan yang berkenaan dengan bidang pelayanan teknis yg bersifat umum, administratif, dan manajemen yg keberadaannya menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi ybs.