OLEH : S U Y O T O (Bupati Bojonegoro)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Makalah Kunci (Keynote Speech)
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Lingkungan dalam Prinsip Ekonomi Berkelanjutan
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI.
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Mata Kuliah TPB (Mata Kuliah Wajib)
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Kota yang berkelanjutan
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA
Perencanaan Lingkungan Hidup
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Lingkungan dalam Prinsip Ekonomi Berkelanjutan
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
PENINGKATAN NILAI GUNA BAHAN TAMBANG BATU WARNA DI KECAMATAN KOLBANO
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PARADIGMA SEHAT OLEH : KAMERIAH GANI, SkM, M.Kes.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Sustainable Development Goals (SDGs)
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

OLEH : S U Y O T O (Bupati Bojonegoro) PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ( PENGALAMAN PEMKAB BOJONEGORO) OLEH : S U Y O T O (Bupati Bojonegoro) DISAMPAIKAN PADA : “Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan” PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Yogyakarta, 24 Mei 2016

Terdiri dari 28 kecamatan Jumlah penduduk 1,3 juta jiwa Luas wilayah 230,706 Ha Terdiri dari 28 kecamatan Jumlah penduduk 1,3 juta jiwa Potensi alam : hutan (>45 % ), minyak dan gas bumi, serta komoditas pertanian. Struktur tanah gerak Mempunyai sejarah kemiskinan yang panjang Rawan banjir dan kekeringan Berada di aliran sungai bengawan Solo 17/09/2018

Kondisi tahun 2008 Poverty Corruption Low infrastructure quality 1 Money politics Low budget ability Low public participation Low public satisfication Corruption 2 Low infrastructure quality 3 Low quality of public services 4 5 Local govt had big amount of debt 6 Absence of public communication space Year 2008, 80% of Bojonegoro road was on poor condition, While Bojonegoro’s debt w as 42% of its total budget 17/09/2018

Tantangan Objective Bagaimana memenuhi kebutuhan sendiri, mandiri, sambil berkontribusi buat Negeri dan berdaya saing secara berkelanjutan!

Kenapa Kami Perlu Good Governance Mempertahankan kepercayaan Mendapatkan dukungan Memperbesar partisipasi Kenapa Kami Perlu Good Governance

Tantangan Pembangunan Kemiskinan Keterbatasan SDM (tingkat pendidikan & kesehatan rendah) Keterbatasan infrastruktur (jalan) Masyarakat menuntut perubahan nasib PERLUNYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK dan BERINOVASI Rendahnya pelayanan pemerintah & kualitas birokrasi Keterbatasan anggaran KORUPSI Kultur Negatif : Tidak tanggungjawab Meremehkan, menganggap hidup itu mudah Tidak sabar Iri hati Percaya gosip Suka meminta Perbaikan semangat & Mental Model BAGAIMANA????

Bojonegoro, with significant poverty reduction, is among the 10th districts with the faster reduction of poverty rate in East Java Province. 17/09/2018

Economic Growth Oil and Gas has been the main driver of faster growth since 2005 In 2015 Oil & Gas, and agriculture made up respectively 50,10 % and 12,80 % of GRDP Economic growth has led to few non-agriculture jobs, and agriculture remains main source of employment; there has only been a low number of jobs created in oil and gas, while manufacturing sector remained small 17/09/2018

GINI index BOJONEGORO Analysis : Bojonegoro shows the condition of Inclusive & Sustainable Development 17/09/2018

KONDISI BOJONEGORO TAHUN 2015 DENGAN PERSPEKTIF TUJUAN SDGs (Pembangunan Berkelanjutan) No TUJUAN SDGs VARIABEL TAHUN sd thn 2008 thn 2015 1 Menghapus Kemiskinan Persentase penduduk miskin > 28 % < 14 % 2 Mengatasi Kelaparan Pola Pangan Harapan 61 % 68,8 % 3 Kesehatan & Kesejahteraan Balita Kurang Gizi MMR IMR 14,22 % 105/100.000 Kelhr Hidup 32/1000 Kelahiran Hidup 5,12 % 128,22 37 4 Pendidikan Bermutu APK SMA ( terkait wajar 12 tahun ) APM SMA 53,86 % 46,52 % 86,26 % 84,43 % 5 Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) 53,57 89,24 6 Akses Air Bersih & Sanitasi Akses air bersih Akses sanitasi Open Defecation Free (ODF) 57,85 % 63,12 % 79,31 % 85 % 168 desa 7 Energi Bersih Penyiapan energi terbarukan Belum ada Kemiri Sunan 8 Pekerjaan Layak Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) APBD 5,92 % Rp.891.961 M 3,10 % Rp.3,2 T 9 Infrastruktur & Industri (sesuai) Kerusakan jalan dan jembatan ke desa 80 % rusak 19,8 % 10 Mengurangi Ketimpangan Index Gini 0,28 0,24 11 Kota Berkelanjutan Penataan Tata Ruang Kabupate, Kecamatan,Desa Smart City ( dukungan aplikasi IT) Belum tertata Belum terlaksana hg desa E-Gov 12 Konsumsi Produksi bertanggjwb Regulasi Khusus terkait Pangan Belum Ada Regulasi 11 intruksi 13 Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kebijakan Migas Berkelanjutan 1,71 % Belum ada 3,66 % Dana Abadi 15 Ekosistem Darat Terlindungi RTH Sistem Penanggulangan Bencana 19,71 % Belum ada sistem 27,74 % Termitigasi 16 Perdamaian Kegiatan Welas Asih,Layak Anak,Ramah HAM Terlaksana 17 Kemitraan Pola Jejaring antara pemerintah dan NGO Networking 17/09/2018

6 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TRANSFORMASI BOJONEGORO: 6 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN 6 ELEMEN TRANSFORMASI ENAM ELEMEN TRANSFORMAS I economI LINGKUNGAN HIDUP PEMBENTUKAN MODAL SOSIAL PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL PENGELOLAAN PEMERIMTAHAN YANG BERSIH DAN TEPAT KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF 6 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BOJONEGORO 1、VISI 2、STRATEGI 3、PENGATURAN 4. MANAJEMEN OPERASIONAL 5、BUDAYA 6、SPIRITUAL – NIAT

Government (Before) to e-Government (After) HOW TO BOJONEGORO ? Government (Before) to e-Government (After) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Information Communication Tehnology (ICT) Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL TRANSFORMASI Distance Disconected Less Participation Government not present All voice Acoount Direct Distribuite -> Present Dialogue OPEN GOVERNMENT PATNERSHIP Tahun 2016  Bojonegoro TERPILIH pilot project open government patnership dunia, mewakili Indonesia, dan bersama dengan Soul Korsel dan Triblisi Georgia mewakali Asia. Bersama dengan Paris, Scotland, Madrid dan kota lainnya, 15 kota percontohan open government dunia

EKSTERNAL INTERNAL CENTRAL CENTRAL PENGGUNAAN APLIKASI DALAM PEMANTAUAN MANAJEMEN PROGRAM / KEGIATAN SEBAGAI UPAYA OPEN DATA EKSTERNAL CENTRAL INTERNAL SIKD KEMENKEU (SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH) SISMON (SISTIM MONITORING) SIMDA (SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH) SEMUA PROGRAM / KEGIATAN LAPOR (LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ON-LINE RAKYAT) SIRUP (SISTIM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN) SIPPDA (SISTIM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) SIMPATIK KEMENKEU (SISTIM INFORMASI MONITORING PENGENDALIAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN INDIKASI KEBUTUHAN DAERAH) CENTRAL

MANAJEMEN INOVASI BERBASIS PUBLIK Bojonegoro Smart City PERBUB NOMOR 30 TAHUN 2013:MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK: PERBUP KAK (2016) SMS : Bjn (spasi) 1708 (LAPOR!-UKP4) Surat Keluhan Masyarakat Surat Pembaca Media Cetak maupun elektronik Radio Malowopati Bojonegoro Kotak Saran SMS dari telepon seluler pejabat Dialog Publik (tiap Jum’at) MENINGKATKAN KUALITAS PARTISIPASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI TEHNOLOGI INFORMASI

Sustainable Development Goals (SDGs) Open Government Partnership (OGP) KONTRIBUSI BOJONEGORO TERHADAP KEMAJUAN DAN DAYA SAING BANGSA Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Ramah HAM Revolusi Mental Ketahanan Bencana Sustainable Development Goals (SDGs) Open Government Partnership (OGP)

BUAH KOLOBORASI PEMERINTAH, RAKYAT, TNI , POLRI KEDAULATAN PANGAN Tahun 2015 rakyat Bojonegoro mampu memproduksi padi 907.000 ton gabah, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari 500,000 ton kami kontribusikan ke daerah lain. BUAH KOLOBORASI PEMERINTAH, RAKYAT, TNI , POLRI

25 % PRODUKSI INDONESIA KEDAULATAN ENERGI Tahun ini Blok minyak cepu lapangan Banyuurip mencapai puncak produksi, 170 ribu barrel perhari, dan dimungkinkan mencapai 205 ribu barrel perhari dimasa yang akan datang. 25 % PRODUKSI INDONESIA KEDAULATAN ENERGI PENDEKATAN YANG DILAKUKAN ADALAH HUMAN APROACH MENDUKUNG SUKSESNYA PRODUKSI MIGAS MEMBUAT KEBIJAKAN YANG TEPAT (PERDA NO 23 TAHUN 2011) PENGELOLAAN DBH MIGAS MELALUI INVESTASI JANGKA PANJANG UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMI BAGI GENERASI SELANJUTNYA (ENDOWMENT FUND) MELALUI PENYERTAAN MODAL DI BANK

APA YANG SUDAH DILAKUKAN BOJONEGORO Komitmen keterbukaan mulai Tahapan Pra, Konstruksi dan Pasca : Pembebasan lahan, perijinan, PoD, peluang usaha dan ketenagakerjaan, lifting dan DBH migas, PI, dll Transparansi dilakukan melalui cara 4D (Direct, Dialog, Distribute dan Digital) Transparansi sangat dibutuhkan utk mendapat kepercayaan, partisipasi dan dukungan publik Transparansi Tata Kelola aktif dalam transformasi sosial dalam cara yang berbeda, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi publik kepercayaan, dan kebahagiaan Breaktrhough

APA YANG SUDAH DILAKUKAN BOJONEGORO Empowering Society (Perda 23/2011) Perda No. 28/2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Perda No. 26/2011 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031, berikut Rencana Detailnya Perda No. 11/2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (endowment fund) Peraturan Bupati No. 27/2012 tentang Zona Development Peraturan Bupati No. 31/2009 tentang Alokasi Dana Desa Penerbitan Regulasi Ditengah “tidurnya” Inpres 2/2012, Pemkab Bojonegoro proaktif menggalang komunikasi agar terwujud Connecting All Stakeholders Proaktif

KAB Ramah HAM (2015) HAM dan Harmoni sosial. Dalam kontek asal usul dan pluralitas Bojonegoro boleh disebut the origin of Java dan the real Indonesia. Tentu saja dengan sekian potensi konflik sosial, radikalisme dan keinginan saling dominasi. Setelah sekian lama seluruh elemen rakyat Bojonegoro berhendak dan berikhtisyar tahun 2015 Bojonegoro dinyatakan sebagai daerahbramah HAM Tahun 2015 rakyat Bojonegoro mampu memproduksi padi 907.000 ton gabah, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari 500,000 ton kami kontribusikan ke daerah lain. Hasil ini adalah buah dari seluruh eleman rakyat, pemeintah, TNI dan Polri

REVOLUSI MENTAL . Sejak tahun 2008 mencanangkan ujian jujur. Gerakan ini hanyalah bagian dari upaya kami mengikis mentalitas Bojonegoro yang tidak produktif untuk kami ganti dengan mentalitas yang lebih produktif. Ada enam mentalitas tidak produktif ATAU enam syetan, yaitu: takut kesulitan, tidak bertanggungjawab, enggan berproses, dengki atas sukses orang lain,  percaya menggunjing sebagai kebenaran, dan mental peminta. Tahun 2015 rakyat Bojonegoro mampu memproduksi padi 907.000 ton gabah, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari 500,000 ton kami kontribusikan ke daerah lain. Hasil ini adalah buah dari seluruh eleman rakyat, pemeintah, TNI dan Polri

2015 PENGELOLA BENCANA TERBAIK NASIONAL KETAHANAN BENCANA, 2015 PENGELOLA BENCANA TERBAIK NASIONAL . Posisi geografis Bojonegoro yang menjadi aliran bengawan Solo, dan sejarah geologis Bojonegoro yang 30 juta tahun yang lalu laut, membuat daerah ini rawan bencana banjir dan kekeringan. Walau tidak ada hujan di Bojonegoro namun 16 kab kota lainnya hujan, banjir bisa melanda Bojonegoro. Dulu banjir identik dengan kepanikan dan kerugian, kini tidak lagi. Bahkan dari air Bengawan Solo produksi padi, ikan, blimbing dan jambu meningkat. Tahun 2015 rakyat Bojonegoro mampu memproduksi padi 907.000 ton gabah, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari 500,000 ton kami kontribusikan ke daerah lain. Hasil ini adalah buah dari seluruh eleman rakyat, pemeintah, TNI dan Polri

SDGs . Pada tanggal 22 maret 2016 yang lalu, Bojonegoro baru saja mencanangkan tekad melaksanakan SDGs, sebuah tujuan pembangunan yang berkomitmen mewujudkan kehidupan bersama tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa ketidak adilan dan kesenjangan, pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan keseimbangan dengan lingkungan sosial dan alam Tahun 2015 rakyat Bojonegoro mampu memproduksi padi 907.000 ton gabah, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari 500,000 ton kami kontribusikan ke daerah lain. Hasil ini adalah buah dari seluruh eleman rakyat, pemeintah, TNI dan Polri

SDGs

LESSON to learn Pengakuan dan kejujuran atas keadaan yang sebenarnya merupakan dasar dari pengelolaan tata pemerintahan yang baik ( good governance) Kami sangat percaya, kunci dari semua penyelesaian masalah adalah manusia yang sehat, cerdas, produktif dan bahagia, bersinergi bersama, membangun modal manusia dan modal sosial sekaligus 9/17/2018

LESSON to learn 3. Pembangunan Berkelanjutan akan berhasil dengan sinergitas dan tidak ada sinergitas ketika ada pihak yang dikalahkan 4. DIALOG BERMAKNA, KOLABORASI UNTUK TRANSFORMASI INILAH YANG DIPERLUKAN BANGSA!

TERIMA KASIH BOJONEGORO MATOH 9/17/2018