Solusi Latar Belakang Permasalahan Terdapat +/- 13 Juta Housing Backlog di Indonesia Presiden Jokowi menetapkan Pariwisata sebagai sektor core Terdapat 70.000 desa di Indonesia Menaikan kesejahteraan rakyat Terdapat +/- 13 Juta HOUSING BACKLOG di Indonesia Presiden Jokowi menetapkan Pariwisata sebagai SEKTOR UTAMA Terdapat 70.000 DESA di Indonesia Menaikkan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kementrian Pariwisata berkontribusi membangun 100 ribu rumah untuk program 1 juta rumah terjangkau bagi MBR yang dibuat oleh Kementrian PUPR Pariwisata ditetapkan sebagai sektor utama penggerak perekonomian, dan amenitas di kawasan pariwisata adalah salah satu hal yang harus dikembangkan Presiden Jokowi berencana untuk mengembangkan konsep desa wisata, dan tempat menginap (amenitas) adalah komponen yang harus dikembangkan Salah satu janji Presiden Jokowi adalah menaikan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan cara menyediakan rumah terjangkau 1. Rumah Wisata 2. Pondok Wisata 3. Homestay Solusi Permasalahan

Desain Homestay Desa Wisata Berdasarkan Hasil Sayembara Arsitektur Nusantara Danau Toba Tanjung Kelayang Tanjung Lesung Kota Tua Jakarta Bromo Tengger Semeru Borobudur Mandalika Labuan Bajo Wakatobi Morotai

TOP THREE: 3 . Air Connectivity

STRATEGIC RATIONALE “Air Connectivity is a Critical Success Factor for boosting inbound tourists arrival initiatives, since 75% of foreign tourists arrived using air transportation ...“ 2016 12 million 2018 17 million 4

STRATEGIC RATIONALE 30 Jt. Seats Capacity of International Flights sebesar 19,5 juta saat ini ternyata hanya efektif untuk mendatangkan 12 juta wisman*) saja di tahun 2016. Untuk mendatangkan 20 juta wisman di tahun 2019, diperlukan 30 juta seats atau tambahan 10,5 juta seats lagi. PERLU TAMBAHAN 10,5 JUTA SEATS !! Int’l Flight Seats Capacity 30 Jt. 20 Juta WISMAN 2019 Int’l Flight Seats Capacity 19,5 Jt. 12 Juta WISMAN 2016 2016 2019 *) Wisman = Wisatawan mancanegara 5

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN BRANDING (National Branding, Destination Branding, Product Branding) Branding Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia di dalam dan luar negeri pada media digital dan multimedia; Peningkatan Branding di 15 destinasi utama. Promosi Event Daerah ADVERTISING (By Customer, By Product, By Event) Promosi melalui media di Pasar Utama; Promosi di Destinasi Utama Publikasi 100 Calendar of Event; SELLING (Travel Mart, Direct Sales, Festival) Partisipasi dalam pameran wisata (travex) di pasar utama. Kerjasama Promosi Terpadu dengan Airlines, Ferry dan Wholesaler dan Misi penjualan (sales mission) di pasar utama dan kerjasama hardselling dengan airlines dan wholesellers. Berpartisipai dalam Festival terbesar di originasi utama.

Membuka Konektivitas Antar Wilayah STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS BANDARA TANPA PEMBANGUNAN FISIK BANDARA Penataan Slot Time Perpanjangan operating hours De-Regulasi Pemanfaatan IT dan SDM MEMENUHI KEBUTUHAN 2017 PENGEMBANGAN FISIK BANDARA TERBATAS : ( 1 Thn) Rapid Exit taxiway & Apron Bali Percepatan overlay/ pekerjaan runway , taxiway, apron : CGK, SUB, TNJ, SRG Perluasan int’l terminal CGK, MDC, LOP MEMENUHI KEBUTUHAN 2018 PEMBANGUNAN BANDARA BARU : (2-3 Thn) New JOG, New Bali, New Banten, New BDO SUB T3/ 2nd Rwy Revitalisasi Bandara di 10 Destinasi Prioritas MEMENUHI KEBUTUHAN 2019 HARUS DIMULAI SEJAK SEKARANG....!

DUKUNGAN KEGIATAN NASIONAL TAHUN 2018 Annual Meeting IMF World Bank 2018 Pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur World Bank dan IMF pada setiap bulan Oktober, untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini di bidang keuangan. Konten acara, baik pokok dan sampingan (main dan side event) sepenuhnya ditentukan dan dikelola oleh IMF dan WB. Diselenggarakan di Washington DC (untuk dua tahun berturut-turut) dan di negara anggota yang berbeda (setiap tahun ketiga). Negara yang ditunjuk sebagai Host Government menyediakan fasilitas dan mendukung persiapan dan penyelenggaraan acara AM, yang pada tahun 2018 tuan rumahnya adalah Indonesia. Dihadiri oleh 189 Negara, dengan total peserta 12.000 – 15.000 orang. Bertempat di Provinsi Bali pada bulan Oktober 2018. Dukungan Kementerian Pariwisata Penyediaan 378 orang Liasion Officer (LO) yang terdiri dari Putri Pariwisata dan Putri Indonesia; pengadaan seragam LO, dan menyiapkan paket wisata dan promosi event di media cetak, media elektronik, media online, dan media ruang, serta di event internasional. Asian Games 2018 Promosi penayangan di media cetak, elektronik, media online dan juga media ruang di dalam dan luar negeri, serta menyiapkan paket wisata.

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN CALENDAR OF EVENT 2018 KRITERIA PEMILIHAN TOP 100 CoE TAHUN 2018 Event besar yang sudah dikenal secara umum dan melampaui daerahnya. Diselenggarakan secara kontinu (3-4 tahun berturut-turut). Sebaran daerah (proporsional). Memilih beberapa festival yang diselenggarakan secara independen oleh masyarakat. Sudah menjadi tradisi yang dimiliki bersama Berhubungan dengan Pariwisata (usaha dan dampak terhadap kunjungan wisatawan). Sebaran waktu : peak season (Juli-Desember) dan low season (Januari-Juni). Telah dilakukan kurasi oleh Tim Kurator Kemenpar.

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ATRAKSI Pengembangan Atraksi/Daya Tarik Wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas melalui fasilitasi dan dukungan lintas sektor, meliputi : Pengembangan Wisata Alam (bahari : 30 lokasi, ekowisata : 21 lokasi, geopark : 6 lokasi, petualangan : 15 lokasi). Pengembangan Wisata Budaya (sejarah tradisi : 30 lokasi, kuliner belanja : 10 lokasi, halal : 10 lokasi, dan wisata perdesaan : 10 lokasi) Pengembangan Wisata Buatan (kawasan : 5 KEK, olahraga : 10 lokasi, MICE : 7 lokasi). AKSESIBILITAS * Pengembangan Akses Transportasi Udara, Darat dan Laut di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas oleh Kemenhub dengan alokasi Rp 7.09 Trilyun : Pengembangan Bandara : 4 Bandara) Reaktivasi jalur KA : 387 Km Pembangunan Fasilitas Pelabuhan : 4 pelabuhan Pengembangan Akses Transportasi Darat di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas oleh KemenPUPERA dengan alokasi Rp 8.96 Trilyun : Pembangunan Jalan Baru : 12 lokasi Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional : 28 lokasi AMENITAS Pembangunan homestay desa wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi lainnya melalui dukungan lintas sektor. Target 2018 : 3000 unit kamar. Pembangunan 10 toilet bersih di 10 Taman Nasional di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Pembangunan amenitas pariwisata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan alokasi TA 2018 sebesar Rp 631.9 Milyar di 319 daerah (17 Provinsi dan 302 Kab/Kota).

KEGIATAN STRATEGIS 2018 BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN Sertifikasi Kompetensi = 75.000 orang di 34 Provinsi Pelatihan Dasar SDM Pariwisata = 50.000 orang di 34 Provinsi A. Sumber Daya Manusia (SDM) Gerakan sadar wisata di 80 lokasi (destinasi wisata dan sekitarnya). B. Masyarakat Sertifikasi usaha pariwisata (13 bidang usaha pariwisata). C. Industri

RANCANGAN TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2019: PRIORITAS NASIONAL 3

Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 Rancangan Tema RKP 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Catatan: Mainstreaming: Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan, governance. PJ PN dapat melibatkan Deputi lainnya dan Sahli yang belum masuk dalam daftar di atas

Sasaran Utama Program Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif (1/2) Sasaran 2014 (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a. Pariwisata i. Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) 4,2 4,0 5,5 5,5-5,8* 5,6-5,9* ii. Wisatawan Mancanegara (juta orang) 9,2 10,4 12,0 15,0 17,0 20,0 21,6 iii. Wisatawan Nusantara (juta orang) 251 255 263 265 270 275 280 iv. Devisa (Rp triliun) 144,5 163,7 163,8 185,9 223,0 260,0 Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2018, data realisasi K/L mitra, * estimasi sementara, ** target RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 3 1 2 3 4 5 Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi Meningkatkan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, penguatan kemitraan, dan akses ke pembiayaan usaha Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, pengembangan teknologi frontier, serta hilirisasi hasil litbang dan inovasi

PN-3 Prioritas Nasional-3: Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 3 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Perbaikan struktur industri Peningkatan daya saing industri Fasilitasi pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/logistik Peningkatan kerja sama dengan Dunia Usaha Penguatan penyelenggaraaan diklat vokasi Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Percepatan pengembangan 7 Kawasan Pariwisata dan 3 KEK Pariwisata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier Demarkasi PN 3 dan PN 4: a) PN 3: jika peningkatan hasil ditujukan untuk kuantitas raw material, maka difokuskan untuk ekspor; jika peningkatan hasil ditujukan untuk menyediakan bahan baku industri, maka fokusnya untuk memenuhi konsumsi industri dan jasa produktif dalam negeri dan ekspor. b) PN 4: khusus untuk konsumsi masyarakat PP 5: usulan KP cenderung hanya dapat dikontribusikan oleh 1 K/L (LIPI untuk metrologi, LAPAN dan BIG untuk penginderaan jauh, dan BPPT untuk material). kegiatan 5a mungkin bisa diintegrasikan dengan proyek prioritas terkait standar di PP 2, KP 2c Perlu pembedaan antara 1b (industri pengolahan hasil pertanian dst) dan 2b (perbaikan struktur industri yang difokuskan pada pengembangan industri hulu-termasuk industri pengolah hasil produk primer dan pendukung) Perlu kesepakatan mengenai demarkasi pembangunan sarpras pertanian (1e) dengan PN 4 Ketahanan Pangan Merujuk pada hasil rapim 8 Januari 2018, KEK diusulkan masuk ke PN 3, PP 2 (industri) dan PP 3 (jasa produktif, khususnya pariwisata) Pembangunan sarpras sudah dimasukkan menjadi pendukung aksesibilitas kawasan industri, KEK dan kawasan pariwisata Penguatan Informasi dan Komunikasi untuk Efisiensi Produksi, serta Peningkatan Pemasaran dan Ekspor sudah dicakup dalam Pengembangan E-commerce dan Pengembangan Kawasan Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas

1 5 2 3 3 4 PP 3. Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif: Usulan Kegiatan Prioritas Level 2 Program Prioritas (PP) 1 Dukungan Infrastruktur untuk 7 Destinasi Wisata Prioritas (Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika) dan 3 KEK Pariwisata (Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung dan Morotai) Perluasan & Diversifikasi Pemasaran Penerapan Sustainable Tourism Practices Penguatan Kelembagaan, Industri dan Usaha pariwisata di 7 Destinasi Wisata Prioritas 2 Pengembangan Statistik Pariwisata PENINGKATAN NILAI TAMBAH/ EFISIENSI JASA PRODUKTIF Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 3 KEK Pariwiata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/ Pembiyaan Kegiatan Prioritas (KP) Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha 5 3 Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM Penguatan Ekosistem (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI) Pengembangan Industri Seni Budaya Peningkatan Ekspor Produk Indonesia Peningkatan Fasilitasi Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri, Usaha Perdagangan dan Tertib Niaga Pengelolaan Stok dan Harga Pengembangan E-commerce Penguatan 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata dan KEK dapat mencakup dukungan sarpras (aksesibilitas), masterplan, debottlenecking regulasi, penguatan lembaga pengelola kawasan (termasuk yang berbentuk BUMD) serta pengembangan amenitas dan atraksi Perlu ditetapkan apakah Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan (6c) posisinya di PN 3 atau di PN 4 Ketahanan Pangan Peningkatan Efisiensi Transportasi dan Penguatan Informasi serta Komunikasi untuk Efisiensi Produksi, serta Peningkatan Pemasaran dan Ekspor dihilangkan Peningkatan Fasilitasi Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan termasuk penguatan pelaku usaha perdagangan yang berbentuk BUMD Usulan Deputi PMMK terkait KP Pengembangan Industri Seni Budaya diakomodir dalam KP Ekonomi Kreatif (2d) Perluasan Akses Keuangan/ Pembiyaan dibedakan berdasarkan kriteria besaran kredit dan tahapan perkembangan usaha. Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro, Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up, dan Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha (KUR). Fintech dapat masuk di ketiganya. Pengembangan Statistik Ekonomi Kreatif 4 3 Pengembangan Kapasitas Usaha Perluasan Kemitraan Usaha Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan

DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT terhadap pembangunan kepariwisataan daerah III. DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT terhadap pembangunan kepariwisataan daerah

DEKONSENTRASI 19

Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud antara lain : DEKONSENTRASI (PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016) Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; Fasilitasi/dukungan; Bimbingan teknis; Pembekalan/pelatihan SDM; Pemberian penghargaan; Penyuluhan; Supervisi; Penelitian; Survey dan pendataan; Pembinaan; dan Pengawasan dan pengendalian. Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud antara lain : Pelaksanaan Kegiatan Dekon tidak berupa penambahan aset tetap atau bersifat nonfisik.

URUSAN KEMENTERIAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional ; bimbingan teknis; peningkatan peran serta masyarakat melalui Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Partisipasi daerah pada even promosi pariwisata mancanegara Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara sosialisasi Branding Pariwisata Indonesia; pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, media online dan media ruang: pengadaan atau penyediaan bahan promosi; pemasaran paket wisata yang siap jual di masing-masing daerah; partisipasi dalam even seni, wisata budaya, alam, buatan dan bahari serta pasar wisata di tingkat nasional, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi bagi industri pariwisata daerah; dan pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah-daerah. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan pembekalan teknis bidang pariwisata; pembekalan pelayanan prima; penyelenggaraan TOT (Training Of Trainer); dan pembekalan keterampilan bidang pariwisata.

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR Rekap Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2018 NO PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR 2018 UNIT PELAKSANA 1 SEKRETARIAT KEMENTERIAN 3.400.000.000   5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 01 Layanan Perencanaan 2 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN II 7.575.000.000 2587 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China 1.625.000.000 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Wilayah II 2589 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika 675.000.000 2590 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa 3.025.000.000 5338 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik 2.250.000.000 3 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN I 28.975.000.000 2592 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan Thailand 7.725.000.000 Promosi Pariwisata Daerah 02 Event Pariwisata Mancanegara 600.000.000 2593 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah dan Malaysia 10.155.864.000 Promosi Pariwisata Mancanegara 2.050.000.000 03 Bimbingan Teknis 200.000.000 2594 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina, dan Papua New Guinea 7.219.136.000 Event Pariwisata Daerah 2595 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oceania 1.025.000.000 Perjalanan Wisata Minat Khusus Di Australia 4 DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA 45.218.000.000 2598 Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga Jumlah SDM yang Memperoleh Pelatihan Bidang Pariwisata 26.173.000.000 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 17.600.000.000 Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi 1.445.000.000 TOTAL 85.168.000.000

Rekap Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA

Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/KL DANA ALOKASI KHUSUS adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis DAK Fisik Daerah tertentu : daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis Membantu : bukan penyediaan dana yang utama, dan/atau bukan menggantikan yang semua ada. Hanya diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannya harus dibantu Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/KL Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN

MENU KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA 2017 2018 1. PENATAAN KAWASAN PARIWISATA 1. PENATAAN KAWASAN PARIWISATA Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC Pembangunan Toilet dan atau Ruang Ganti Pembangunan/Revitalisasi Sarana Pendukung Kawasan DTW (Kios Cinderamata, Pusat jajanan kuliner, tempat ibadah) Penataan Taman Kawasan DTW (Pagar pembatas, lampu taman, dan pergola) Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Boardwalk/Tempat Parkir Pembangunan Panggung Kesenian Pembuatan Rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC Pembangunan Toilet dan atau Ruang Ganti Pembangunan/Revitalisasi Sarana Pendukung Kawasan DTW (Kios Cinderamata, Pusat jajanan kuliner, tempat ibadah) Penataan Taman Kawasan DTW (Pagar pembatas, lampu taman, gazebo, dan pergola) Pembangunan Jalur Pejalan Kaki/Boardwalk/Tempat Parkir Pembangunan Menara Pandang Pembangunan Gapura Pembangunan Panggung Kesenian Pembuatan Rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan 2. AMENITAS PARIWISATA 2. AMENITAS PARIWISATA Pembangunan Dermaga Jetty dan Titik Labuh di Kawasan Pariwisata Pembangunan Dive Center dan Surfing Center Pembangunan Dermaga Jetty dan Titik Labuh di Kawasan Pariwisata Pembangunan Dive Center, Surfing Center, Talud Pengadaan Katamarang

KRITERIA PENENTUAN DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 Darerah Yang memiliki OPD dengan nomenklatur pariwisata dan telah ditetapkan melalui peraturan daerah Sertifikat lahan/surat tanah/surat hibah/surat keterangan izin membangun dari kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota); Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pariwisata 3 (tiga) tahun terakhir; Potensi pariwisata (jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, Daya Tarik Wisata (alam, budaya dan/atau buatan), Ketersediaan dan kondisi aksesibilitas (jalan, bandara dan dermaga) Rencana pengelolaan DAK. 1 2 3 4 5 6

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016-2018 2017 2018 Usulan Daerah Rp 328.627.400.000 59 Daerah: 2 Provinsi dan 57 Kab/Kota Rp 5.413.284.166.634 383 Daerah: 18 Provinsi dan 365 Kab/Kota Rp 15.013.029.270.000 409 Daerah: 19 Provinsi dan 390 Kab/Kota Alokasi DAK Pariwisata Rp 91.937.120.000 58 Daerah: 2 Provinsi dan 56 Kab/Kota Rp 504.400.000.000 261 Daerah: 17 Provinsi dan 244 Kab/Kota Rp 631.950.000.000 319 Daerah 17 Provinsi dan 302 Kab/Kota Usulan DAK 2017 Dibandingkan Tahun 2016 Naik Lebih Dari 15 Kali Lipat Dan Alokasinya Naik Lebih Dari 5 Kali Lipat Usulan DAK 2018 dibanding tahun 2016 Naik lebih dari 3 kali lipat dan alokasi nya naik 25%

PERKEMBANGAN PAGU DAK FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016-2018

TIMELINE PERENCANAAN DAK 2019 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI TIMELINE PERENCANAAN DAK 2019 15 Januari Rapim Penentuan Bidang DAK 01 Februari Multilateral Meeting I DAK Fisik, Non Fisik 05-16 Maret Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik M3 Maret – M4 April Pengusulan DAK Fisik oleh Daerah M3-4 April Konfirmasi DAK Penugasan/Afirmasi dalam Musrenbang M2-4 Mei Multilateral Meeting II DAK: Pembahasan Ruas dan Alokasi per-bidang DAK M1-2 Juni Sidang Kabinet dan Penetapan Perpres RKP (termasuk lokasi prioritas DAK Penugasan dan Afirmasi serta alokasi per-bidang DAK) JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Agustus-September Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK September-Oktober Pembahasan dengan DPR-RI serta penetapan pagu alokasi DAK per-daerah

PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2017 Kebijakan Pimpinan Daerah yang berubah-ubah dalam hal penetapan lokasi DAK Perubahan struktur organisasi dan mutasi pegawai Status Lahan (clean and clear milik pemda, tidak termasuk dalam kawasan konservasi atau cagar budaya) Kesiapan SDM Pengelola Keuangan Dokumen perencanaan yang belum tersedia (DED) 3 2 4 5 1 Hal tersebut diatas menyebabkan banyak daerah yang melakukan revisi Kepmen Pariwisata RI tentang rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017, yang berdampak pada mundurnya penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan DAK kepada Kemenkeu sehingga pencairan tahap II dan III tidak dapat dilakukan (PMK 50/PMK.07/2017)

DAK FISIK BIDANG PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 Dari 39 daerah di Provinsi Jawa Timur, 30 daerah mengusulkan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018 dan 21 daerah mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018

DAK FISIK BIDANG PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 *Perpres Nomor 107 Tentang RAPBN TA 2018

Terima Kasih