PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Komponen-Komponen Pendidikan
Prinsip – Prinsip MBS.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
(2)KARAKTERISTIK IPS SD
Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.
MANAJEMEN ASSESMENT DAN DAYA DUKUNG PENDIDIKAN
Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
SHIP PARTNER.
Berbasis Kurikulum 2013 Dokumen 1 Penyusunan KTSP BIMBINGAN TEKNIS
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
1. Mengenal karakteristik peserta didik
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sesi 4 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
Hubungan Masyarakat Manajemen.
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Oleh: Tia Ayu Ningrum, M.Pd
DEWAN PENDIDIKAN DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Hubungan Sekolah dan Masyarakat
DEWAN PENDIDIKAN Managemen Pendidikan.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SELAYANG PANDANG RENCANA KERJA RA (RKRA). LANDASAN HUKUM Penyusunan RKJM adalah sebagai berikut : 1.UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Model-Model Pembelajaran di Sekolah Kecil Oleh: Dr. Reddy Siram, M.Pd.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Disajikan oleh : TITA ROSITA Workshop Penyusunan Rncana Tindak Program Pengimbasan Kemitraaan Kepala Sekolah DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPDIKNAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: KESADARAN ADANYA TANGGUNG JAWAB BERSAMA KERJA SAMA YANG SALING MENGUNTUNGKAN (MEMBERI & MENERIMA) EFEKTIFITAS & EVFISIENSI (PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA,LINGKUNGAN, BUATAN) MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS,KESERASIAN PROSES, KESESUAIAN HASIL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: (2) Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan Terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan (saling memberi dan menerima) antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya buatan, seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundangan Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatkannya produktifitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik, dan lingkungan serta komitmen dari para pelaksana pendidikan

Karakteristik Indikator Mutu Dalam Sistem Lingkungan dimana Sekolah berlokasi Konteks Rencana, SDM, SarPras, manajemen Masukan Pengolahan Organisasi, Belajar Pembelajaran & Penialian Proses Pencapaian akademik, Peningkatan Keterampilan, Perubahan sikap & Perilaku Hasil Keberhasilan Studi lanjut, Kesiapan kerja, Perolehan Pendapatan, Citra sekolah Sebagai Komponen Integral SISDIKNAS Dampak

INTERAKSI SEKOLAH DENGAN LINGKUNGAN 4 1 Lingkungan Organisasi dan kelembagaan Terkait secara horizontal, Vertikal, maupun lateral tanpa meng-Kotak-kan diri dalam lingkungan birokrasi Lingkungan Fisik : Lokasi dan geografis yang perlu dikenal SEKOLAH Sebagai organisme yang berinteraksi dengan lingkungan 3 2 Lingkungan Masyarakat : Orang, anggota masyarakat, Lembaga kegamaan, kebudayaan Dan adat istiadat, memberi pengaruh Dan berpotentsi mendukung Penyenggaraan pendidikan Lingkungan NirFisik Lingkungan yang ada tetapi tidak tampak, contohnya :Waktu yang selalu berubah dan jaringan maya

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN MUTU SEKOLAH PARTISIPASI MASYARAKAT ITU SESUATU YANG HARUS DIWUJUDKAN DAN DIKEMBANGKAN AGAR PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM DALAM MASYARAKAT DAPAT BERFUNGSI SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TIDAK HANYA BERUPA SUMBANGAN DANA DARI ANGGOTA MASYARAKAT BAGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN MELAINKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SEJAK AWAL MULAI PERENCANAAN , PENGAMBILAN KEPUTUSAN , PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN 3. PARTISIPASI MASYARAKAT MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM YANG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG KUAT, OLEH KARENA ITU KEPALA SEKOLAH TIDAK RAGU-RAGU DALAM MENYUSUN RENCANA, MENGEMBANGKAN KEGIATAN, MEMBERIKAN KEWENANNGAN PELAKSANAAN , DAN MEMANTAU SERTA MENGAWASI PELAKSANAAAN

UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PASAL 4 (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaan dan pengendalian mutu layanan pendidikan , logika, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejah teraan umat manusia BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH PASAL : 6 (2) setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan PASAL 9: Masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan

PERAN MASYARAKAT TUMBUH BILA TERCIPATA KOMUNIKASI EFEKTIF: Berikan informasi, perlu adanya persamaan penafsiran/sejalan, terbentuk Pengertian bersama, kepercayan atau keyakinan bersama,(identifikasi apa,siapa, bagaimana) maka tingkatkan menjadi tindakan bersama dalam mencapai tujuan,

UPAYA PARTISIPASI MASYARAKAT DAPAT DITUMBUHKAN: Pengkajian Kondisi dan Kebutuhan Langkah ini dengan cara mengumpulkan data mengenai siswa dan lingkungan, serta dengan melibatkan anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan. Data mengenai siswa diantaranya data pribadi, latar belakang sosial ekonomikeluarganya, tempat tinggal termasuk kondisi geografis dan transpotasinya, dorongan untuk bersekolah sedangkan data untuk sekolah diantaranya : jumlah dan latar belakang guru, kondisi sarana dan fasilitas dan posisi atau lokasi . kondisi sosial ekonomi masyarakat (pertanian, perindustrian, perdagangan, pingiran kota dll) setelah data terkumpul segera dilakukan analisis untuk mengetahui masalah apa saja yang perlu segera diperhatikan.

Pengkajian Kondisi dan Kebutuhan Langkah ini dengan cara mengumpulkan data mengenai siswa dan lingkungan, serta dengan melibatkan anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan. Data mengenai siswa diantaranya data pribadi, latar belakang sosial ekonomikeluarganya, tempat tinggal termasuk kondidsi geografis dan transpotasinya, dorongan untuk bersekolah sedangkan data untuk sekolah diantranya : jumlah dan latar belakang guru, kondisi sarana dan fasilitas dan posisi atau lokasi . kondisi sosial ekonomi masyarakat (pertanian, perindustrian, perdagangan, pingiran kota dll) setelah data terkumpul segera dilakukan analisis untuk mengetahui masalah apa saja yang perlu segera diperhatikan.

Perumusan Gagasan Berdasarkan data dan hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan gagasan yang sifatnya masih semacam penjajakan , kemungkinan . Perumusan gagasan tersebut tetap dilkakukan dengan melibatkan beberapa orang yang berkepentingan langsung, seperti rekan sejawat, pemuka pendapat (oponion leader) di masyarakat. Gagasan yang dirumuskan , misalnya bagaimana kalau belajar pada sore hari, dimana kegiatan dilakukan, siapa yang bisa mengawasi dll

Pengujian Gagasan Gagasan yang telah dirumuskan disajikan untuk mendapat tanggapan dari sekelompok orang atau tokoh yang berpengaruh termasuk pejabat yang bertanggung jawab

Perencanaaan Program Setelah mendapat tanggapan, komentar dan saran dari para tokoh, disusunlah rencana kegiatan, termasuk struktur organisasi, yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.

Penyediaan Informasi Rencana yang telah dikembangkan disebarkan kepada masyarakat yang diperkirakan mempunyai potensi untuk mendudukung pelaksanaan program.

Mengusahakan Dukungan Informasi yang telah tersedia perlu diikuti dengan usaha promosi, yaitu menarik perhatian anggota masyarakat agar mereka memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan moral, dukungan kebijakan, dukungan fisik, dukungan tenaga dan dukungan finansial

Melatih dan Memberikan Tuntunan Agar supaya pelaksanaan kegiatan berjalam seperti yang diharapkan, perlu di libatkan anggaota masyarakat, yang mempunyai keahlian atau keahlian tertentu, seperti misalnya dokter, pengusaha dan lain-lain sesuai dengan jenis.

Memberikan Kepercayaan Upaya ini merupakan pendelegasian wewenang kepada mereka yang dipilih dan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan.

Memantau Pelaksanaan Kegiatan : Meskipun wewenang pelaksanaan telah diserahkan atau didelegasikan kepada sekelompok orang tertentu , kepala sekolah masih tetap bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan termasuk memberikan saran pertimbangan atau peringatan.

Memberikan Laporan Secara berkala segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan perlu dilaporkan kepada semua pihak yang berkepentingan , seperti orang tua siswa, tokoh mayarakat dan instansi terkait

Konsep Dasar Pengelolaan Partisispasi Masyarakat Menurut COPLANER(1972) Norma Sosial Musyawarah Mufakat Tenggang Rasa Gotong Royong Keterbukaan Kebersamaan Keteladanan Kepatuhan Tolong Menolong

Hubungan Yang Harmonis Sekolah dan Masyarakat Akan Membentuk : Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada dimasyarakat termasuk dunia kerja. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat arti dan pentingnya peranan masing-masing Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada dimasyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah dan Dewan pendidikan

Dewan Pendidikan berperan sebagai : Pemberi pertimbangan (advisory) agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; Pendukung pertimbangan (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga.Penyelenggaraan pendidikan; Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Legislatif) dengan masyarakat.

Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai : Kebijakan dan program pendidikan; Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan Kepala satuan pendidikan; Kriteria fasilitas pendidikan; Dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. - Mendorong orang tua dan msyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

Fungsi Dewan Pendidikan Adalah Sebagai Berikut : Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

Komite Sekolah Bertujuan Untuk : Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.

Komite Sekolah Berperan Sebagai : Pemberi pertimbangan (advisory) agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; Pendukung pertimbangan (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut : Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelengaraan pendidikan yang bermutu; Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai :

Kebijakan dan program pemerintah; Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Kriteria kinerja satuan pendidikan; Kriteria fasilitas pendidikan; dan Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Mendorong orang tua dan msyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; Menggalang dana msyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidik disatuan penddiikan.

Program Penyediaan dan Menciptakan Lingkungan Belajar Yang kondusif, Antara Lain: Menciptakan budaya belajar mandiri di rumah Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah baik yang bersifat ektraskulikuler maupun kulikuler Menciptakan situasi yang demokratis di rumah agar terjadi tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan. Memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah, dalam mengembangkan potensi anaknya. Menyediakan sarana belajar yang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.

Menjalin Hubungan Harmonis Antara Sekolah, Orang Tua & Masyarakat Dengan Program Kegiatan Antara Lain : Melibatkan orang tua secara proporsional dan profesional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Menjalin komunikasi secara intensif, proaktif sekolah dengan menghubungi orang tua peserta didik dengan melalui beberapa cara antara lain : Mengucapkan selamat kepada orang tua atas kesuksesan anaknya diterima pada sekolah tersebut. Mengadakan rapat rutin dengan orang tua kelas sehingga rapat dapat efektif dan orang tua saling mengenal. Mengirim berita tentang perkembangan anak di sekolah, berita sekolah secara periodik kepada orang tua. Mengundang orang tua dalam rangka mengembangan kreatifitas dan prestasi peserta didik. Mengadakan home visit untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pridabadi peserta didik.

Beberapa Pendekatan Yang Dapat Digunakan Oleh Sekolah Untuk Menggalang Partisipasi Masyarakat Antara Lain : Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, sepeti bhakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar, keagaaman, dan pentas seni. Mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya, antara lain : pigur masyarakat (kiayi, ustad, dll), olahragawan, seniman, informal leaders, psikolog, dokter, dan pengusaha. Melibatakan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai programn dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya. Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Depdiknas (2000) : Program dan kegiatan yang dikembangkan harus menguntungkan kedua belah pihak (motualisma), sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung jika membantu program sekolah untuk kepentingan tersebut dan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat sekolah dapat

Mengadakan buletin sekolah, majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan progam sekolah, untuk diiformasikan kepada masyarakat. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua murid untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat, misalnya dalam perayaan hari nasional dan keagamaan.