Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan Departemen Komunikasi dan Informatika Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan 13 Juni 2008

Mengapa Harga BBM Naik? 3 Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan Strategi Komunikasi

MENGAPA HARGA BBM NAIK

ANCAMAN KRISIS INDONESIA Situasi Dunia….. Penurunan Produksi Permintaan Meningkat Kenaikan Konsumsi Minyak Kenaikan Harga Minyak Dunia US$136 per barrel APBN KRISIS EKONOMI GLOBAL ANCAMAN KRISIS INDONESIA Kenaikan Harga Pangan Dunia Keterbatasan Produksi, kenaikan konsumsi akibat pertambahan penduduk 50-100% Permintaan Meningkat Sumber Bahan Alternatif Kondisi ekonomi mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM dunia diatas US$ 136/barel, dan harga komoditas pangan meningkat sekitar 50%- 100% dalam setahun terakhir. MENGAPA HARGA BBM NAIK?

Semua negara tetangga melakukan penyesuaian harga BBM Mekanisme Harga Eceran BBM Harga BBM per Juni 2008 (Rupiah/liter) GNP* (dlm triliun rupiah) Pajak atas BBM Rencana Selanjutnya Premium Solar Kerosin Malaysia Subsidi 8.100 7.500 - 1,350 Ya, hingga 2006 Kurangi subsidi Juni 2008. Singapura Otomatis / Pasar 13.708 10.028 1,185.11 Ya Thailand 8.004 7.084 1,782.35 Tidak Philippina 10.672 10.304 1,105.75 Ya (25%) Vietnam 7.912 538.26 Merencanakan kenaikan 30% Juni 2008 China 6.900 6.808 3.496 24,112.75 Nov 2007 menaikkan harga BBM Timor Timur 7.96 India 10.396 7.268 2.116 8,364.07 Ya (50%) Telah Menaikkan harga Kamboja Otomatis 11.316 8.648 64.31 Indonesia 6.000 5.500 2.500 2,905.77 Sumber : Financial Times, Depkeu, dan berbagai sumber lainnya MENGAPA HARGA BBM NAIK? 5 5

Besaran Subsidi BBM Hidayat Amir, Peneliti pada Unit Kebijakan Fiskal Departemen Keaungan (2008) MENGAPA HARGA BBM NAIK?

Rancangan Awal Alokasi Subsidi dalam APBN 2008 Menjunjung Prinsip Berkeadilan …. SUBSIDI ENERGI PROGRAM: Bantuan/Perlind. Sosial Pemberdayaan Masy. Pemberdayaan UMK Subsidi Energi : +/- Rp 76 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = Rp 53 trilyun) Untuk Masy. Miskin +/- Rp 70 trilyun MENGAPA HARGA BBM NAIK?

40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun) Perkembangan kenaikan harga minyak menyebabkan posisi subsidi mulai mengusik prinsip berkeadilan …. Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun) PROGRAM: Bantuan/Perlind. Sosial Pemberdayaan Masy. Pemberdayaan UMK Program pengurangan beban masyarakat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UMK Rp 60 trilyun SUBSIDI ENERGI MENGAPA HARGA BBM NAIK?

Jika Tidak Dipangkas, Subsidi Energi (BBM dan Listrik) Akan Mencapai Hampir Rp 300 Triliun pada Tahun 2009 Apa Artinya? Kita harus mengeluarkan Rp727.6 miliar per hari untuk menyangga harga BBM dan subsidi listrik Dengan pengurangan subsidi BBM sekalipun, menjadi Rp201 triliun untuk subsidi energi masih ada subsidi Rp550 miliar per hari untuk hal itu Dana yang bisa dihemat lebih baik kita gunakan untuk hal-hal lain yg lebih produktif misalnya membangun sekolah, irigasi, infrastruktur, dan sebagainya‏ MENGAPA HARGA BBM NAIK?

Apakah Tidak Ada Alternatif Lain? Langkah yang sudah dilakukan SEKTOR MIGAS DAN ENERGI Penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi menerima ‘windfall’ dari harga minyak tinggi: Rp41T PPh Migas: 53,6T  61,4T PNBP Migas: 182T  216T Belanja risiko fiskal dari volume BBM dan Harga ICP ($100 per barrel) sudah disisihkan dan akan digunakan Rp8,3 triliun Optimasi penerimaan migas Peningkatan lifting minyak dari 916 ribu barel ke 927 ribu barel per hari Pemberian insentif fiskal eksplorasi minyak MENGAPA HARGA BBM NAIK? 10

Apakah Tidak Ada Alternatif Lain? Langkah yang sudah dilakukan SEKTOR NON MIGAS Penerimaan negara non-migas sudah dioptimalkan Rp20 triliun, antara lain: Intensifikasi PPh dari sektor yang booming (Pertambangan dan Perkebunan) Pelaksanaan Pungutan Ekspor (PE) progresif untuk CPO menghasilkan penerimaan PE sekitar Rp 1 trilyun per bulan Modernisasi kantor pajak pratama dan madya di Jawa dan Luar Jawa telah mengintensifkkan penerimaan perpajakan Kantor Pelabuhan Utama di Tanjung Priok telah beroperasi dan menintensifkan penerimaan bea masuk dan PPN Impor MENGAPA HARGA BBM NAIK? 11

Apakah Tidak Ada Alternatif Lain? Langkah yang sudah dilakukan SEKTOR NON MIGAS Penambahan target penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) menjadi gross Rp157 triliun. Sampai dengan Mei 2008 telah diterbitkan Rp57,8 triliun dengan suku bunga 2,5 – 3,5 persen lebih tinggi. Penarikan dana rekap dari Bank2 BUMN dan Swasta tidak dimungkinkan karena ‘meruntuhkan kinerja dan kepercayaan bank’ Intensifikasi penjualan aset dari eks penerima BLBI telah dilakukan, target 2008 MENGAPA HARGA BBM NAIK? 12

Apakah Tidak Ada Alternatif Lain? Langkah yang sudah dilakukan PENGHEMATAN Konversi minyak tanah ke LPG: 1 juta Kl- 2 juta Kl, target 2008 dan 2009 seluruh Jawa harus sudah selesai; Seluruh potensi swasta dan BUMN Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN Rp 5 triliun (sistem insentif jalan, gasifikasi pembangkit, dan menurunkan losses) Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp 7 triliun Pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card dan kartu kendali Penghematan energi di kantor pemerintah, mall, hotel, shopping center (Inpres No 2 Tahun 2008). Mempercepat pembiayaan 10.000 MW listrik PLN: seluruh jawa selesai 2008 MENGAPA HARGA BBM NAIK? 13

Apakah Tidak Ada Alternatif Lain? Langkah yang sudah dilakukan PENGHEMATAN APBN Menunda belanja barang mengikat K/L sekitar 10%, termasuk belanja perjalanan dinas, penghematan penggunaan dan biaya listrik, air, telepon, dan belanja langganan daya dan jasa lainnya (bisa menghemat 30 triliun) 2. Kebijakan masing-masing Departemen (K/L): Penurunan status akomodasi perjalanan dinas DN eselon 1 dari business class ke economy class, dari hotel bintang 4 ke hotel bintang 3 Penundaan pengadaan kendaraan operasional  pengadaan dengan cc kecil, Pembatasan rapat kerja  diadakan di instansi masing-masing MENGAPA HARGA BBM NAIK? 14

Tapi itu semua itu belumlah cukup… MENGAPA HARGA BBM NAIK?

40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun) Jika ketidak-seimbangan terus terjadi, dikhawatirkan program-program pengurangan kemiskinan akan terganggu PROGRAM: Bantuan/Perlind. Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan UMK Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun) Program pengurangan beban masyarakat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UMK Rp 60 trilyun SUBSIDI ENERGI Sangat Penting : Menjaga agar program-program penanggulangan kemiskinan, dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat dibiayai oleh APBN Meningkatkan dan memperluas program-program bagi masyarakan berpendapatan rendah, sekaligus menyiapkan antisipasi perkembangan situasi tidak menguntungkan lebih lanjut  sekaligus sebagai kompensasi realokasi subsidi yang harus dilakukan. MENGAPA HARGA BBM NAIK?

3 Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan

Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” KLUSTER 3: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) “diajari mancing” KLUSTER 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “dikasih ikan” KLUSTER 1: BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELOMPOK SASARAN Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR diarahkan untuk kredit Rp5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L. Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp3 milyar/kec/ tahun. Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran (Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS, dll), termasuk layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kluster 1: Bantuan dan Perlindungan Sosial Penajaman fokus dan sinkronisasi serta pengamanan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial pada 19,1 juta RTS dan kelompok rentan lainnya (kaum perempuan miskin, lansia, korban bencana alam/konflik sosial, penyandang cacat, komunitas adat terpencil, dll). Mencakup program-program yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin (Rumah Tangga Sasaran / RTS) misalnya Program Bantuan Tunai Bersyarat/BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan/PKH, Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, penyandang cacat, kelompok lansia, dan lain sebagainya. KLUSTER 1: BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELOMPOK SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 19 19 19

Kluster 2: Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri Tahun 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lain dengan anggaran Rp13,8 triliun, dari PNPM Inti maupun PNPM Penguatan. Tahun 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata BLM per per tahun Rp 3 Milyar per kecamatan (PNPM Inti ) Dilakukan penajaman fokus penerima PNPM Mandiri yang ditujukan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang rentan atau perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri, antara lain untuk: kelompok perempuan, petani/buruh gurem, nelayan miskin, penyandang cacat, penderita penyakit menahun, korban bencana alam/konflik sosial, dll. KLUSTER 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20

SEBARAN PROGRAM LINTAS DEPARTEMEN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kluster 2: Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri SEBARAN PROGRAM LINTAS DEPARTEMEN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Depdagri 1 Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) Depsos 2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS) Dephut 3 Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP) 4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI 5 Program Pembangunan Hutan Rakyat Depnakertrans 6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Kemeneg LH 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan Depbudpar 8 Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Depdag 9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP) BKKBN 10 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kemeneg PDT 11 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK / SPADA) Deptan 12 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21 21

Kluster 2: Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri SEBARAN PROGRAM LINTAS DEPARTEMEN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DPU 13 Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 14 15 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) – dimulai 2009 DKP 16 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kemeneg PP 17 Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Kemeneg LH 18 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan Catatan : Seluruh 18 program diatas dipadukan dalam PNPM Mandiri, baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan program-program regional dan lokal yang saling mendukung dan melengkapi program PNPM Mandiri. Belum semua kementerian/lembaga melaporkan program-program pemberdayaan masyarakat kepada TKPK-Menko Kesra. % dana % yang tercakup PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 22 22

Kluster 3: Penguatan Usaha Mikro dan Kecil Penerima manfaat kluster ketiga ini adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya, sehingga mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Kluster ini ditujukan kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu namun yang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Percepatan penyaluran KUR, prioritas KUR diberikan pada nasabah mikro dengan batasan kredit 5 juta ke bawah. KLUSTER 3: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) First payment=pembayaran tahap 1 Second payment=pembayaran tahap 2 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 23 23

Strategi Komunikasi Publik

Kenapa Kenaikan Kali Ini Diributkan? Sejak Tahun 1966 – 1999 Terjadi kenaikan Harga BBM sebanyak 32 Kali Sejak Tahun 2000-2007 terjadi kenaikan harga BBM sebanyak 6 kali Kenapa Kenaikan Kali Ini Diributkan? STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Opini Publik Yang Menolak BLT Banyak Masalah dalam implementasi 1 3 Mendorong Korupsi 1 4 Membuat Orang Malas 1 5 Tidak Tepat Sasaran 1 2 Tidak Efektif Mengurangi Kemiskinan 1 Tidak Mendidik 1 6 PERSEPSI PUBLIK FAKTA SESUNGGUHNYA….. STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Isu Yang Berkembang Isu Soal BLT KOMUNIKASI PUBLIK KOMPENSASI 3 KLUSTER Konversi Energi + Penghematan Pengurangan Subsidi BBM Alasan Pengurangan Subsidi Ketidakadilan Moral karena tidak dinikmati rakyat miskin KOMUNIKASI PUBLIK Edukasi Sosialisasi Advokasi STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

KOMUNIKASI PUBLIK Tujuan dan Sasaran Pendekatan dan Target Khalayak Strategi Media Strategi Pesan Kata Kunci STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Tujuan Komunikasi Publik Meletakkan data dan informasi secara akurat berkaitan dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Mengimbangi analisis spekulasi yang bersifat negatif yang selama ini berkembang Membentuk opini publik yang positif mengenai kebijakan pengurangan subsidi BBM Menumbuhkan sikap simpati dan antusiasme warga terhadap pilihan kebijakan pemerintah STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Sasaran Komunikasi Publik Tersebarnya informasi tentang pengurangan subsidi BBM Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Terjadinya perubahan sikap agar masyarakat peduli dan mendukung kebijakan pemerintah. Berkembangnya keterlibatan masyarakat terhadap usaha penghematan, konversi energi dan kebijakan kompensasi kepada publik Memfasilitasi usaha-usaha publik atau komunitas untuk mendukung kebijakan pemerintah/program yang memihak kepada rakyat miskin. STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Pendekatan Komunikasi Publik Sosialisasi Edukasi TEKNIK : Sosialisasi Edukasi Advokasi STRATEGI: Kemitraan Pemerintah Daerah Media Massa Mitra Strategis Advokasi STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Target Khalayak Primer, yang terkena dampak langsung: ibu rumah tangga/perempuan mahasiswa (kalangan akademisi) pekerja transportasi dan pedagang aparatur pemerintah daerah, yang bisa menjadi sumber informasi di tingkat pemerintahan daerah Sekunder, yang tidak terkena dampak langsung, atau mereka yang sudah memiliki pemahaman lebih dan relatif kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Kalangan LSM Pekerja media Sektor privat selain transportasi Anak sekolah  sebagai upaya untuk memberikan pemahaman lebih dini dalam hemat energi. STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Cara dan Tahapan Instansi Terkait Depkominfo & Tim Sosialisasi Interdep. Pemerintah Daerah, dan Kemitraan Strategis Instansi Terkait MASYARAKAT SUBSTANSI INFORMASI MEDIA STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Materi/Media Poster Buku STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Strategi Media Advertorial di media massa Poster, Leaflet, Stiker Diskusi publik menghadirkan pakar ekonomi Talk Show di Media Elektronik (Blocking Time Televisi dan Radio) Media Tradisional Diskusi Mahasiswa di Kampus Diskusi dengan Opinion Leader (Pemuka Masyarakat) Iklan Luar Ruangan Iklan Layanan Masyarakat / PSA STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

KATA KUNCI SINERGI KEGIATAN KOORDINASI STRATEGI KEMITRAAN Lembaga pemerintah daerah Lembaga swasta/pengusaha LSM Komunitas Masyarakat STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

SELESAI

LAMPIRAN Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005-2006

Penyebab Protes kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 39

Keluhan Rumah tangga yang mempunyai keluhan …tetapi, sebagian besar keluhan tidak dilaporkan Dilaporkan Tidak Dilaporkan kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 40

Keluhan (Lanjutan) Tindak lanjut terhadap keluhan cukup tinggi …tetapi, kepuasan terhadap tindak lanjut rendah Ada tindak lanjut atas keluhan Tidak ada tindak lanjut atas keluhan Puas dengan tindak lanjut keluhan Tidak puas dengan tindak lanjut atas keluhan kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 41

Apa saja yang dikeluhkan Bukan Penerima BLT Penerima BLT kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 42

Cakupan BLT : Yang pertama di Indonesia, yang terbesar di dunia Target Sasaran 15,5 juta Masyarakat Hampir Miskin 3,7 juta Data BPS, 2005 Distribusi Rumah Tangga (Juta) kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 43

BLT tidak mengurangi jam kerja Hampir miskin dan dibawahnya 2005 2007 Diff Kepala Rumah Tangga BLT 39.2 37.7 1.5** Bukan BLT 41.0 39.8 1.2** -1.8 -2.1 0.3 Pasangan (Suami/Istri) 30.1 31.6 -1.5** 33.2 33.4 -0.3 -3.0 -1.2 Anggota Rumah Tangga Lainnya 37.8 35.6 2.2** 39.1 37.5 1.6** -1.3 -1.9 0.6 ** Tanda. at 5% kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 44

BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 45

Mayoritas menerima dana utuh Pstl (%) Tahap 1 (Rp) Tahap 2 (Rp 10 5,000 10,000 25 25,000 50 20,000 50,000 75 100,000 First payment=pembayaran tahap 1 Second payment=pembayaran tahap 2 Pembayaran Pertama Pembayaran Kedua kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 46

Alasan pemotongan dana kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 47

Siapa yang mengenakan pungutan? kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 48

Insiden dalam pelaksanaan BLT Tipe permasalahan % desa Korban Luka 14.9 Protes 34.6 Ancaman terhadap Staff BPS 4.4 Ancaman terhadap petugas desa 11.8 Pengrusakan fasilitas pemerintah 1.5 Bentrok warga 1.4 Sumber : Susenas Panel 2006 (Jumlah total desa 566) kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 49

Panjangnya antrian terutama bagi manula berpotensi menyebabkan kecelakaan kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 50

Jauhnya jarak ke kantor pos terdekat berpotensi menyebabkan kecelakaan Waktu tempuh menuju PT Pos terdekat Kurang dari 1 jam 1 – 2 jam 3 – 5 jam Lebih dari 5 jam kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 51

Mengapa terjadi kekerasan kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 52

Sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik dapat mengurangi korupsi kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 53

Sumber informasi mengenai BLT kembali EVALUASI PELAKSANAAN BLT 2005 54