Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
Advertisements

1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
A DHI P UTRA A LFIAN D IREKTUR P EMBERDAYAAN K OPERASI DAN UKM 27 F EBRUARI 2014.
Presentasi Direktur BQ “ Baiturrahman”, Banda Aceh
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
MEMBANGUN UMKM yang UNGGUL dengan ‘e-Commerce”
Ir. Iwa Gartiwa. MM Ketua Kadin Kota Bandung
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
Potensi Pengembangan Koperasi didasarkan pada Jenis Usaha Koperasi di Wilayah Kota Banjar sebagai berikut : Ditinjau dari Tata letak Geografis Kota Banjar.
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
Rencana Implementasi Pembentukan LPKP
Skim Penelitian Desentralisasi
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Kementerian Koperasi dan UKM
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
RENCANA PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2016 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DAERAH   Dr. H. Suroto, S.E., M.M. Aktivis dan.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
KUMKM SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
RAPAT KERJA DISPERINDAGSU PROVINSI / KAB/KOTA T.A. 2017
PEMBERDAYAAN PROGRAM : DIMULAI DARI SEKTOR UMKM Dengan :
INDUSTRI & PERDAGANGAN
DANA AMANAH MASYARAKAT
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
BIDANG KOPERASI PROGRAM : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH NO KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN 1 PENILAIAN KESEHATAN.
SOSIALISASI DAN PERCEPATAN PENYALURAN KUR
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PROGRAM PENELITIAN & PENGABDIAN (SKIM DITJEN DIKTI)
Peraturan Menteri Pedoman Pelaksanaan KSPPS/USPPS
(BAB I) Akuntansi untuk koperasi dan umkm
oLEH : Dindin Abdurohim BS
Sosialisasi IPTEK bagi Kewirausahaan
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UKM BERBASIS AGRIBINSIS
STRUKTUR PERMODALAN KOPERASI
Nama: M. Maghfur Lahir: Madiun, 02 Nopember 1981 Istri: 1 Anak: 1. Tsabita Aula Ramadhani : 2. Menunggu??? Telp:
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Disampaikan pada:
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
Universitas Kanjuruhan Malang
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Transcript presentasi:

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM Program Prioritas dan Rencana Kegiatan 2018 Disampaikan pada: Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Pemasaran Produk Usaha Kecil Mikro Rabu, 24 Januari 2018

5 Jawa Timur 1 2 3 5 4 ASPEK INOVASI 2018: KOPERASI UMKM PEMBERDAYAAN “Peningkatan Kualitas KUMKM Berbasis Syariah” 1 2 PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PENINGKATAN KUALITAS SDM 3 KOPERASI UMKM 5 PERLUASAN AKSES PASAR PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI INOVASI 2018: Mengkoperasikan Syariah dan Mensyariahkan Koperasi 4 PENINGKATAN AKSES PERMODALAN

Sosialisasi, penyuluhan, Pendampingan Online Data System I N D K A T O R Kelembagaan: 7.545.140 anggota; 93.277 karyawan, 109.216 pengurus/ pengawas 31.690 KOPERASI Peningkatan kompetensi pengelola koperasi dan kualitas RAT Penguatan usaha koperasi sektor riil Peningkatan akes permodalan melalui pemupukan modal sendiri, dana perbankan dan nonperbankan. Perluasan akses pasar dan akses produk Penilaian kesehatan KSP/ USP. Usaha: Aset: 30,7 trilyun Omset: 42,6 trilyun SHU: 3,3 trilyun RAT TB 2016: 41,70% Aktif 86,16% 13.216 KOPERASI 27.304 KOPERASI Restrukturisasi Usaha Penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi Tdk RAT Th. 2016: 44,45% 14.088 KOPERASI Ditambah jumlah anggota, pengurus, aset, omset (data keragaan) Proses aktif: 4,49% Pengawasan koperasi melalui bedah koperasi Penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi Tidak aktif 13,84% 1424 KOPERASI 4.386 KOPERASI Akan dibubarkan: 9,36% 2.962 KOPERASI Usulan pembubaran koperasi di Kementerian Kel masyarakat Sosialisasi, penyuluhan, Pendampingan

Sensus 2012 UMKM 6,8 juta PRODUKSI PERMODALAN PASAR PASAR RAKYAT Standarisasi produk Penguatan usaha melalui bimtek inovasi produk Penguatan manajemen produk melalui penguatan bahan baku lokal & kualitas kemasan produk PERMODALAN PASAR MENENGAH 30.410 0,45% Lingkage program dengan perbankan dan Non Perbankan PAMERAN CTH AKRINDO KEMITRAAN GALERI MISI DAGANG Penguatan usaha melalui magang siap ekspor dan BDC Penguatan manajemen produk melalui penguatan bahan baku lokal & kualitas kemasan produk Standarisasi produk Lingkage program dengan perbankan: Dagulir, Loan Agreement, KUR. Kemitraan dengan nonperbankan : BUMN, BUMD, swasta, Koperasi KECIL 261.827 3,84% Penguatan usaha melalui magang siap ekspor dan BDC Penguatan manajemen produk melalui penguatan bahan baku lokal & kualitas kemasan produk Standarisasi produk Penguatan kelembagaan melalui fasilitasi badan hukum MIKRO 6,5 jt 95,72% Ditampakkan UKM yang siap ekspor Hasil Update 2017: Siap Ekspor: 1.078 UKM Perintis Ekspor: 2.560 UKM Regional: 6.164 UKM Start up WUB Wirausaha Pemula Magang WUB Inbis Koperasi PASAR RAKYAT UMKM PTN / PTS & SMK

KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018 ASPEK PEMBINAAN KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM Penguatan kualitas kelembagaan koperasi melalui PENGAWASAN koperasi, UMKM, dan BMT berbasis syariah 100 KUKM Penguatan kualitas SDM koperasi UKM melalui diklat koperasi dan UMKM Total 2.265 KUKM terdiri dari : Diklat APBD : 300 KUKM Pelatihan (DAK) : 570 KUKM Pelatihan (Cukai) : 1.395 UKM Pendataan koperasi UKM melalui ONLINE DATA SYSTEM (ODS) bagi koperasi aktif di Jawa Timur 31.690 KOP (KOPERASI SE-JATIM) PRODUKSI Inkubator bisnis bagi KUMKM 850 KUKM Magang di K-UKM ekspor yang produknya telah diakui berstandar internasional 130 KUKM Pengembangan KUKM melalui BDC (BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE) 1.000 KUKM PEMBIAYAAN Pengembangan permodalan koperasi syariah dan fungsional 1.563 KUKM Pembiayaan KUKM melalui CSR BUMN, BUMD, dan swasta PEMASARAN perluasan akses pasar melalui promosi dagang (expo KUMKM, pameran, dan pasar rakyat bagi KUMKM) 175 KUKM Penguatan informasi pasar melalui Galeri Batik Dan Cinderamata JAWA TIMUR (DEKRANASDA), CTH (COOPERATIVE TRADING HOUSE), Misi Dagang, KPD, Paviliun JATIM di SMESCO Jakarta TOTAL : 900 KUKM, terdiri dari : Galeri : 315 KUKM CTH : 265 KUKM Misi Dagang (B-to-B): 120 KUKM SMESCO : 200 KUKM

DUKUNGAN TERHADAP KOMODITAS PRIORITAS GAPOKTAN Diarahkan berkoperasi KOPERASI DAN UMKM PENINGKATAN DAYA SAING dan NILAI TAMBAH KOMODITAS PRIORITAS PEMASARAN CTH KPD ONLINE (JATIM ISO) DAN OFFLINE KELEMBAGAAN SDM (UPT DAN INBIS) PRODUKSI (BDC) PEMBIAYAAN (PERBANKAN & NON PERBANKAN) GALERI / DEKRANASDA PAVILIUN JATIM / SMESCO KOPI COKLAT SUSU PADI 1.918 unit koperasi 5 unit koperasi 3 unit koperasi 65 unit koperasi KAB. NGAWI , KAB. JOMBANG, KAB. BOJONEGORO KAB. MALANG KAB. KEDIRI KAB. MADIUN KAB. JOMBANG KAB. MALANG

PENINGKATAN AKSES KOPERASI JASA KEUANGAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN AKSES KOPERASI JASA KEUANGAN KOPWAN Hibah 2x 8.506 6.300 KOPWAN KONVENSIONAL PENINGKATAN AKSES melalui NAIK KELAS KUR CSR DAGULIR 2.307 375 SYARIAH SYARIAH Dibimtek

Terima Kasih