KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Advertisements

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PENGANTAR AKUNTANSI II
Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BAB 4 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan.
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
CONCEPTUAL FRAMEWORK.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
MATERI 2 STRUKTUR TEORI AKUNTANSI.
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
MODUL V LAPORAN KEUANGAN SYARIAH Tujuan pembelajaran
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Universitas Negeri Semarang
AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
Akuntansi Perbankan Syariah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah)
Kerangka Konseptual.
PERTANGGUNGJAWABAN APBD.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia)
Pertemuan 1.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Analisis Kesalahan
Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Kerangka Konseptual Laporan Keuangan Dominggus Domu Patimara ( ) Sostianus Langga ( ) Elisabeth Teresia Kay ( ) Aripka Panransia.
KDPPLK Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK bagi para pengguna eksternal.
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Akuntansi Sektor Publik
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
B A B 2 KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1. LUTFIANA NUGRAHAENI MUHAMMAD ARIFIN DASAR AKUNTANSI Tugas 1.
Disusun Oleh: Ramina Anjani ( ) Kelas VI Reg 1 A Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains 2018.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Transcript presentasi:

KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN Kelompok 1: Sri Wahyuni Adha Dewi Astuti Damsil Da’ami Andini Dwi Prasusanti Afrianti M. Bora Nuning Sri Noviani M. Ardiansyah Kemal Rusni

DEFINISI KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP).

TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya; Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

DEFINISI LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Laporan keuangan juga digunakan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemakai. 

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Tujuan dari laporan keuangan yakni menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat bermanfaat begi pengguna laporan tersebut sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan

ASUMSI DASAR Asumsi kemandirian entitas Asumsi kesinambungan entitas Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami

PRINSIP PELAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi; Prinsip nilai historis; Prinsip realisasi; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip penyajian wajar. PRINSIP PELAPORAN KEUANGAN