PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK AKSELERASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AIDS (P2HA) DI KAWASAN HA ANIM Disampaikan dalam Pertemuan KPA Regio Ha Anim Dalam.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Advertisements

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Selamat Datang di Badan PPSDM Kesehatan
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Tindak lanjut penyelesaian rka-k/l t.a kemenko kesra
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 MARET 2012.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2011.
BONUS DEMOGRAFI ADALAH DIVIDEN DARI MELIMPAHNYA TENAGA MUDA YANG JUMLAHNYA BESAR SEBAGAI HASIL DARI PENURUNAN TINGKAT FERTILITAS DAN MORTALITAS YANG TINGGI.
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Pemerintah Kota Lubuklinggau
Strategi Pembangunan Asia
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
ASPEK PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI JAMBI
Membumikan Politik Luar Negeri Bagi Kepentingan Rakyat
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si. NIDN:
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
KONDISI KEPENDUDUKAN DALAM MENYAMBUT BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI ACEH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
AKUNTABILITAS KINERJA
BONUS DEMOGRAFI DESY ACHIRILFANI RIZKA INDAYANI Pendidikan Lingkungan
ASSALAMUALAIKUM .
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
RPJMN Bidang Tata Ruang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
KELOMPOK 2 ANDIKA ANNISA DWI NIRMALA NIRWAN BELLA SAFIRA
Peluang dan Tantangan BONUS DEMOGRAFI INDONESIA.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
GEOGRAFI REGIONAL INDONESIA PGO 6230
FORUM KONSULTASI PUBLIK
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK AKSELERASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AIDS (P2HA) DI KAWASAN HA ANIM Disampaikan dalam Pertemuan KPA Regio Ha Anim Dalam rangka akselerasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Hotel Coreinn - Merauke, 25-27 Oktober 2016

 Lingkungan strategi global Tantangan pembangunan nasional dan Papua,  MEA dan SDGs Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  Integrasi Ekonomi (2015)  SDM berkualitas dengan daya saing tinggi  Lingkungan strategi regional SDGs (Sustainable Development Goals) dengan 17 target (2015-2030)  Mengakhiri Kemiskinan MDGs (Millenium Development Goals) dengan 8 target (berakhir 2015)  Pengentasan Kemiskinan  Lingkungan strategi global

Isu-isu pembangunan SDM di Papua, termasuk di Wilayah Ha Anim: Tekanan penduduk - Gerak penduduk migran dan urbanisasi - ∑ penggangguran meningkat - Kemiskinan Kualitas SDM (IPM) - Pendidikan, kesehatan, daya beli Bonus Demografi - Angka ketergantungan (Dependency Rasio) Degradasi lingkungan (fisik-sosial) - Pemukiman liar - Alih fungsi lahan - Potensi konflik horisontal

SITUASI (EPIDEMI) HIV DAN AIDS DI PROVINSI PAPUA HIV : 9.362 orang AIDS : 15.871 orang JUMLAH : 25.233 orang Meninggal : 1.836 (terlapor) Usia 20-49 thn: 80,68% Sumber: Dinkes Papua, Maret 2016

Kini dan telah berimplikasi terhadap: Masalah HIV/AIDS yang terus MENINGKATdi Papua termasuk di wilayah Ha Anim Kini dan telah berimplikasi terhadap: DEMOGRAFI: Menurunkan Angka Harapan Hidup SISTEM YANKES: Sumber daya terserap, yang lain terbengkelai EKONOMI: Produktifitas rendah, kemiskinan  kualitas SDM ? TATANAN SOSIAL: Kerawanan sosial (cerai, anak yatim dll) SOSIAL-EKONOMI: Beban keluarga, suku, pemerintah Jangka Panjang berdampak pada: Daya saing SDM menuju MEA dan mencapai SDGs Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peluang Bonus Demografi

BONUS DEMOGRAFI Berdasarkan proyeksi 2010-2035, Bonus Demografi sudah dimulai sejak tahun 2012 dan titik terendah rasio ketergantungan terjadi Tahun 2028-2031. Potensi bonus demografi  meningkatnya jumlah angkatan kerja usia produktif, meningkatnya tabungan masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Setiap provinsi memiliki momentum bonus demografi berbeda  rasio ketergantungannya berbeda. Sumber. Bappenas, 2013, Proyeksi Penduduk 2010-2035.

Provinsi Papua menuju “BONUS DEMOGRAFI” Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia (Bappenas, BPS, UNFPA dan Koalisi Kependudukan)

IPM Provinsi Papua, sebagai potret kualitas SDM: Tahun Nilai IPM Peningkatan 2006 62,80 0,70 2007 63,41 0,61 2008 64,00 0,59 2009 64,55 0,55 2010 64,94 0,39 2011 65,36 0,42 2012 65,86 0,50 2013 2014 56,60 2015 56,68 0,08 Dalam 5 tahun dengan APBD besar, IPM naik 0,81 (Standar Nasional BPS)

Rangking IPM menurut Kota/Kabupaten (2013)

Konsentrasi Migran seumur Hidup di Ha Anim TINGGI: Terdapat 125.213 penduduk yang masuk ke Papua selama lima tahun terakhir (5%) 74.682 masuk Konsentrasi Migran Seumur Hidup di Kawasan Ha Anim rata-rata 22,21% yaitu: - Merauke : 39,31% - Boven Digoel : 32,37% - Asmat : 3,69% - Mappi : 2,76% 10 Sumber : BPS, SP1971 sd SP2010, diolah Koalisi Kependudukan Papua)

Migran Risen di Kawasan Ha Anim, TINGGI: Terdapat 125.213 penduduk yang masuk ke Papua selama lima tahun terakhir (5%) 74.682 masuk Tujuan Migran Risen di Kawasan AnimHa rata-rata 5.89% yaitu: - Boven Digoel: 12.10% - Merauke : 5,00% - Asmat : 3,69% - Mappi : 2,76% 11 Sumber : BPS, SP1971 sd SP2010, diolah Koalisi Kependudukan Papua)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2000-2010: LPP di Kawasan AnimHa rata-rata 4,36% yaitu: - Boven Digoel: 6,97% - Merauke : 3,80% - Mappi : 3,34% - Asmat : 3,24% Sumber : BPS, SP1971 sd SP2010, diolah Koalisi Kependudukan Papua)

Fakta di wilayah Ha Anim: Jumlah penduduk (PDA 2014): 443.383 jiwa (14,62%) Kasus HIV/AIDS (Dinkes Papua, 2016): 2.037 kasus (80% pada usia 20-49 tahun  usia produktif) Dependency Rasio (KK Papua, 2016): 65 (harus kurang 15 point  menuju tahapan awal Bonus Demografi (DR=50) Nilai IPM sebagai Potret kualitas SDM (BPS, 2014) - Rata-rata lama sekolah (R2LS)  6.51 tahun - Harapan lama sekolah (HLS)  5.97 tahun -Daya beli masyarakat (DBM)  595.817 -Usia harapan hidup (UHH)  65,94 tahun Jangka panjang  mempengaruhi pencapaian Kualitas SDM di wilayah Ha Anim dengan Daya Saing Tinggi

AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa (kampung) dalam kerangka negara kesatuan Memperkuat kehadiran negara dalam melalukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Wilayah Geografis Wilayah Adat Pendekatan pembangunan Papua dan P2HA KPA-P: Pendekatan Keruangan: Pantai Selatan-Utara, Pantai Pulau, Perbatasan dan Pegunugan Tengah Timur-Tengah Barat Pendekatan Wilayah Adat: Tabi, Saireri, La Pago, Me Pago dan Ha-Anim Pendekatan Demografi: Askes mudah, sulit dan pegunungan Wilayah Geografis Wilayah Adat

Dasar Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS (1) Masalah HIV/AIDS harus dianggap masalah kemasyarakatan lintas sosial-budaya-geografis, dan ditanggulangi melalui “Semangat dan Gerakan kewilayahan“  pendekatan kontekstual (adat-geografis-demografis) P2HA diselenggarakan dengan pendekatan berbasis nilai-nilai sosial-budaya dan norma kemasyarakatan (kearifan lokal)  gerakan unsur 3T dan 2T Upaya P2HA dilakukan masyarakat, pemerintah dan LSM dengan prinsip kemitraan  sinergi

Dasar Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS (2) Menghormati harkat dan martabat ODHA serta keluarganya (non diskriminasi) Upaya P2HA melalui strategi KIE (strakom) berbasis nilai kearifan lokal cara efektif dan juga harus didukung kegiatan lainnya  program perubahan perilaku, perawatan dan pengobatan Mengusahakan adanya regulasi yang mendukung program P2HA secara terpadu, komprehensif dan keberlanjutan

Terima kasih Selamat berdiskusi .....................