PENYEMPURNAAN STANDAR BIAYA PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
PENGELOLAAN BIAYA MODAL KERJA
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
STANDAR PEMBIAYAAN SD Oleh Dr. Darsono, M.Pd
STANDAR PEMBIAYAAN SDLB
Oleh: Darsono Jl Soekarno-Hatta 126 Margorejo Metro Telp. (0725) 44021; HP darsono
Dasar Hukum PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Penyusunan Renja Perubahan
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pelayanan Standard Minimun
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PERTEMUAN 5.
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Anggaran (Budget) Anggaran: rencana operasi pengelola-an sumber (SDM, aset, dan dana), estimasi pendapatan dan belanja (pengeluaran) dalam periode waktu.
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
AGENDA DISKUSI POK KEBIJAKAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
2 Bab APBN dan APBD.
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Pendidikan Orangtua
Inspektorat Kabupaten Sleman
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
S E L A M A T D A T A N G.
PERSIAPAN UJI PUBLIK DRAFT PERATURAN MENTERI TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN Workshop dan Malam Penganugerahan Bidang Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
APBN DAN APBD.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PERMENKEU No. 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
A P B N.
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Biro Hukum dan Organisasi
Transcript presentasi:

PENYEMPURNAAN STANDAR BIAYA PENDIDIKAN Disampaikan pada acara workshop BSNP Jakarta, 13 Desember 2015 9/16/2018

DISKUSI Anggaran berorientasi mutu: Knowing vs Being Gambaran besaran biaya Operasional Nonpersonalia Keberimbangan antara future Productivity vs Disability. Pertumbuah biaya: Sekolah diam bila penetapan biaya operasional besar Teriak bila terlalu kecil. 9/16/2018

PERTUMBUHAN BIAYA PENDIDIKAN Kenyataannya USD terus melaju ke 14000/USD. Belanja at cost 9/16/2018

PERLUNYA STANDAR BIAYA PENDIDIKAN Menyediakan suatu pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, khususnya biaya operasional non personalia Secara umum standar pembiayaan ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menentukan dan mengalokasikan sumber dana yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9/16/2018

Biaya Pendidikan Biaya Pendidikan dalam hal ini adalah Biaya Operasi non-personalia yang meliputi: Biaya pengadaan bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi tak langsung (pengadaan daya, air, dan telp, pemeliharaan sarana prasarana, lembur, transport, konsumsi, pajak, asuransi, dls) 9/16/2018

Masukan/Saran Masukan Terkait dengan Standar Biaya Pasal 2, (ditambahkan angka 4) “Perhitungan standar biaya operasional non-personalia disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan tidak hanya tingkat inflasi, tetapi juga mempertimbangkan. Data dapat menggunakan nilai tukar US Dollar dalam asumsi APBN tahun berjalan”. Perlu dilakukan peninjauan kembali terkait dengan standar biaya SMK, terutama program keahlian bidang pertanian Perlu dilakukan perhitungan indeks biaya pendidikan bagi kabupaten yang belum tercantum dalam draft permen 9/16/2018

Masukan/Saran Ketentuan terkait dengan Rombel mengikuti dari ketentuan standar sarana dan prasarana Perlu penjelasan komponen biaya di lampiran permen. Berkaitan dengan perubahan harga yang sangat cepat diharapkan tidak ada keterlambatan penetapan peraturan menteri terkait standar biaya pendidikan. Perlu penelaahan kembali konsistensi Istilah operasi dan operasional dalam draft permen. 9/16/2018

REKOMENDASI TAHAPAN Biro perencanaan Tetapkan Permen Bangun Aplikasi Anggaran sederhana Biro perencanaan 9/16/2018

KESIMPULAN Draft Peraturan Menteri Pendidikan tentang Standar Biaya Pendidikan ini masih harus disempurnakan kembali baik redaksi dan substansi sebelum diberlakukan dan disyahkan oleh menteri sekarang. 9/16/2018