BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
Kepailitan Badan Hukum
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
FIRMA Kelompok 5.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KOPERASI.
PERSEROAN TERBATAS.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
Rapat Anggota Koperasi
PERSEROAN TERBATAS 1.
Assalamu'alaikum Wr.Wb. ROZI.
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
BAHAN KULIAH ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
YAYASAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
BADAN HUKUM KOPERASI.
ORGANISASI & MANAJEMEN
KOPERASI Oleh YAS.
Sistem Koperasi Indonesia
PERTEMUAN XIV PEDOMAN/TATACARA MENDIRIKAN KOPERASI
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
Majelis Kehormatan Notaris
Universitas Esa Unggul
By : Koperasi By :
VII. ORGANISASI KOPERASI
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
V. TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
PROSEDUR PEMERIKSAAN PKPU
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
PROSEDUR PEMERIKSAAN PKPU
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
KOPERASI.
By : Koperasi By :
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Proses Pembentukan Koperasi
KOPERASI Sejarah R Aria Wiriaatmadja & E Sieburg
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
YAYASAN Stichting.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KOPERASI.
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
Badan Usaha dengan Status Badan Hukum
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
Pengurus Yayasan.
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)
Transcript presentasi:

BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 atau 17/2014 Pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap PP 4/1994 Diterima Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan. Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. PERMEN 01/2006 Keputusan penolakan dan alasannya disam paikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan Sekelompok orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yg sama. Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Ditolak PRA KOPERASI Kop. Primer Rapat Persiapan - Sekurang - kurangnya di hadiri 20 orang pendiri. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan. Rapat Pembentukan Membahas Anggaran Dasar Koperasi, yg memuat antara lain : Nama & tempat kedudukan. Maksud & tujuan Bidang usaha. Keanggotaan. Rapat Anggota. Pengurus, Pengawas. Sisa Hasil Usaha. Mengajukan permohanan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat berwenang. Kop. Sekunder - Dihadiri sekurang kurangnya 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya. disetujui ditolak Keputusan akhir Pembuatan Akta oleh Notaris. Pembuatan akta oleh Notaris