PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA PERTEMUAN 2 ABDUL CHALIK MEIDIAN PRODI S1 FISIOTERAPI FAKULTAS FISIOTERAPI

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu memahami landasan, asas, prinsip dan tujuan upaya penanggulangan bencana Mahasiswa mampu memahami tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana Mahasiswa mampu mengenal kelembagaan BNPB dan BPBD Mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Mahasiswa mampu memahami peran lembaga usaha dan lembaga internasional dalam upaya penanggulangan bencana

LANDASAN Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ASAS Penanggulangan bencana berasaskan: Kemanusiaan Keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian ketertiban dan kepastian hukum Kebersamaan kelestarian lingkungan hidup ilmu pengetahuan dan teknologi

PRINSIP Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: Cepat dan tepat Prioritas Koordinasi dan keterpaduan Berdaya guna dan berhasil guna Transparansi dan akuntabilitas Kemitraan Pemberdayaan Nondiskriminatif Nonproletisi

TUJUAN Penanggulangan bencana bertujuan untuk: Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; Menghargai budaya lokal; Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan Perlindungan masyarakat dari dampak bencana Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum Pemulihan kondisi dari dampak bencana Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

WEWENANG PEMERINTAH Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional

PENETAPAN STATUS DAN TINGKAT BENCANA NASIONAL DAN DAERAH Memuat indikator yang meliputi: Jumlah korban Kerugian harta benda Kerusakan prasarana dan sarana Cakupan luas wilayah yang terkena bencana Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum Perlindungan masyarakat dari dampak bencana Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

BNPB dibentuk oleh pemerintah KELEMBAGAAN BNPB BNPB dibentuk oleh pemerintah BNPB  lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri BNPB terdiri dari unsur: Pengarah penanggulangan bencana Pelaksana penanggulangan bencana.

TUGAS BNPB Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

FUNGSI BNPB Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

UNSUR PENGARAH BNPB Fungsi: Keanggotaan: Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional Memantau Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggotaan: Terdiri dari: Pejabat pemerintah terkait Anggota masyarakat profesional. Dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPR RI

UNSUR PELAKSANA BNPB Pembentukan unsur pelaksana BNPB  kewenangan pemerintah Fungsi: Koordinasi Komando Pelaksana Keangotaan: Tenaga Profesional Ahli Tugas secara terintegrasi, meliputi: Prabencana Saat tanggap darurat Pascabencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPBD  dibentuk oleh Pemerintah Daerah Terdiri atas: Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. Unsur: Pengarah penanggulangan bencana Pelaksana penanggulangan bencana. Pembentukan: dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB

FUNGSI BPBD Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

TUGAS BPBD (1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

TUGAS BPBD (2) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

UNSUR PENGARAH BPBD Fungsi: Keanggotaan: Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah Memantau Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Keanggotaan: Terdiri dari: Pejabat pemerintah daerah terkait Anggota masyarakat profesional dan ahli. Dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD

UNSUR PELAKSANA BPBD Pembentukan unsur pelaksana BPBD  kewenangan pemerintah daerah Fungsi: Koordinasi Komando Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Keanggotaan: Tenaga profesional Ahli Tugas: Pra bencana Saat tanggap darurat Pasca bencana

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

HAK MASYARAKAT Setiap orang berhak: Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Setiap orang berkewajiban: KEWAJIBAN MASYARAKAT Setiap orang berkewajiban: Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup Melakukan kegiatan penanggulangan bencana Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Peran Lembaga Usaha Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Peran Lembaga Internasional Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Referensi Undang-Undang RI No 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana