Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PERTANGGUNGJAWABAN APBD.
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KDPPLK Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK bagi para pengguna eksternal.
Pendapatan dan Belanja
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Akuntansi Sektor Publik
KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Disusun Oleh: Ramina Anjani ( ) Kelas VI Reg 1 A Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains 2018.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Disusun Oleh: Lyta Indriyani (141120001456 ) Ellysa Wahyu Putri W. (141120001462 ) Rani Yunita Damayanti (141120001464 ) UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Prinsip-prinsip Akuntansi yang Diterapkan Dalam Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah PP No. 24 Tahun 2005 Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PSAP 01 : penyajian laporan keuangan PSAP 02 : laporan realisasi anggaran PSAP 03 : Laporan Arus kas PSAP 04 : Catatan atas laporan keuangan PSAP 05 : akuntansi persediaan PSAP 06 : akuntansi investasi PSAP 07 : akuntansi aset tetap PSAP 08 : akuntansi konstruksi dalam pengerjaan PSAP 09 : akuntansi kewajiban PSAP 10 : koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa PSAP 11: Laporan keuangan konsolidasian PP No. 71 Tahun 2010 Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PSAP 01 : penyajian laporan keuangan PSAP 02 : laporan realisasi anggaran berbasis kas PSAP 03 : Laporan Arus kas PSAP 04 : Catatan atas laporan keuangan PSAP 05 : akuntansi persediaan PSAP 06 : akuntansi investasi PSAP 07 : akuntansi aset tetap PSAP 08 : akuntansi konstruksi dalam pengerjaan PSAP 09 : akuntansi kewajiban PSAP 10 : koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan PSAP 11 : Laporan keuangan konsolidasian PSAP 12 : Laporan Operasional

2 3 1 10 4 9 5 7 8 6 KERANGKA KONSEPTUAL SAP Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna 2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Tujuan 3 1 Kerangka Konseptual SAP Pengukuran 10 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan 4 Pengakuan 9 Dasar Hukum 5 7 Prinsip Asumsi Dasar Karakteristik Kualitatif 8 6

Tujuan dan Fungsi Penyusunan Standar dalam melaksanakan tugasnya. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.

Pengguna Laporan Keungan Masyarakat Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Pemerintah Kebutuhan Informasi Para Pengguna Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas Akuntansi unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya.

Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan Pelaporan Keuangan Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Dasar Pelaporan Keuangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara. Undang-Undang di bidang keuangan Negara. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peraturan perundang-undang tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Keterukuran dalam Satuan Uang Kesinambungan Entitas Asumsi Dasar Keterukuran dalam Satuan Uang Kemandirian Entitas Kesinambungan Entitas

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat di pahami

Prinsip Akuntansi Basis akuntansi Nilai Historis (Historical Cost ) Realisasi (Realization ) Substansi Mengungguli Bentuk Formal Periodisitas Konsistensi Pengungkapan Lengkap Penyajian Wajar

Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pendapatan Pendapatan- LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sember daya ekonomi. Pendapatan- LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban dan Belanja Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Tujuan Basis akuntansi Ruang lingkup Tujuan laporan keuangan Komponen-komponen laporan keuangan Struktur dan isi PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Tujuan pernyataan SAP No. 01 mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas Sedangkan Laporan keuangan untuk tujuan umum laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Tujuan Laporan Keuangan Ruang Lingkup PSAP No. 01 Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi, tidak termasuk perusahaan negara/ daerah Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komponen Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan

Struktur dan Isi Identifikasi Laporan Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan dan dokumen lainnya. Penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, Periode Pelaporan Laporan keuangan disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun. Tepat Waktu Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

Lanjutan…… Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Saldo anggaran lebih awal Penggunaan saldo anggaran lebih Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Saldo anggaran lebih akhir

Lanjutan…… Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional Laporan financial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos- pos sebagai berikut: Pendapatan- LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, bila ada Pos luar biasa, bila ada Suplus/defisit- LO

Lanjutan…… Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos- pos: Ekuitas awal Surplus/ defisit- LO pada periode bersangkutan Koreksi-koreksi Ekuitas akhir

Lanjutan…… Catatan Atas Laporan Keuangan Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- transaksi dan kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing- masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Let’s Discuss