Ali Rohmad – 2015 M - Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Selama Perkuliahan Berlangsung, setiap alat telekomunikasi, semisal HP wajib dimatikan. (amanat kode etik mahasiswa) 08 mata kuliah : Kapita Selekta Pendidikan (KSP) PROBLEMATIKA STANDARISASI PENDIDIKAN PADA MADRASAH DAN SEKOLAH Ali Rohmad – 2015 M - Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

إنّ الدين عند الله اﻹسلام لكم دينكم ولي دين ل إنّ الدين عند الله اﻹسلام selalu bertoleransi selalu fanatik berIslam

Problematika Standarisasi Pendidikan pada Madrasah dan Sekolah 07 Problematika Standarisasi Pendidikan pada Madrasah dan Sekolah 1. Karakteristik generasi muda penentu masa depan berbangsa-bernegara. 2. Latar standarisasi pendidikan. 3. Makna standarisasi pendidikan. 4. Cita (tujuan, urgensi) standarisasi pendidikan. 5. Realita standarisasi pendidikan. 6. Problem standarisasi pendidikan. 7. Implikasi standarisasi pendidikan. 8. Penyebab standarisasi pendidikan. 9. Solusi

Makna Standarisasi 1. Standar : ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan; ukuran atau tingkat biaya hidup; sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga). 2. Standarisasi : penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dsb) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan. Tim, KBBI, 4th ed, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 961-962.

Makna Standarisasi Pendidikan Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperluakan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. … Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan. Standarisasi Pendidikan adalah … ? Vide, Penjelasan PP 19-2005, pada 1. Umum paragraf ke tujuh : Keempat : dalam rangka … .

Standarisasi Islamiy 1. Disiplin ilmu Tauhid : sifat Allah swt, … . 2. Disiplin ilmu Fiqh : syarat-rukun khuthbah Jum’at, … . 3. Disiplin ilmu Akhlaq : karimah-madzmumah. 4. Standar kehidupan muslimin-muslimat : sosok anbiyak. 5. Standar kehidupan umat Islam : aplikasi piagam Madinah.

Dampak Standarisasi terhadap User ? Materialis Kepuasan user Kesenangan user Standarisasi Komparasikan ! Islamiy Kemanfaatan user Keberkahan user Bukan kerusakan (مفسدة)

Cermati Standarisasi Pendidikan pada : 1. Pondok Pesantren “Darussalam” Gontor Ponorogo Jawa Timur. 2. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an. 3. … di sana ditegakkan perjuangan yang tidak kenal lelah demi mewujudkan “sesuatu” yang dibanggakan semua pihak.

Latar Standarisasi dalam Era Globalisasi Dunia dewasa ini merupakan dunia modern dalam era globalisasi. Dunia yang mengglobal berarti dunia yang menghilangkan batas-batas geografinya. Globalisasi merupakan kompresi dari tempat dan waktu. Bahkan kini orang berbicara kehidupan cyber yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu. Di dalam dunia yang mengglobal tersebut terjadi arus barang dan jasa tanpa batas. Sudah tentu di dalam dunia yang mengglobal demikian muncul berbagai konsep untuk mengatur lalu lintas barang dan jasa tersebut agar lebih bermanfaat bagi umat manusia. Barang-barang dan jasa yang dapat dikatakan bebas memasuki berbagai penjuru planet bumi ini memerlukan ukuran-ukuran tertentu atau standar-standar tertentu. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 40-41.

Seperti kita lihat standar-standar tersebut mulai diatur oleh International Standardization Organization (ISO) dan perdagangan dunia diatur oleh World Trade Organization (WTO) bukan hanya mengatur perdagangan produk-produk industri tetapi juga produk-produk jasa seperti pendidikan. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 41.

Standar telah merupakan suatu pegangan dari dunia konsumen begitu pula di dalam servis memerlukan standar-standar yang memuaskan pelanggan. Oleh sebab itu para pelaksana di dalam servis tersebut harus memiliki kompetensi-kompetensi sesuai dengan standar yang telah disepakati. Dengan demikian kedua konsep tersebut saling berkaitan, pada standar yang dilaksanakan oleh para pelaksana yang mempunyai kompetensi agar supaya produk atau servis yang dilaksanakannya dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan atau memenuhi serta memuaskan kebutuhan pelanggan. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 41-42.

Keburukan Standarisasi di Era Globalisasi : kapitalis,reifikasi Dapat dikatakan dunia dewasa ini sedang kegilaan dalam standar dan kompetensi. Namun terdapat bahaya-bahaya yang terselip di dalam gerakan standarisasi dan kompetensi tersebut. Telah kita lihat di dalam perkembangannya secara teknologis tidak ada standar yang obyektif. Standar berkaitan dengan pengetahuan dan persepsi manusia, persepsi para pelanggan. Pengetahuan dan persepsi pelanggan secara tidak sadar dikuasai oleh dunia permodalan. Modal-modal besar yang membentuk transnasional organization dalam dunia bisnis ternyata telah menguasai selera para pelanggan. … Di mana-mana dan di berbagai aspek kehidupan telah merasuk budaya cepat saji, efisiensi, sekularisasi sebagai kelanjutan dari proses modernisme yang muncul sejak abad Aufklärung (reanaisance-pen.). H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 42.

Prinsip efisiensi dan cepat saji juga telah memasuki dunia pendidikan yang kehilangan rohnya atau kehilangan jiwanya. Pendidikan tidak lagi bertumpu kepada idealisme untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, tetapi ilmu pengetahuan mengikuti perkembangan yang sesuai dengan selera pasar modal, transnational corporation, kehidupan yang dangkal karena kekurangan pertimbangan moral. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 42.

Progress (kemajuan) ditandai oleh standar yang terus menerus meningkat, sayangnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi untuk kepentingan dunia permodalan yang kuat alias kapitalisme. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 43.

Rasionalisme-Empirisme Liberalisme-Hedonisme Pragmatisme-positivisme MATERIALISME SEKULARISME . dunia vs akhirat manusia vs Tuhan akal vs wahyu negara vs agama Rasionalisme-Empirisme Liberalisme-Hedonisme Pragmatisme-positivisme all can be measured KAPITALISME SOSIALISME PASAR BIROKRASI STANDARISASI Pendidikan di NKRI ? SELERA KONSUMEN/USER Proses pendidikan harus mencakup : (1) penumbuhkembangan keimanan, Ketaqwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Penjelasan PP 19-2005 1. Umum paragraf ke lima.

NEGARA PEMERINTAH RI PROKLAMASI PANCASILA UUDRI-1945 DINAMIKA . NEGARA PEMERINTAH RI PROKLAMASI PANCASILA UUDRI-1945 DINAMIKA INTERNAL RI DINAMIKA GLOBALISASI STANDARISASI PENDIDIKAN RI (pro vs kontra) Lulusan IESQ : Pancasilaistik Adaptif Antisipatif … dst FUNGSI PENDIDIKAN (RESEPTIF-DIREKTIF) sbg alat CITA-CITA BER-NKRI Standarisasi pendidikan NKRI bukan hanya demi “selera user”, tetapi wajib demi menggapai “cita-cita ber-NKRI” sebagai diamanatkan dalam pembukaan UUD-RI 1945.

Urgensi standarisasi pendidikan : 1. Tuntutan politik : NKRI mengharuskan setiap warga negara memiliki visi kenegaraan dan patriotik yang sama untuk kohesi sosial mempertahankan negara. 2. Tuntutan kamajuan : setiap negara bercita-cita memiliki martabat sebagai negara maju, tidak tertinggal dari yang lain. Maka harus tersedia SDM yang berkualitas tinggi. 3. Tuntutan globalisasi : setiap warga dunia harus saling bekerja-sama sekaligus bersaing antara bangsa, sehingga masing-masing harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan diri. 4. Standarisasi pendidikan : berfungsi pemetaan masalah dan strategi pengembangan. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 76-77.

Maksud Standarisasi Nasional Pendidikan : Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Vide, Penjelasan PP 19-2005, pada 1. Umum paragraf ke sembilan.

Mengapa standar minimal ? MII 3. INNOVATE 2. IMPROVE 1. MAINTAIN H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 39. International Standardization Organization (ISO 9000)

Komponen besar penentu standar pendidikan : 1. Standarisasi kurikulum (Standar Isi) 2. Standarisasi performance (standar proses) 3. Kesempatan belajar H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 79-80.

Karakteristik generasi muda penentu masa depan masyarakat-bangsa-negara Indonesia harus dipersiapkan melalui pendidikan nasional (madrasah dan sekolah). Pendidikan Islamiy di NKRI harus mengembangkan potensi peserta-didik Indonesia agar menjadi generasi masa depan yang menguasai multi-kecerdasan dan berkepribadian Islamiy-Pancasilaistik serta beretos-kerja untuk mendinamisasikan kebudayaan (iptek, politik, ekonomi, sosial, seni, …).

Ketika masyarakat Indonesia dilanda gelombang globalisasi di dalam dunia yang terbuka dan rata (flat) maka orang mulai berbincang dan membandingkan kualitas kehidupan masyarakat dengan bangsa-bangsa lain. Membandingkannya dengan bangsa yang lain tidak terlepas dari ukuran atau standar yang digunakan dalam perbandingan itu. … Dunia pendidikan tidak terlepas dari goncangan arus standarisasi tersebut. Kualitas pendidikan Indonesia dianggap berada di bawah standar dengan menggunakan standar dengan epistema ekonomi sebagai patokan h. x. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Namun kualitas pendidikan tidak dapat semata-mata diukur dari epistema ekonomi tetapi juga dari epistema politik -kesatuan nasional, epistema sosial budaya -kohesi sosial dari suatu masyarakat, dan khususnya epistema pedagogis yaitu mengenai kepentingan peserta didik h. x. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Standar dan kompetensi pendidikan, termasuk Ujian Nasional, ternyata mempunyai akar yang mendasar dalam filsafat pendidikan, politik dan ideologi di dalam kehidupan bermasyarakat h. x. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Era reformasi menuntut pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakar, menggantikan cara hidup (ala orde baru, pen.) yang didasarkan kepada stabilitas keamanan, dan pemerataan diganti dengan kebebasan individu. Peralihan kehidupan bermasyarakat dari masyarakat yang otoriter kepada masyarakat yang bebas, sayang sekali akhir-akhir ini berada di dalam kondisi kebablasan, sehingga tidak jarang terjadi hal-hal yang positif yang telah tercapai sebelumnya turut menjadi korban dari keinginan untuk membebaskan diri. …, kehidupan demokrasi bukan hanya menuntut pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga harga diri dan kemampuan manusia Indonesia yang tidak kalah dengan kemajuan bangsa-bangsa yang lain h. 11. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Dunia modern dewasa ini dikuasai oleh pandangan dunia yang materialistik yaitu didominasi oleh kehidupan ekonomi. Makna kehidupan ditentukan oleh nilai ekonomi yang dapat dinikmati atau diperoleh para anggotanya. Demikian pula berbgai sektor kehidupan diukur dengan nilai-nilai ekonomis. Pemikiran ekonomi materialistis juga memasuki dunia pendidikan nasional h. 12. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Standarisasi pendidikan = reifikasi Standarisasi pendidikan sebagai proses reifikasi pendidikan : membendakan segala sesuatu dan dijadikan objek yang dapat diukur untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tertentu, yaitu kompetensi-kompetensi yang dapat diukur demi peningkatan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi sesuai dengan selera konsumen. Vide, H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 19-20.

Gerakan standarisasi pendidikan, disertai dengan berbagai jenis kompetensi untuk memenuhi tuntutan berbagai standar tersebut telah memasuki proses pendidikan seperti yang kita lihat dewasa ini dalam dunia pendidikan nasional. BSNP kini menampakkan wajahnya sebagai suatu organisasi industri pendidikan yang menentukan standar seperti standar isi, standar kelulusan, standar kurikulum dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pendidikan telah dijadikan sebagai suatu industri h. 21. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Standarisasi, penguasaan berbagai jenis kompetensi demi untuk mencapai kualitas dari hasil produksi industri pendidikan merupakan buah pemikiran organistik dari pengembangan ilmu pengetahuan dalam era modernisasi. Tetapi sebenarnya prediksi-prediksi yang optimis dari kemajuan ilmu pengetahuan rasio manusia hanya menghasilkan suatu dunia yang tidak menentu atau penuh resiko yang berakibat kehancuran dari kebudayaan … (jika mengesampingkan suara hati nurani, pe.) h. 24 H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Pendidikan nasional Indonesia kehilangan rohnya h. 14. Kebutuhan yang esensial adalah perlunya dikembangkan rasa persatuan dari setiap insan Indonesia, ialah adanya “kohesi sosial” yang perlu dikembangkan sejak dini dari setiap generasi muda Indonesia. Dewasa ini kohesi sosial mulai retak sehingga masing-masing memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompok sendiri, etnis sendiri dan tidak lagi memikirkan mengenai kesatuan nasional yang merupakan modal di dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia seterusnya h. 15. Paradigma politik praktis, paradigma teknologi, paradigma ekonomi materialistik telah mempersempit tujuan pendidikan. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Kekuasaan politik dikuasai oleh sekularisme yaitu bagaimana mengumpulkan kekuasaan atas nama rakyat untuk menjamin kelanggengan struktur kekuasaan yang menguntungkan kelompok yang berkuasa. … Bahkan juga ilmu pengetahuan yang obyektif sebenarnya tidak ada lagi karena ilmu pengetahuan itu sendiri terjebak dengan kepentingan kekuasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat h. 32. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jadi berbicara mengenai standar pendidikan nasional Indonesia barangkalai baru dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5-10 tahun yang akan datang. Benarkah ???, Mengapa !!! H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 81.

Di samping pendapat yang optimis tentang manfaat standarisasi tidak kurang pula pendapat-pendapat yang menentang standarisasi pendidikan atau setidak-tidaknya memberikan aba-aba untuk berhati-hati mengenai konsekuensi standarisasi di dalam proses pendidikan. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 131.

Pro-Standarisasi Pendidikan ajukan syarat : 1. Standarisasi oleh stakeholders (orang-tua dan guru) → komite mad-sek dan dewan pendidik, bukan oleh birokrasi. 2. Penetapan KTSP ikut-sertakan para pakar kurikulum. 3. KTSP ditindak-lanjuti oleh para pendidik profesional. 4. Kemajuan peserta-didik sebagai proses berkesinambungan harus ditangani oleh para pendidik yang menguasai proses evaluasi pendidikan. 5. Standar memberi kesempatan yang sama untuk semua peserta didik (tidak diskriminatif) dan harus menjamin studi lanjut dan atau bekerja. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 132-135.

Kontra-Standarisasi Pendidikan ajukan argumen : 1. Standarisasi pendidikan banyak dipengaruhi keputusan bisnis dan politik praktis serta birokrasi. 2. Standarisasi pendidikan dapat merupakan suatu bentuk penipuan terselubung (kualitas pendidikan hanya sebagai kedok komersilisasi pendidikan). 3. Standarisasi pendidikan harus dimaknai sebagai pengentasan kemiskinan dan kebodohan. 4. Standarisasi pendidikan harus diikuti oleh kontrol secara berimbang oleh masyarakat lokal dan negara. 5. Standarisasi pendidikan harus dijadikan pemetaan masalah pendidikan secara nasional. 6. Standarisasi pendidikan harus menghadirkan evaluasi pendidikan bersinambungan melalui test dan non-test. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 135-138.

Badan Standar Nasional Pendidikan PP 19-2005 SNP psl 1.22. BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

Ini artinya lembaga tersebut terlepas dari campur-tangan secara langsung atau tidak dari pemerintah. Tetapi kenyataannya kita lihat BSNP merupakan anak kandung dari birokrasi pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Di negara-negara maju lainnya lembaga sejenis BSNP dikenal dalam bentuknya sebagai komisi nasional atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesional guru. Para guru inilah yang mengetahui standar apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan bukan ditentukan oleh satu badan yang berpretensi sebagai kumpulan para ahli pendidikan yang mengatur berbagai aspek dari pendidikan. BSNP telah merupakan gurita kekuasaan pendidikan. H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, 1st ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 172.

Banyak kalangan mempertanyakan kemandirian BSNP karena proses seleksi, pengangkatan, sampai pemberhentiannya dilakukan oleh Mendiknas. Dengan demikian, ada semacam keanehan bahwa badan tersebut sudah terbentuk sebulan sebelum PP diterbitkan dan Mendiknas telah menunjuk orang-orangnya yang waktunya beriringan dengan waktu penyelenggaraan Ujian Nasional. Tidak heran kalau banyak yang menuding bahwa kebijakan ini merupakan konspirasi birokrasi pendidikan karena prosesnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan untuk membentuk sebuah badan yang kemudian membentuk badan yang bersifat independen. Mustofa Rembangy, Pendidikan Transformatif, 1st ed, Teras, Yogyakarta, 2008, h. 58.

Standarisasi Pendidikan Problematika Standarisasi Pendidikan 1. Pemahaman filosofis materialistik 2. Pemahaman sistemik individualistik 3. Implementasi lipstik 4. Corporation ISO cs

Standarisasi Pendidikan Solusi pada satpendasmen : DEWAN PENDIDIK KEPALA SATPENDASMEN STAKEHOLDERS KOMITE MAD-SEK Standarisasi Pendidikan Standar : isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, penilaian. UU 20-2003 Sispenas psl 35 (2) snp digunakan sbg acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, dan pembiayaan.

SILAKAN DIPERTEGAS 01. das Sollen : 02. das Sein : 03. Fenomena : 04. Jenis problem : 05. Kerugian dari problem : 06. Skala problem : 07. Kategori problem : 08. Penyebab dari problem : 09. Alternatif solusi dalam era otoda: 10. Strategi penerapan setiap alternatif solusi : 11. Implikasi dari setiap alternatif solusi :