Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Forum OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 28 Februari 2018 B A P P E D A Provinsi Jawa Barat

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025 Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat 01 02 03 04 05 2005 - 2008 2013 - 2018 2008 - 2013 2018 - 2023 Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh Mencapai Keunggulan Masyarakat di Segala Bidang Sumber : Perda Nomor 24 Tahun 2010

Mencapai Kemandirian Mayarakat Jawa Barat” Tema Pembangunan “Peningkatan daya saing daerah Bagi Upaya Mencapai Kemandirian Mayarakat Jawa Barat” DAYA SAING DAERAH adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. KEMANDIRIAN MASYARAKAT adalah berkurangnya ketergantungan masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang terhadap pihak eksternal dan meningkatkan peran Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional.

Isu Strategis RKP 2019 RKPD 2019 Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran Penurunan Ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayah pengembangan dan Kawasan Strategis Provinsi Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang Penguatan Reformasi Birokrasi Optimalisasi Modal Sosial dalam pembangunan daerah Penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan konektivitas dan sector unggulan Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif Pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis

Prioritas Pembangunan RKPD 2019 Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustry berkelanjutan Penguatan Reformasi Birokrasi Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Peningkatan Modal Sosial RKP 2019 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilihan Umum

Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya, dengan sasaran : Pengelolaan pendidikan khusus Meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan menengah Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terwujudnya kawasan permukiman yang layak Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi Rehabilitasi, sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Prioritas Pembangunan Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan insfrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengan sasaran: Meningkatnya pembangunan sarpras utama di PKN, PKW, dan PKL Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur transportasi (jalan dan perhubungan) Meningkatnya kinerja sistem jaringan irigasi Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan

Prioritas Pembangunan Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), dengan sasaran : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Usaha Kecil Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Berkembangnya ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas usaha dan inovasi produk Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran : Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui konservasi sumber daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang

Prioritas Pembangunan Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan, dengan sasaran : Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan non kayu, kelautan dan perikanan melalui pemanfataan teknologi tepat guna Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Penguatan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran : Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran : Meningkatnya kompetensi untuk pencari kerja Pengembangan kewirausahaan bagi penduduk miskin Penguatan kelembagaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin Peningkatan modal sosial, dengan sasaran : Meningkatnya keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya toleransi beragama dan antar suku Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan

Kriteria Substansi Usulan Kegiatan 2019 Perangkat Daerah Kegiatan Prioritas dalam Rancangan Awal Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2019 (RPJMN 2015-2019). Kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU). Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)). Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD. Kabupaten/Kota Kegiatan Prioritas dalam Rancangan Awal Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Jabar Tahun 2019 Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU).

Arahan Kegiatan BP2D Tahun 2019 Kegiatan penelitian yang mendukung percepatan pencapaian target pembangunan sektoral : Pencapaian target nasional universal akses 100 – 0 – 100 terutama dalam pemenuhan penyediaan air minum di wilayah rawan air Target 2019 : Cakupan pelayanan air minum 76 – 80% (Rancangan Teknokratik RPJMD 2018 – 2023) Target Universal akses 2019 : 100% Realisasi 2017 : 73,17% Penelitian untuk menjawab krisis energi (EBT) dan pangan Kegiatan tidak bersifat penyusunan perencanaan pengembangan sektoral (Road Map, dll) untuk menghindari tumpang tindih kegiatan pada dinas teknis Merumuskan dan menyampaikan hasil hasil penelitian yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Renstra OPD maupun RPJMD 2018 - 2023

Terima Kasih