Tantri Maria Anindita ( ) Program Studi Hubungan Internasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
Tata Cara Pembuatan Surat Dinas
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
INTEGRASI DATA Tahapan yang telah dilakukan Pusdatin dan Unit Utama Depkes dalam melakukan integrasi data adalah sebagai berikut : Mengadakan, Biro Keuangan.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PENERIMAAN KARYAWAN DALAM MENGEMBANGKAN DUNIA BISNIS DI Meilany for further detail, please visit
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
STANDAR 4 SDM PRODI KEDOKTERAN FK UNIVERSITAS MALAHAYATI.
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
Farli Elnumeri, Presiden ISIPII
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN Program Hibah Kompetisi
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN UMUM TENTANG CALON TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
PERANAN BARESKRIM POLRI DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA SUNARYONO DIREKTORAT I KAMTRANNAS.
RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Badan Perwakilan Mahasiswa
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Studi Kelayakan Bisnis Pada
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Paparan RKAT 2018 [Nama Pusat Studi] Rapat Kerja Perencanaan UGM 2018
Pedoman Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemitraan
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
Persentasi Visi Misi & Program Kerja
(UN Peacekeeping Operation)
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
STANDAR PENGELOLA PKBM
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMI.
PROGRAM DOKTOR Bab II. Analisis Situasi.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Visi dan Misi Program Studi S1 Teknik Sipil TIM AKREDITASI.
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018
Layanan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing Layanan Izin Kerja Sama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT) 3.0
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Persiapan Akreditasi IAPS 4.0
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

Peran Divisi Hubungan Internasional Polri dalam Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Daerah Misi Tantri Maria Anindita (105120407111032) Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

Kerjasama Internasional Latar Belakang Berkembangnya teknologi dan informasi seiring dengan perkembangan globalisasi yang memicu timbulnya transnasional crime. Kerjasama Internasional Divisi Hubungan Internasional sebagai wadah dalam menanggulangi serta memberantas kejahatan transnasional dan menciptakan perdamaian. Fokus PKN : Peran Divhubinter Polri dalam pengiriman pasukan perdamaian ke daerah misi.

Profil Divisi Hubungan Internasional International Criminal Police Organizational (ICPO – Interpol) Divhubinter Polri terbentuk pada tahun 2010, namun keberadaan dan pelaksanaannya sudah ada sejak tahun 1952 Divhubinter Polri terbagi dalam 2 biro ysitu Sekretariat NCB Interpol Indonesia dan Biro Misi Internasional.

Struktur Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri

Two Content Layout with SmartArt Kegiatan Utama Memberikan nomor dan perihal pada lembar disposisi Mempersiapkan seleksi personel Polri untuk dikirim ke Sudan dalam misi perdamaian. Mentranslate berbagai surat dari Interpol di Negara lain dan Red Notice. Membuat database mengenai permohonan visa dan passport. Merekap data mengenai kerjasama atau kegiatan yang dilakukan oleh Interpol Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerop dan Aspasifik. Memperbaiki dan menganalisa laporan refleksi tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014-2016. Membuat susunan acara rakor dengan mitra strategis. Kegiatan Tambahan Berdiskusi dengan para pegawai mengenai Divhubinter Polri. Mengikuti acara HUT Interpol ke-59.

Mampu membuat susunan acara yang baik dan benar. Pencapaian Kegiatan Soft Skill Mampu memahami bagaiimana cara membuat atau membalas surat dari Interpol lain dengan bahasa yang baik. Mampu membuat susunan acara yang baik dan benar. Hard Skill Mengetahui dan memahami proses kerja kepolisian Republik Indonesia khususnya Divhubinter. Mengetahui tata cara pengiriman personel Polri ke daerah misi perdamaian.

Pembahasan Hasil Tugas dan tanggung jawab Police Advisor dan FPU Mekanisme penyelenggaraan Police Advisor Mekanisme penyelenggaraan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/ FPU) Koordinasi antar Satker dalam penyiapan personel Polri untuk penugasan pada misi PBB

Pembahasan Hasil SRENA POLRI : Membuat dan merencanakan anggaran yang akan digunakan dalam proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan serta melakukan koordinasi dan pengawasan penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian. SSDM POLRI: Mempersiapkan personel melalui proses seleksi, rekruitmen dan penentuan akhir terhadap personel yang akan diberangkatkan. PUSDOKKES POLRI: Melakukan pengecekan terhadap kesehatan calon satgas FPU Indonesia, memberikan vaksinasi serta menyediakan obat-obat yang akan digunakan oleh Satgas FPU Indonesia. LEMDIKPOL: Merencanakan dan membuat materi pelatihan serta menyelenggarakan pelatihan terkait kesiapan pelaksanaan tugas operasi pemeliharaan perdamaian di daerah misi. SARPRAS POLRI: Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung serta melakukan pengujian, pengadaan dsn pengiriman serta pendataan terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan DIV TI POLRI: Mempersiapkan sarana dan prasarana Teknologi Informatika untuk pendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB

Pembahasan Hasil KORBRIMOB POLRI: Membantu dalam penyiapan personel Satgas FPU serta mempersiapkan materi,sarana dan prasarana terhadap seluruh kegiatan pelatihan Satgas FPU. PUSKEU POLRI: Membantu perencanaan anggaran masing-masing satker untuk seluruh kegiatan operasi pemeliharaan perdamaian PBB Satgas FPU Indonesia. PUSLITBANG POLRI: Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiaatan operasi pemeliharaan perdamaian PBB Satgas FPU Indonesia, melakukan pengawasan dan pengujian terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan. ITWASUM POLRI: Melakukan pengawasan dan monitor dimulai dari penyiapan, pelaksanaan, pelatihan, pemberangkatan dan kepulangan. DIVHUMAS POLRI: Melakukan peliputan dan publikasi terhadap seluruh kegiatan dari tahap rekruitmen, persiapan pelatihan sampai dengan pelaksanaan Operasi pemeliharaan Perdamaian PBB di daerah misi. Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI: Melakukan koordinasi terkait dengan diplomasi antar negara yang berhubungan mengenai rencana pemberangkatan dan kepulangan suatu misi. Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York: Melakukan koordinasi terkait segala hal mengenai proses penyiapan, permintaan, pengiriman, pemberangkatan dan kepulangan Satgas FPU Indonesia.

Kontribusi Membantu mempersiapkan acara HUT NCB-Interpol ke-59. Membantu mempersiapkan keperluan rapat. Membantu membuat buklet yang berisi profil Divhubinter yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada salah satu Universitas. Membantu mempersiapkan acara HUT NCB-Interpol ke-59. Memberikan saran kepada staff Bagdamkeman ketika melakukan diskusi terkait crash-nya kinerja antara Bareskrim Polri dengan Divhubinter Polri.

Hambatan Waktu Pelaksanaan PKN yang singkat Di beberapa bagian tidak diberikan penjelasan mengenai bagian tersebut. Di beberapa bagian tidak mendapatkan pekerjaan. Lift yang bermasalah sehingga sering menyebabkan keterlambatan.

Tinjauan Kritis Tidak semua anggapan negatif mengenai polisi itu benar. Terjadi crash antara kinerja Bareskrim Polri dengan Divhubinter Polri. Lebih ketat dan tegasnya seleksi pengiriman pasukan perdamaian.

Kesimpulan Mengubah pandangan buruk mengenai Polri. Tidak hanya TNI saja yang mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah misi, namun juga Polri dimana selama ini mayoritas Masyarakat umum hanya mengetahui bahwasanya TNI saja yang mengirimkan pasukannya ke daerah misi. Dimana ketika sudah di daerah misi nanti, TNI dan Polri juga akan saling bekerjasama. Dalam mengirimkan pasukan perdamaian, terdapat beberapa tahapan yang harus disiapkan oleh Divhubinter khususnya Bagdamkeman, mulai dari pendataan, seleksi, hingga pelatihan dimana pelatihan tersebut dipegang langsung oleh pihak PBB. Terdapat 2 jenis pasukan perdamaian yang dikirim oleh Divhubinter, yaitu PA/ Police Advisor dan FPU/ Formed Police Unit.

Terima Kasih