MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Advertisements

BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
Pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi
Istilah Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi.
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
DEMOKRASI Fandi Walio ( ) Febrizca Narcia ( )
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
HUKUM TATA NEGARA.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Proses, Aspek , dan Dampak Globalisasi
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
Pada Masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono
We proudly present Kelompok 5
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Proses, Aspek , dan Dampak Globalisasi
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Militer dan Budaya Politik Indonesia
Ketanegaraan Indonesia
Pengantar Ilmu Politik
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
DEMOKRASI Demokrasi : sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat memegang peranan yang menentukan (segala sesuatu berdasarkan kehendak rakyat)
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 Oleh : Dwikayana Surya Muh Rifdan M Sara Prakasita Tansya Nur Dito Surya

KONDISI DAN KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SBY A. Ideologi Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak sebagus dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan.

B. Politik Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik diantaranya: 1. Pembentukan Kabinet Bersatu Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009.

2. Menganut konsep Trias Politika Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara dunia. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang- undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang- undang jika ada sengketa, menjatuhkan sanksi bagi lembaga atau perseorangan manapun yang melanggar UU.

Pada masa pemerintahan SBY rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

3. Sistem Kepartaian Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal

4. Politik Pencitraan Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum

5. Politik Luar Negeri Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu : 1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll). 2) Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).

3)  Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4)  Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip- prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

KEBERHASILAN MASA SBY 1. Dalam ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor- koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dil 2. Kesungguhan penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki. akukan.

3.    Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.

KEGAGALAN MASA SBY 1. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang- undang bidang pertahanan nasional. 2. Pertahanan dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat.

C. Ekonomi Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik

D. Sosial Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi

F. Budaya Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya klaim Batik Jawa Oleh Adidas, Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia, Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia. Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

G. Pendidikan Pendidikan merupakan hal mendasar G. Pendidikan Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004- 2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran

THANKS ALL