KONSEPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELOMPOK I Astri Palindatu Claudea devada Ambang Mahdi Maria Salome Febrina Sidabutar Aditya Bayu.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Membangun negara dari desa
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
Oleh EDY WASONO,SE KASI PEMBERDAYAAN KECAMATAN TEGALOMBO
Kelompok Peminjam.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
PERAN LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
Pendekatan Pembangunan Wilayah
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG
Good Governance Etika Bisnis.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
DANA AMANAH MASYARAKAT
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Pengembangan Masyarakat (Community Development)
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
LANGKAH STRATEGIS DALAM MEMBANGUN MICRO FINANCE BERKELANJUTAN.
KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS
Hukum Investasi dan Pasar Modal
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of.
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of.
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program PISEW
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Universitas G A L U H Metode Pemberdayaan Masyarakat oleh Ivan Sayid Nurahman, S.P., M.P. MKB SKS.
Transcript presentasi:

KONSEPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELOMPOK I Astri Palindatu Claudea devada Ambang Mahdi Maria Salome Febrina Sidabutar Aditya Bayu

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Ada 2 pengertian : Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pada pokoknya, pendekatan konvensional ini ditandai oleh transplantatif planning, top down, inductive, capital intensive, west- biased technological transfer, dan sejenisnya. Beberapa paradigma pendekatan pembangunan mulai mengalami pergeseran dari yang konvensional menuju pembangunan alternatif, yaitu : 1. Pembangunan wilayah (regional development) 2. Pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development). 3. Pembangunan berbasis komunitas (community-based development). 4. Pembangunan berpusat pada rakyat (people-centered development). 5. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 6. Pembangunan berbasis kelembagaan (institution-based development

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Pemantapan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat Masyarakat miskin

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Maksud dilaksanakan Meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha yang produktif Produktifitas pembangunan sarana dan Prasarana Mekanisme pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan bertumpu pada peran aktif masyarakat sebagai langkah nyata pemberdayaan masyarakat Serta aparat pemerintah sebagai pendamping dan memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan PPK

7. penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan 6. penerapan teknologi tepat guna dan padat karya 5. penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan 4. pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan 3. pemihakan pada penduduk miskin 2.pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan 1. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan pembangunan Pendekatan bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diwujudkan dalam bentuk

Prospek Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ke depan PPK merupakan salah satu program pembangunan yang didesain dengan pendekatan partisipatif dan informatif dengan menyediakan dana langsung bagi masyarakat melalui kecamatan sehingga PPK berupaya mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara kecamatan-desa sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan di tingkat lebih bawah dapat dilakukan dengan keterbukaan, efisiensi, serta pengelolaan dana pembangunan lebih efektif

Unit Pengelolaan Keuangan Merupakan unit pengelola dana yang berada di tingkat kecamatan yang di dalamnya terdapat pengurus yang sifatnya mewakili masyarakat. Fungsi UPK untuk mengelola keuangan dan mengawasi proses pengadaan pembangunan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi di pedesaan UPK berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah sehingga dana dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri

Lembaga keuangan dengan prinsip perbankan dengan menerapkan prinsip kebersamaan (kooperatif) UPK 3. Menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari surplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi 2. Mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat mendayagunakan bantuan sehingga menjadi modal bagi kegiatan usaha 1. Mempersiapkan terciptanya kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan

Contoh pemberdayaan masyArakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Pemberdayaan masyarakat pesisir menggunakan Program PEMP Oleh DPL : Misi Program PEMP Program PEMP adalah meningkatkan kemandirian masyarakat - pengembangan kegiatan ekonomi - peningkatan kualitas SDM -partisipasi masyarakat -penguatan modal dan - penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tujuan Program PEMP untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Pendekatan PEMP Masyarakat harus terhimpun dalam satu kelembagaan agar segala aspirasi dan tuntutan dapat disalurkan dengan baik. Kelembagaan menjadi penghubung antara pemerintah dan swasta kelembagaan Peran pendamping sangat dibutuhkan terutama mendampingi masyarakat dalam menjalankan Terpenting dari pendampingan a/d menempatkan orang yg tepat pd kelmpok yg tepat pula Pendampingan Dana yang bergulir merupakan dana yg disediakan untuk masyarakat melakukan usaha Setelah berhasil sebagian keuntungan mereka boleh diberikan kepada masyarakat lain Dana usaha produktif bergulir

TERIMA KASIH