Nugroho Ibnu Purwandityo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
TEKNIK PERSIDANGAN Oleh: Alfian Arif Bintara Dipresentasikan dalam:
Oleh: Dedy Try Yuliando Oleh: Dedy Try Yuliando
Nama: A R S A M TTL: Bonto-Bonto, 24 September 1991 Alamat: BTN Wesabbe Blok A No. 28 Studi : S1 Keperawatan STIKES NHM Notel : Organisasi.
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
SMART MEETING : Seni Memuluskan Pencapaian Tujuan Organisasi (LK)
Komunikasi Lisan Kelompok Manajemen Rapat
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
ACARA BIASA.
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
TEHNIK BERSIDANG BY : Nursyamsu
Oleh : Ermawati (Pimpinan MPM REMA UPI 2013)
LDKS 2010 SMKN 1 PLERED PURWAKARTA
DASAR PEMIKIRAN Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang.
Sidang Lembaga Kemahasiswaan: Perspektif Teoritik
Rapat Anggota Koperasi
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tata Cara Bersidang Permusyawaratan dalam MUBES, KONGRES, RAKER membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XI) MOGOK KERJA DAN LOCK OUT
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Fungsi, Wewenang, dan Hak
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
SENGKETA PAJAK.
PERDAMAIAN DALAM PKPU.
SIDANG DAN TEKNIK PERSIDANGAN
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Karyawan Karyawati DINPERMADES
ACARA PEMERIKSAAN.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
Tolak ukur ketercapaian materi:
Rinaldo Anugrah Wahyuda
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
TEKNIK PERSIDANGAN Pengantar Musyawarah Anggota
MOGOK KERJA DAN LOCK OUT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

Nugroho Ibnu Purwandityo LKO 2014 TEKNIK PERSIDANGAN OLEH : Nugroho Ibnu Purwandityo @nunu_moklet

Pengertian Sidang Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan.

Jenis sidang : 1. Sidang Pleno a. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan; b. Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang; c. Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan.

Jenis sidang (cont.) 2. Sidang Komisi a. Sidang Komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi; b. Anggota masing-masing komisi adalah peserta penuh dan peserta peninjau yang ditentukan oleh Sidang Pleno; c. Sidang Komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu oleh Sekretaris Sidang Komisi; d. Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut; e. Sidang Komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan.

KERANGKA SUATU PERATURAN ATAU SURAT KEPUTUSAN KONSIDERAN DASAR HUKUM DIKTUM ISI

PERISTILAHAN DALAM PERSIDANGAN 1. Pending, yaitu menghentikan sidang sejenak dikarenakan terdapat kendala tekhnis atau prinsip. 2. Skorsing, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobying, dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antarpeserta sidang yang berseteru. 3. Lobying, yaitu proses diskusi antarpeserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. 4. Pencerahan, yaitu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara peserta sidang yang lain. 5. Voting, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan. 6. Quorum, yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai, agar keputusan dapat dianggap sah. 7. Interupsi, yaitu memotong pembicaraan orang lain. 8. Prosidang, yaitu hasil ketetapan sidang/musyawarah yang telah dibukukan (tertulis). 9. Konsideran, yaitu proses menimbang dalam menetapkan putusan sidang.

10. DEADLOCK suatu keadaan dimana musyawarah tidak menemui jalan sepakat 11. WALK OUT peserta sidang keluar arena persidangan dengan alasan tidak setuju atas suatu keputusan 12. AKLAMASI penentuan suatu keputusan dengan cara menawarkan suara mayoritas.

Aturan sidang 1. Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. a. Hak Peserta Penuh 1) Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. 2) Hak Suara, yaitu hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. 3) Hak Memilih, yaitu hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. 4) Hak Dipilih, yaitu hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.

b. Hak Peserta Peninjau Hak yang dimiliki oleh peserta peninjau hanyalah hak bicara. c. Kewajiban peserta penuh dan peninjau 1) Menaati tata tertib persidangan/permusyawaratan. 2) Menjaga ketenangan persidangan.

PIMPINAN SIDANG (PRESIDIUM) IDEALNYA TERDIRI DARI 3 ORANG YAITU : - 1 PRESIDIUM SIDANG - 2 ANGGOTA PRESIDIUM a. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta Permusyawaratan melalui Sidang Pleno yang dipandu oleh Panitia Pengarah (Steering Committee). b. Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. c. Presidium Sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan.

1 2 3 KET : ANGGOTA PIMPINAN

PALU SIDANG Merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam persidangan. Palu sidang merupakan nyawa sebuah persidangan. Tanpa palu persidangan tidak akan berjalan.

Aturan Ketuk Palu Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penggunaan palu sidang berkaitan dengan jumlah ketukannya. 1. Satu Kali Ketukan a. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang; b. Mengesahkan keputusan poin perpoin (keputusan sementara); c. Menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang; d. Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. e. Memberi peringatan kepada peserta sidang.

2. Dua Kali Ketukan Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalnya untuk lobbying, istrahat dan sebagainya yang waktunya 2 x 15 menit, dan sebagainya. 3. Tiga Kali Ketukan a. Membuka atau menutup sidang secara resmi b. Mengesahkan putusan final atau akhir sidang. 4. Ketukan Berulang-ulang Menenangkan peserta sidang atau forum.

Interupsi 1. Macam-Macam Interupsi (Interruption) a. Interruption Point of Order Dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya pesidangan. (jika pembahasan melebar atau tidak konsisten) b. Interruption Point of Clarification Dilakukan jika terdapat penyampaian pendapat atau informasi yang butuh klarifikasi, agar tidak terjadi pendangkapan bias ketika seseorang memberikan tanggapan atau sebuah penegasan terhadap suatu pernyataan. c. Interruption Point of Information Dilakukan untuk menyampaiakan informasi tambahan yang dianggap membantu maupun informasi yang sifatnya teknis. d. Interruption Point of Personal Previllage Dilakukan jika terdapat pendapat yang terlalu menyudutkan pihak tertentu diluar substansi permasalahan.

2. Pelaksanaan Interupsi a 2. Pelaksanaan Interupsi a. Interupsi dilaksanakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, dan berbicara setelah minta izin dari presidium sidang. b. Interupsi di atas hanya berlaku selama tidak menggangu persidangan. Apabila dalam persidangan, Presidium Sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah (SC) diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan, atas permintaan Presidium Sidang dan/atau Peserta Sidang.

Tata Tertib Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal dalam masyarakat. Sanksi Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta.

KITA LANJUTKAN KE PRAKTIK TEKNIK PERSIDANGAN SEKIAN KITA LANJUTKAN KE PRAKTIK TEKNIK PERSIDANGAN