BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT Jawa Barat Menyongsong SDGs

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERAN KORKOT.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Pencapaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Daerah INDRIANA NUGRAHENI Manajer Pilar Pembangunan.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PERAN SERTA DAN SINERGITAS DATA TERKAIT PENYUSUNAN RAD TPB/SDGs
Kementerian PPN/ Bappenas
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/kota di Jawa Barat
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Kementerian PPN/ Bappenas
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Pemerintah Kota Palopo Disampaikan oleh : Kepala BAPPEDA KOTA PALOPO Februari 2019 BAPPEDA KOTA PALOPO SeminarSDGs.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Kebijakan Ketenagakerjaan
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Sustainable Development Goals (SDGs)
SDGs DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT Jawa Barat Menyongsong SDGs Seminar Jawa Barat Menyongsong SDGs Disampaikan oleh : Ir. Yerry Yanuar, MM Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Februari 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

OUTLINE 1. PENGANTAR 2. KELEMBAGAAN PELAKSANA TPD/SDGs 3. RENCANA AKSI DAERAH TPB/SDGs 4. PENUTUP

1. PENGANTAR

PENGANTAR Disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan- perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup; Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) : penyusunan peta jalan, Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah SDGs; Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat daerah.

2016-2030 Dari MDGs Menuju SDGS 17 tujuan 169 target 8 tujuan

Pemetaan Goal, Target, & Indikator (1)

Pemetaan Goal, Target, & Indikator (2)

Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs Prinsip TPB/SDGs Universal Integration No One Left Behind Dukungan Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Peta Jalan, RAN, RAD Monev Inovasi Data Inovasi Pendanaan Strategi Komunikasi Landasan Hukum Perpres TPB/SDGs Permen & Kepmen PPN/Ka Bappenas Regulasi tingkat daerah Pedoman Teknis Metadata Indikator Penyusunan Renaksi Monitoring & Evaluasi

Prinsip & Partisipasi Para Pihak Prinsip Kemitraan Penetapan Indikator dalam Setiap Target/Sasaran Pengembangan Kebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program /Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi yang Digunakan Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi Monev & Pelaporan Pendanaan Peningkatan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi Policy Research Advokasi kepada Pelaku Usaha Fasilitasi Program/Kegiatan kepada Pelaku Usaha Dukungan Pendanaan Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat Fasilitasi Program/Kegiatan di Lapangan Membangun pemahaman publik Monitoring Pelaksanaan Implementasi TPB/SDGs PEMERINTAH & PARLEMEN AKADEMISI & PAKAR OMS & MEDIA FILANTROPI & BISNIS P A O F Platform Partisipasi TPB/SDGs Trust Building Equal Partnership Participation Accountable Mutual Benefits

Pembangunan Daerah dan Pencapaian TPB/SDGs

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (1) Tugas Daerah (Pasal 15) : Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing- masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (2) Batas Waktu Penyelesaian Dokumen TPB (Pasal 20) : Peta Jalan TPB tahun 2017-2030 paling lama ditetapkan 12 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018) RAN TPB tahun 2017-2019 paling lama ditetapkan 6 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Januari 2018) RAD TPB tahun 2017-2019 paling lama 12 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)

RENCANA PELAKSANAAN TPB/SDGs di PROVINSI JAWA BARAT 2018 -2023 2018 - 2023 Monitoring dan evaluasi perkembangan dan hasil berbasis data Merealisasikan komitmen semua pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kapasitas, peran dan sumber daya yang dimilki 2017 - 2018 2017 RAD SDGs Integrasi agenda SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah Membangun pemahaman publik akan pentingnya SDGs dan relevansi keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan dan pencapaiannya 4 3 4 2 3 2 1 1 MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN SDGs PELAKSANAAN MONITORING

TANTANGAN PELAKSANAAN Memastikan penerapan prinsip inklusif dan “no one left behind” Menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah Menyelaraskan Rencana Aksi ke dalam agenda pembangunan Menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah

Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data Membangunan sistem data SDGs Monitoring dan Evaluasi berbasis data melalui pembentukan forum data dan penyusunan sistem data SDGs Bappeda dapat berkolaborasi dengan BPS maupun institusi lain dalam persiapan penyediaan data SDGs yang valid

2. KELEMBAGAAN PELAKSANA TPB/SDGs

Rancangan Struktur Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Dewan Pengarah Dipimpin oleh Gubernur Koordinator Pelaksana Sekretaris Daerah Draf Pergub Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Tim Pelaksana Dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Tim Pakar Sekretariat Anggota Tim Koordinasi terdiri dari pemerintah, OMS, akademisi dan filantropi dan bisnis Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial Dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemsosbud BAPPEDA Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi Dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan Dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Fisik BAPPEDA Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola Dikoordinasikan oleh Sekretaris BAPPEDA

Tugas Kelompok Kerja Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya; Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya; Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs; Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan; Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya; Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya; Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pokja Penyusunan RAD SDGs Provinsi Jawa Barat Pengarah : Kepala Bappeda Koordinator I : Kepala Bidang Pemsosbud Koordinator II : Kepala Bidang Ekonomi Koordinator III : Kepala Bidang Fisik Penanggung Jawab Goals Penanggung Jawab Goals Penanggung Jawab Goals Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian Kasubbid Pertanian Kasubbid Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman Kasubbid Dunia Usaha dan Investasi Kasubbid Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kasubbid Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kasubbid Perindustrian, Perdagangan Jasa dan Pariwisata Kasubbid Pemerintahan

Langkah Operasional Koordinator Pokja Mengidentifikasi indikator dan ketersediaan datanya untuk RAD TPB/SDGs dan indikator-indikator yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD Menetapkan indikator untuk RAD TPB/SDGs dan yang akan dimasukan kedalam RPJMD Menetapkan target capaian setiap indikator = target indikator RPJMD Melakukan koordinasi dengan stakeholders masing- masing pilar (pemerintah dan non-pemerintah) Menyiapkan dan mengisi matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat sesuai format

Struktur Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Kepala Sekretariat/ Team Leader Staf Pendukung Sekretariat/ Penanggung Jawab Administrasi Draf Pergub tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Koordinator Pilar Pembangunan Sosial Koordinator Pilar Pembangunan Ekonomi Koordinator Pilar Pembangunan Lingkungan Koordinator Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola Draf SK Kepala BAPPEDA tentang Pembentukan Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Anggota Pilar Pembangunan Sosial Anggota Pilar Pembangunan Ekonomi Anggota Pilar Pembangunan Lingkungan Anggota Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

Tugas Sekretariat Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Menyelenggarakan rapat-rapat Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Menyelenggarakan rapat-rapat kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Mengkoordinasikan sector-sector terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Menyiapkan bahan serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelasanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

3. RENCANA AKSI DAERAH TPB/SDGs

Acuan Penyusunan RAD TPB/SDGs Ringkasan Metadata Pedoman Penyusunan Renaksi Terjemahan Tujuan dan Target Metadata setiap Pilar D B C

Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Nama Indikator Disagregasi Data Konsep & Definisi Frekuensi Pengumpulan Data Cara Menghitung Manfaat Sumber Data & Cara Pengumpulan

Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs Tujuan: Panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk menyusun dokumen rencana aksi TPB  agar jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional

Dokumen Rujukan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs RPJMD tahun berjalan; Renstra PD tahun berjalan; RKP & Renja PD tahun berjalan; Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Laporan Pencapaian MDGs Daerah; Dokumen kebijakan lain yang terkait.

Sistematika Dokumen RAD TPB/SDGs BAB I PENDAHULUAN Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Permasalahan dan Tantangan BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs Kebijakan (uraian per Tujuan) Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan) BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Mekanisme Pelaporan Tanggung Jawab Masing-masing Platform Waktu Pelaksanaan. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Peraturan Gubernur 2. Format Matriks RAD TPB/SDGs 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

Matriks RAD TPB/SDGs

RAN TPB/SDGs (Draft)

Jadwal Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat

Proyeksi Baseline Indikator Povinsi Jawa Barat Tujuan Mengkaji sejauh mana sasaran-sasaran SDGs dapat dicapai oleh Provinsi Jawa Barat baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Memetakan di bidang-bidang SDGs apa dan kabupaten/kota mana yang memerlukan perhatian lebih besar Tersedianya informasi pemetaan analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat dan di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sasaran dan Manfaat

Proyeksi Baseline Indikator Povinsi Jawa Barat No Tujuan Indikator  Tahun Sumber 1   Tanpa Kemiskinan Penduduk miskin dengan garis kemiskinan $1.90 per hari (%) 2002-2015 SUSENAS Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional (%) BPS 2 Tanpa Kelaparan Balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek (%) 2013 Dinas Kesehatan, Prov. Jawa Barat Balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (%) 2013,2014 Produktivitas tanaman pangan (t/ha) 2005-2014 Jawa Barat dalam Angka, BPS 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Angka kematian dibawah 5 tahun (per 1.000 kelahiran hidup) 2008,2012-2015 Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) 2012-2014 Angka harapan hidup saat lahir (tahun) 2010-2015 Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk) Penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15 tahun (%) 2003,2015 4 Pendidikan Berkualitas Rata-rata lama sekolah (tahun) Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar (%) Penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan menengah atas (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%) 2011-2015 Gap Top 10-Bottom 40 Penduduk Usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier (%)

Proyeksi Baseline Indikator Povinsi Jawa Barat No Tujuan Indikator  Tahun Sumber Gap Top 10-Bottom 40 partisipasi murni SMA (%) 2002-2015 SUSENAS Gap Top 10-Bottom 40 Penduduk Usia 25-64 tahun SMA (%) Gender Gap Penduduk Usia 25-64 tahun SMA (%) Gender Gap Penduduk Usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier (%) Angka melek huruf usia 15-24 (%) 5   Kesetaraan Gender Tingkat kesuburan wanita (kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun) 2010 Dinas Kesehatan, Prov. Jawa Barat Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (%) 2003-2015 Proporsi perempuan dalam parlemen (%) 2006,2007, 2014,2015 BPS 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Rumah tangga dengan air minum layak (%) 2002-2004, 2006-2015 Rumah tangga dengan sanitasi layak (%) 7 Energi Bersih dan Terjangkau Rumah tangga dengan akses listrik (%) 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB Per Kapita (Harga Konstan 2016) (juta rupiah) 2010-2015 Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja <35 (%) 2008-2015 Penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak pelatihan (%) 2001-2015 Penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak (%) 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang (% dari Total Panjang Jalan) 2005-2015 Jawa Barat dalam Angka, BPS Rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (%)

Proyeksi Baseline Indikator Povinsi Jawa Barat No Tujuan Indikator  Tahun Sumber 10   Mengurangi Kesenjangan Rasio gini 2001-2015 SUSENAS Rasio palma Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah 2002-2015 11 Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas Rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah sederhana sehat (%) 2006-2015 Rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (%) 2011-2015 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab Rumah tangga dengan perilaku memilah sampah (%) BPS 13 Tindakan Terhadap Iklim Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga (tCO2/kapita) 2002,2008,2015 15 Kehidupan di Darat Proporsi luas area hutan terhadap luas daratan (%) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Area konservasi yang dilindungi (% luas wilayah) 2006-2011 Persentase lahan kritis terhadap luas wilayah (%) 2005-2013 16 Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat Kejadian Pembunuhan (per 100.000 penduduk) 2013-2015 Kepolisian Daerah Jawa Barat Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 Penduduk) Anak di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran (%) 2001, 2003-2005, 2008-2013

Proyeksi Baseline Indikator Povinsi Jawa Barat

Proyeksi Baseline Indikator Povinsi Jawa Barat

4. PENUTUP

PENUTUP Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah; Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi SDGs; Mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah: Bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD, membuat pemetaan target & indikator SDGs yang telah ada dalam RPJMD dan memutakhirkan target & indikator SDGs kedalam RKPD; Bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD, mengintegrasikan goal, target dan indikator SDGs ke dalam RPJMD; Melakukan Kerjasama antar Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun & melaksanakan RAD-SDGs; RAD TPB/SDGs Provinsi harus selesai bulan Juli 2018 (Kab/kota hanya membuat matriks sebagai lampiran dari RAD TPB/SDGs Provinsi) Mengalokasikan program & anggaran pembangunan daerah selaras dengan SDGs Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

Timeline Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Februari - April Desiminasi Pengisian Matrik RAD TPB/SDGs (PD/Biro, Kab/Kota, FB,OMS,dll) Penentuan Tujuan/Goals dan Indikator Program/Kegiatan TPB/SDGs Penetuan Target Capaian (Tren, Pola, Expert Judgment) Juni Mei Juni Konsultasi Publik Draft Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat dengan Pusat, PD/Biro, Kab/Kota, FB,OMS,dll Finalisasi Matriks RAD TPB/SDGs bersama PD/Biro, Kab/Kota, FB,OMS,dll Penyusunan dan Penandatanganan Pergub RAD TPB/SGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembentukan TIM Penyusun Penyusunan SK Pokja Penyusunan SK Kesekretariatan Penyusunan SK Gubernur Tim Pelaksana Penyusunan BAB I-III RAD TPB/SDGs oleh : Penanggung Jawab Tujuan/Goals Tim Sekretariat Penyusunan BAB IV-V RAD TPB/SDGs oleh : Penanggung Jawab Tujuan/Goals Tim Sekretariat Finalisasi Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Launching RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Juni Juli Februari - April Mei - Juni Januari - Februari

Terima Kasih Alamat Kontak: Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Surel : sdgs.jabar@gmail.com