Dra. Indah Meitasari M.Si Batasan INTEGRASI SOSIAL Materi kuliah Studi Masyarakat Indonesia Program Studi Geografi FKIP UHAMKA Diambil dari buku Sistem Sosial Indonesia Karya : Prof. Dr. Paulus Wirutomo dkk Dra. Indah Meitasari M.Si Dra. Indah Meitasari M.Si

A. Batasan Integrasi Sosial Dikemukakan oleh Richard Scott (1970), yaitu “suatu ikatan (coherence) serta kesatuan (unity) antara satuan-satuan (units) yang tergabung dalam suatu organisasi sosial. Perlu dibedakan antara konsep integrasi sosial dengan integrasi nasional. Integrasi sosial merujuk pada suatu proses tatkala unsur-unsur dalam suatu masyarakat (kelompok sosial atau daerah) saling berhubungan secara intensif dan harmonis dalam kehidupan sosial sehari-hari dan dalam interaksi di berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik, dsb). Integrasi nasional lebih menekankan pada proses menyatunya semua kelompok dan golongan dalam satu poltik nasional. Dalam konteks Indonesia, Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Integrasi nasional secara formal bisa saja terjaga (misalnya karena ada kekuatan negara yang efektif), tetapi integrasi sosial sebetulnya berada dalam krisis (artinya hubungan antar kelompok secara sosiologis tidak harmonis). Integrasi sosial yang tidak harmonis pada saat tertentu bisa menyebabkan krisis integrasi nasional. Jadi, integrasi sosial lebih bersifat sosiologis, sedangkan integrasi nasional, lebih politis. Dra. Indah Meitasari M.Si

Sifat Integrasi Semua kondisi integrasi bisa dibedakan kedalam sekurang-kurangnya tiga sifat: Normatif, Fungsional dan Koersif. Baik integrasi sosial maupun integrasi nasional, sedikit-banyak memiliki ketiga sifat itu : 1. Integrasi Normatif, adalah integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama atau adanya solidaritas. Memiliki kesamaan dengan sifat-sifat solidaritas mekanis yang diungkapkan Durkheim, menandai suatu masyarakat sederhana, yang anggota memperoleh sosialisasi sama sehingga memiliki suatu kesepakatan nilai-nilai dasar (social conscience). Menurut Durkheim, seiring perkembangan masyarakat yang semakin komlpeks, solidaritas mekanik akan bergeser menjadi solidaritas organis dan kesepakatan tentang nilai dasarpun berganti me jadi saling ketergantungan fungsional antar warga masyarakat. Namun pada derajat tertentu, pasti masih ada kesepakatan-kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar tertentu. Jadi konsep integrasi normatif Merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat sejauhmana masyarakat masih memiliki ikatan. Dra. Indah Meitasari M.Si

Apakah ada rasa identitas yang sama? Seberapa kuat? Untuk mengidentifikasi seberapa besar derajat integrasi normatif dalam masyarakat, bisa diajukan pertanyaaan-pertanyaan dasar berikut : Apakah masih ada nilai-nilai dasar yang disepakati bersama ? Seberapa besar masyarakat itu masih menyepakati nilai-nilai dasar tersebut? Apakah masih terdapat norma-norma dasar bersama? Sejauhmana norma-norma dasar itu menjadi patokan daripada norma-norma yang lebih spesifik? Seberapa besar kepatuhannya? Apakah ada rasa identitas yang sama? Seberapa kuat? Apakah ada cita-cita yang sama? Apakah masih diperjuangkan? Apakah ada toleransi dan solidaritas antar daerah dan golongan? Apabila jawaban tersebut “positif”, maka masyarakat tersebut memiliki integrasi normatif yang kuat. Dra. Indah Meitasari M.Si

2. Integrasi Fungsional. Melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi antar unsur-unsurnya. Berkembang pada masyarakat yang memiliki tingkat sipesialisasi yang semakin tinggi. Unsur-unsur dipersatukan oleh adanya kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui interaksi diantar unsur-unsur yang ada (ketergantngan fungsional). Dalam hubungan ekonomi antara pengusaha dengan buruh, dan rakyat dengan pemerintah, misalnya. Saling ketergantungan fungsional didasarkan pada perbedaan fungsi. Dengan kata lain, masyarakatyang telah mengalami diferensiasi yang kompleks dapat tetap dipersatukan karena ada ketergantungan fungsional antara satu unsur dengan yang lainnya. Dalam konsepsi Durkheim, integrasi memperlihatkan saling ketergantungan yang tinggi antar unsur-unsurnya. Ini lebih merujuk pada soildaritas organik. Dra. Indah Meitasari M.Si

Ada dua pertanyaan dasar dari integrasi fungsional : Apa manfaat (fungsi) integrasi nasional bagi masyarakat ? Apakah ada ketergantungan fungsional yang relatif seimbang antar unsur (kelompok atau daerah)? Pertanyaan pertama lebih bersiafat vertikal, sebab mencakup hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Pertanyaan kedua lebih mengarah pada hubungan horizontal, yaitu antar warga atau kelompok dalam masyarakat. Apakah warga masyarakat secara individu, kelompok, golongan maupun antar daerah memiliki fungsi yang khas dan bisa dipertahankan, sehingga ada saling keergantungan (interdependensi) antar mereka. Apabila kedua pertanyaan tersebut terjawab secara positif, integrasi fungsional masyarakat itu baik. Pertanyaan pertama.., bila usaha pemerintah untuk mempersatukan rakyatnya secara politis kedalam naungan negara kesatuan benar-benar memang menguntungkan rakyat? Bila menguntungkan atau menghasilkan kemakmuran dan keamanan bagi rakyat, maka integrasi tersebut dapat dikatakan “fungsional”. Dra. Indah Meitasari M.Si

3. Integrasi Koersif. Integrasi dapat terjalin secara paksa oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar dengan menggunakan berbagai pranata sosial (institutions) . Misalnya negara dengan kekuatan aparatusnya serta alat yang memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa anggota-anggota kelompok sosial. Dasar pemikiran integrasi koersif adalah teori paksaan (coercion theory of society). Teori ini melihat struktur sosial sebagai suatu bentuk organisasi yang diikat oleh kekuatan serta peraturan yang memaksa. Dahrendorf (1959) mengatakan bahwa semua unit sosial (negara, komunitas, kota, organisasi bahkan juga keluarga) disatukan melalui suatu kekuatan yang menguasai dan memaksa (bersifat imperatif). Dra. Indah Meitasari M.Si

Sejauhmana kekuatan itu diimbangi oleh kekuatan-kekuatan lainnya? Pertanyaan-pertanyaan dasar untuk melihat kekuasaan integrasi koersif adalah sebagai berikut : Apakah ada figur atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk mengintegrasikan? Sejauhmana kekuatan itu diimbangi oleh kekuatan-kekuatan lainnya? Apakah pemisahan dan pembagian kekuasaan efektif dalam mengintegrasikan negara-bangsa ? Integrasi koersif tidak selalu bersifat otoriter atau sewenang-wenang, tetapi bisa juga bersifat demokratis. Artinya kekuasaan dihasilkan melalui proses demokrasi, termasuk adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, tetapi setelah direkrut diberi wewenang untuk memaksa. Paksaan bisa bersifat legitimate (mendapat pembenaran dari masy) dan legal (disahkan oleh hukum), tetapi bisa juga tidak resmi (naked power), misalnya kekuatan pengusaha uang berkolisi dengan pemerintah atau partai politik yang mampu memaksa rakyat. Dra. Indah Meitasari M.Si

Terimakasih Materi kuliah dapat di unduh di : https://wuladari.academia.edu/IndahMeitasari Dra. Indah Meitasari M.Si