PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 Drs. H.Muzani Zahri, SH, MH Ketua PTA Jambi PERAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MAHKAMAH.
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Badan Layanan Umum (BLU)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
SOSIALISASI BOS 20I5 Materi Sistem Pengawasan & Pengendalian
Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
REVIU LK PTN SUHARTONO.
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGERTIAN TSI Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan.
KILAS BALIK KEPENGAWASAN Ketua Pengawas Puskopdit BAG
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
teo Latar belakang dasar hukum sasaran tujuan objek evaluasi EVALUASI
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan
PENILAIAN DAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP Oleh : Inspektur I
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018 RAKORWAS ITJENRISTEKDIKTI 2018 BANGKA BELITUNG 23-25 JANUARI 2018

DASAR 1. PROGRAM KERJA Merujuk pada PP60/2008 dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2011 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan

penyusunan program pengawasan; pengawasan kebijakan dan program; Tugas unit kerja PTN di lingkungan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tugas SPI menyelenggarakan fungsi penyusunan program pengawasan; pengawasan kebijakan dan program; pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; pendampingan dan reviu laporan keuangan; pemberian saran dan rekomendasi; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

Kesepakatan Urgensi Program Kerja Hasil Rakernas Untan dan Poltek Batam Pencapaian harapan SPI PTN. Maksudnya dengan membuat program kerja SPI PTN akan lebih bekerja secara efektif, dan efisien dan mampu memenuhi amanah PP60/2008, Permendiknas 47/2011, dan garansi SPI PTN pada draft Permendikti 2017 tentang SPI, yang semoga tahun ini Permendikti 2017 tentang SPI di terbitkan Menjawab kebutuhan organisasi. Dengan memiliki program kerja yang efektif, maka SPI PTN telah menemukan semacam “metode yang tepat” dalam menjawab kebutuhan PTN. Kebutuhan PTN yang dimaksud adalah kebutuhan dalam menjawab persoalan PTN secara internal maupun eksternal dan kebutuhan PTN dalam menciptakan strategi yang tepat bagi PTN kedepannya melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 3. Bekerja secara sistematis. Program kerja pengurus forum SPI PTN dapat membantu setiap anggota SPI PTN untuk bekerja secara sistematis dan terstruktur dalam mencapai tujuan WTP dan meningkatkan kinerja SPI PTN. 

DASAR 2. PROGRAM KERJA Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60/G/KPT/XII/2017. Pengurus Forum SPI PTN melaksanakan rapat koordinasi nasional dalam rangka penyusunan program pengawasan dan evaluasi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri melaksanakan pertemuan nasional Pengurus Forum SPI PTN 1 tahun sekali; sebagai Liasori Officer SPI PTN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; menghimpun berbagai masukan untuk kemajuan SPI dan PTN bermitra dan melakukan pelatihan, workshop, semmar dengan pihak mitra dan SPI PTN mendukung sepenuhnya pelaksanaan pelatihan, workshop dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPI PTN menerima kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaan pelatihan, workshop untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPI PTN.

PROGRAM KERJA PENGURUS FORUN SPI PTN TAHUN 2018 No Nama Kegiatan Pelatihan/Workshop/ Seminar Nasional Tempat dan Waktu Pelaksanaan Output 1. Pertemuan Forum SPI PTN Nasional IV Batam 25 sd 28 April 2018 Terokomodirnya Kebutuhan SPI PTN Nasional Laporan pelaksanan Jurnal Nasional Infestera 2. Teknik Audit Berbantuan Komputer dengan Menggunakan ACL Software Malang Polinema Julii 2018 Terbangun dan Tersedianya ABK di PTN SOP; PKA; KDA; KKA; LHA 3. Audit Berbasis Risiko Makassar Agustus 2018 4 Audit PBJ dan Jasa Konstruksi Ambon September 2018 5. Reviu LK, RKAKL, dan LAKIP Bengkulu Nopember 2018

TERIMA KASIH