KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
IMPLIKASI PELAKSANAAN UU NO
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN dan INA DRI
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
HUBUNGAN ANTARA KERENTANAN, RISIKO DAN BAHAYA
Program Desa/Kelurahan Tangguh
JAKARTA, 15 OKTOBER 2009 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.
Keuangan Mikro dan Manajemen Bencana
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
Bencana Akibat Ulah Manusia dan Iklim
Keperawatan Bencana.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
DISASTER MANAGEMENT Di Negeri Rawan Bencana
MENULIS BERITA BENCANA
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PENGERTIAN HAZARD, DISASTER, RISK AND VULNERABILITY
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Advanced Learning Geography 1
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
ROCKY PLAZA HOTEL, 16 Januari 2013
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
ADAPTASI.
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Manajemen Bencana
PENGURANGAN RISIKO BENCANA pengantar dalam membangun ketahanan komunitas Disampaikan pada materi kelas TRADAS XXVI KMPLHK RANITA, Ciputat 13 Januari 2015.
DISASTER MANAGEMENT Oleh : Kak Totok
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
HUBUNGAN ANTARA KERENTANAN, RISIKO DAN BAHAYA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Konsepsi Bencana.
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
DESTANA desa tangguh bencana.
MANAJEMEN PENANGANAN DARURAT BENCANA DIREKTORAT PENANGANAN PENGUNGSI DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT TAVIP JOKO PRAHORO,SE.,MM. (Direktur Penanganan Pengungsi)
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA. Mitigasi Bencana? adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
Oleh : HENDRIK ARY DERMAWAN P E N I L A I A N R I S I K O B E N C A N A.
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Banyuwangi 7 Desember 2015

PROFIL BENCANA Data dan Informasi Bencana Indonesia, intensitas kejadian bencana cenderung terus meningkatan. Tahun 2011 : 91% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, puting beliung, dan longsor) Faktor utama penyebab : perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akibat ulah manusia (antropogenik).

KERUGIAN AKIBAT BENCANA DI INDONESIA 322 Kabupaten/Kota (80%) memiliki Kelas Risiko Bencana TINGGI (IRBI 2013) Rata-rata kejadian bencana >1.000 kejadian/tahun (DIBI, 2014) Penduduk terancam bencana >200 juta jiwa (Kajian Risiko Bencana, 2011) Kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana 2009-2014: Rp81,21 trilyun, kebutuhan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi: Rp26,32 trilyun (Jitupasna, 2014) Jumlah Jiwa terpapar/bencana

SEJARAH KEBENCANAAN Letusan G. Tambora 10 April 1815, di P. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dan mengeluarkan sekitar 1,7 juta ton abu dan material vulkanik. Sebagian dari material vulkanik ini membentuk lapisan di atmosfir yang memantulkan balik sinar matahari ke atmosfir. Letusan G. Krakatau 27 Agustus 1883. Erupsi Krakatau ini diperkirakan memiliki kekuatan setara 200 megaton TNT, kira-kira 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dalam Perang Dunia ke-2. Letusan terdengan dalam jarak 5.000 km. Gempa Bumi dan Tsunami Aceh 24 Desember 2004 : Bencana paling mematikan pada awal abad ke-21, dipicu oleh gempa besar di dasar laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Tsunami ini menewaskan lebih dari 225.000 orang di sebelas negara dan menimbulkan kehancuran hebat di banyak kawasan pesisir di negara – negara yang terkena.

BELAJAR DARI PENGALAMAN Gempa dan Tsunami Aceh : Meningkatkan kesiapsiagaan dan merubah system PB secara nyata. Ditetapkan UU 24/2007, HFA 2005-2015 Gempa Bantul 27 Mei 2006 Kepanikan Korban Kerusakan dan Kerugian Pemulihan Pembelajaran yang sangat berharga dan mahal, jangan terulang Membangkitkan kesadaran dan kesiapsiagaan Bencana dapat dicegah atau paling tidak dikurangi dampaknya

PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA SEBELUM UU 24/2007 SETELAH UU 24/2007 Memperhatikan upaya Pra Bencana, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Manajemen PB yang terkoordinasi Landasan hukum penyelenggaraan PB yang cukup kuat Mendorong dokumen perencanaan PB dan anggaran Memperhatikan penguatan kapasitas PB yang dibutuhkan Pra Bencana kurang diperhatikan Mengutamakan Penanganan Darurat Manajemen PB masih sektoral Landasan hukum yang masih kurang Belum didukung perencanaan PB dan anggaran Pemahaman dan kemampuan pelaku PB yang terbatas

VISI: Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana MISI: Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana; Mengurangi Indek Risiko Bencana Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Pengembangan kebijakan dan sistem PB Ketangguhan di tingkat lokal: Kabupaten/Kota Tangguh Pengembangan sumberdaya manusia Kemitraan dengan berbagai pelaku (forum PRB) Ketangguhan di tingkat lokal: Desa/kelurahan Tangguh

TARGET STRATEGI PRIORITAS The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia Pengurangan yg berarti dlm jumlah masy terdampak Pengurangan kerugian ekonomi terkait dengan GDP dunia Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan fasilitas pendidikan Penambahan jumlah Negara yang memiliki strategi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun 2020 Peningkatan kerjasama Internasional Bertambahnya akses pada system peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian SASARAN Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. TARGET Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, Peningkatan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, STRATEGI Pemahaman Risiko Bencana Penguatan pengaturan risiko bencana untuk mengelola risiko bencana Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk response yang lebih baik, dan untuk ”pembangunan kembali yang lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi PRIORITAS

UUD 1945 PEMBAGIAN PERAN MENUJU INDONESIA TANGGUH 9 Negara dan Bangsa Tangguh Bencana Penyelenggaraan PB Platform Nasional/ Forum PRB Dunia Usaha Pemerintah Masyarakat UU 24/2007 Tentang PB Tsunami Aceh 2004 UUD 1945 9

TANTANGAN Bencana semakin meningkat baik intensitas maupun frekwensi kejadiannya Semakin kompleks, berdampak pada semua lapisan (bersifat multi sektoral) Pemahaman PRB kurang, masih dipahami sebagai tanggap darurat Banyak masyarakat tinggal di daerah rawan bencana, risiko tinggi Sistem yang ada belum memadai (regulasi, kelembagaan, perencanaan, dana, peningkatan kapasitas) Koordinasi dan sinergitas stakeholders belum optimal

Mainstreaming PRB Pengurangan risiko bencana harus dijadikan dasar pertimbangan bertindak dalam segala hal, termasuk perencanaan pembangunan Indikator : integrasi dalam rencana pembangunan (RPJMN, RPJMD) serta rencana kegiatan lainnya Menuju masyarakat dan bangsa yang tangguh menghadapi bencana Paham risiko Tahu bagaimana mengelola Dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menyeluruh melibatkan semua pihak, karena bencana kompleks dan multi disiplin/sektor

Masyarakat dan Bangsa Tangguh Mampu menyerap informasi bahkan mengembangkannya Mampu untuk mengantisipasi Mampu melawan (melindungi diri) atau menghindar Mampu beradaptasi Mampu pulih kembali lebih baik dan lebih aman

TERIMA KASIH Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur Telp. : 021-3458400 Fax. : 021-3458500 Email : contact@bnpb.go.id Website : www.bnpb.go.id Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia Twitter : @BNPB_Indonesia YouTube : BNPBIndonesia TERIMA KASIH