SURVEY PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN (SPDKP) KABUPATEN NIAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pendahuluan (1/9) Pendahuluan
Advertisements

Menyiapkan Bahan Menghubungi Pejabat Setempat Menemukan Lokasi Survei Menemukan Rumah Tangga Sampel Menemukan Responden Perjalanan dan Penginapan Gambar:
Petunjuk Diskusi Kelompok Rapat Kordinasi Teknis Riset Fasilitas Kesehatan 2011 Tingkat Provinsi.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PENGUMPULAN DAN UJI KELAYAKAN DATA STATISTIK PETERNAKAN
STATISTIK PETERNAKAN.
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
KULIAH KE-7 PERSIAPAN LAPANGAN DAN UJI COBA.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SURVEI CONTOH KADARMANTO.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
RAPAT KOORDINASI TEKNIS TIM KOMPUTERISASI UJIAN NASIONAL 2014/2015
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
BADAN LITBANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
{PROFIL SDMK PROVINSI}
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
    ANALISIS PERAN RUMAH POTONG HEWAN DALAM PENJARINGAN TERNAK PRODUKTIF BERDASARKAN UU NAKESWAN No.18 Tahun 2009.
PERAN & TUGAS ASESOR & VALIDATOR
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
LAPORAN PENERIMA BSPS BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 2016
Puskesmas di Era Desentralisasi
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
PENINGKATAN KINERJA TKSK
PESERTA RAPAT PERSIAPAN SELEKSI NAKES TELADAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Evaluasi dan Rencana Kerja
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
Pertemuan Awal Calon Peserta Program Keluarga Harapan
VERIFIKASI KOMITMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
PEMBULATAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA.
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
JADWAL KEGIATAN SAKERNAS 2019
2019 AJAR SAKERNAS BAHAN PENCACAHAN ALUR DOKUMEN BADAN PUSAT STATISTIK
Transcript presentasi:

SURVEY PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN (SPDKP) KABUPATEN NIAS Disampaikan Oleh: Marine Sohadi Angkat, M.Si Medan, 18 Desember 2007 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NIAS

Tujuan SPDKP Mendata rumah tangga sangat miskin yang memenuhi kriteria Program Keluarga harapan (PKH) Pendataan fasiltas desa, sarana kesehatan dan pendidikan Tingkat kesalahan zerro

Cakupan pendataan 14 kecamatan (induk) dari 32 kecamatan 254 desa Perkiraan RTSM awal yang akan diverifikasi 26.104 RT ( 19.408 LS dan 6.606 SW)

Persiapan Pendataan Rekrutmen petugas Sosialiasi di Kabupaten Melibatkan Camat, kepala desa/ lurah Sosialiasi di Kabupaten Unsur muspida Dinas dan lembaga yang terkait Mengundang seluruh camat (32 camat) Dihadiri oleh tim spdkp pusat (Pak Hamonangan) dan Provinsi(Ka BPS Sumut, kabid Sosial, kabid IPDS)

Pelatihan Petugas (1) Pelatihan dari tgl 7 – 13 Sept. 2007 Tempat Gedung Dinas Sosial Prov. SU UPTD Budi Mulia, Gunung Sitoli 368 petugas, terdiri dari 170 PCL dan 85 kortim, 28 PML RTSM 56 PCL dan 15 PML Fasdes 14 KSK Instruktur 7 orang (3 pusat 4 Prop)

Pelatihan Petugas (2) Petugas SPDKP menandatangani pernyataan akan bekerja sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas hasil pendataan Pertanyaan menarik peserta Pada hari terahir pelatihan seorang peserta masih bertanya apa tugas PCl dan PML ? (benar-benar tidak mengerti atau ada maksud lain?)

Pencacahan RTSM (1) Pergantian kepala BPS kab. Nias (tgl 28 September 2007) Kondisi pencacahan awal Oktober Dokumen belum ada yang masuk di Kab Dana kurang mendukung kegiatan teknis Dokumen dan tas datang secara bertahap, kekurangan dokumen Penyesuaian antara ka. BPS Nias yang baru dengan pegawai BPS Kab. Nias

Pencacahan RTSM (2) Tgl 17 okt Turun korlap 8 orang (4 Pusat dan 4 Prop) Korlap sangat bermanfaat dalam peningkatan pemasukan dokumen “suara” orang pusat mempunyai pengaruh lebih di lapangan Memberikan tambahan semangat bagi tim BPS Kab. Korlap melakukan sosialiasi di kecamatan Seluruh dokumen masuk ke BPS Kab. Secara bergelombang dari tgl 24-26 OKt. 2007 Secara umm PML tidak berfungsi sebagaimana mestinya

Pengolahan (1) Jumlah dok yang akan diolah 21.309 dok RTSM, 254 dok desa, dok LS, SW, SW + Prasarana 5 PC, listrik 4.400 wat, 4 tenaga entri, tidak ada software office server Bottle neck

Pengolahan (2) Solusi pengolahan Sewa PC secara bertahap sebanyak 15 unit (total 20 PC yang digunakan untuk data entri) Menambah daya listrik Rekrut mitra pengolahan Entri dilakukan tiga shift Menggunakan 2 server Pengiriman soft-copy spdkp melalui fasilitas internet BRR (tahun 2009 BRR selesai, bagaimana pengiriman data slanjutnya?)

Verifikasi Tim task force (TTF) verifikasi Prop tiba tgl 7 Nov, baru bergerak tgl 8 Nov karena cuaca yang tidak mendukung Verifikasi dilaksanakan melibatkan TTF Prov dan pegawai organik BPS Nias Kendala SOP Verifikasi terlambat diterima BPS Nias koordinator tim TTF dari prov(perlu ditunjuk utk koordinasi) Cuaca tidak bersahabat (hujan lebat) 25 % sls bukan berarti 25 % ruta Verifikasi selesai tgl 22 November

Jumlah Fasdes dan RTSM (per 22 November 2007) Kecamatan Jlh Fasdes RTSM % RTSM pasca Ver (LS + SW) Hasil Lapangan Hasil Kom. I Hasil Kom.II (ver) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 1 Idanogawo 34 2934 2257 2020 1940 66.12 2 Bawolato 46 3361 1432 1294 1284 38.20 3 Gido 48 3002 2956 2466 2374 79.08 4 Lolofitu Moi 29 1143 1196 851 710 62.12 5 Sirombu 27 536 1056 648 596 111.19 6 Mandrehe 49 1770 1662 1329 1265 71.47 7 Hiliduho 37 1185 904 776 769 64.89 8 Gunungsitoli 113 1946 1435 1409 1183 60.89 9 Tuhemberua 30 735 1043 884 792 107.76 10 Lotu 24 995 1018 959 893 89.75 11 Alasa 53 2835 2838 2629 2570 90.65 12 Namohalu Esiwa 1548 1335 1200 1109 71.64 13 Lahewa 2627 1122 1082 1068 40.65 14 Afulu 22 1397 1055 1042 924 66.14 Jumlah 594 26014 21309 18589 17477 67.18 Catatan: Kol (8)= kol(7)/ Kol 4 x 100

Penutup Model korlap sangat membantu dalam pelaksanaan SPDKP Superfisi dari Prop. Ke kab. pada awal pendataan dan awal pengolahan Dokumen telah dapat dibagi pada saat pelatihan petugas Dukungan keuangan pada kegiatan teknis Komunikasi yang baik antara Provinsi dan kabupaten Pergantian kepala BPS kab. Dilakukan sebelum kegiatan berlangsung

Terima kasih